DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Penemuan cadangan minyak dan gas bumi (migas) di Blok Andaman dinilai sebagai momentum bersejarah bagi Aceh. Namun, potensi ekonomi yang besar itu juga menyimpan risiko apabila tidak dikelola dengan tata kelola yang baik, transparan, dan berorientasi jangka panjang.

Pengamat ekonomi sekaligus Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Teuku Umar (UTU), Rollis Juliansyah, S.E., M.Si., mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berfokus pada besarnya pendapatan migas dalam beberapa tahun ke depan. Menurutnya, eksploitasi sumber daya alam harus menjadi pintu masuk transformasi ekonomi, bukan justru menciptakan ketergantungan baru.

"Yang harus dipikirkan bukan hanya bagaimana memperoleh penerimaan dari migas selama lima atau sepuluh tahun ke depan. Yang lebih penting adalah bagaimana kekayaan itu menjadi fondasi ekonomi Aceh dalam puluhan tahun mendatang," kata Rollis kepada Dialeksis, Jumat (10/7/2026).

Menurut Rollis, berbagai negara maupun daerah yang kaya sumber daya alam tidak selalu berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Fenomena tersebut dikenal sebagai resource curse atau kutukan sumber daya alam.

"Ada teori yang menyebutkan resource curse, yaitu kondisi ketika daerah yang kaya sumber daya alam justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat, tingkat kesejahteraan rendah, bahkan ketimpangan meningkat. Ibarat pepatah, ayam mati di lumbung padi. Kekayaan ada di depan mata, tetapi masyarakat tidak benar-benar menikmatinya," ujarnya.

Ia menilai risiko tersebut bisa terjadi apabila ekonomi Aceh hanya bertumpu pada sektor migas tanpa membangun sektor-sektor produktif lainnya.

Menurut Rollis, cadangan migas memiliki umur produksi yang terbatas. Karena itu, sejak awal pemerintah harus memanfaatkan pendapatan dari sektor tersebut untuk memperkuat fondasi ekonomi nonmigas agar tetap tumbuh ketika produksi migas mulai menurun.

Ia menyarankan agar sebagian besar penerimaan migas diinvestasikan untuk mempercepat modernisasi pertanian, memperkuat sektor perikanan, mengembangkan agroindustri, memperluas pariwisata, meningkatkan daya saing UMKM, hingga membangun ekosistem ekonomi digital.

"Kalau pendapatan migas hanya habis untuk belanja rutin, maka ketika cadangan migas menurun, daerah akan kehilangan sumber pertumbuhan ekonomi. Karena itu, efek berganda harus dibangun sejak sekarang," jelasnya.

Selain diversifikasi ekonomi, Rollis juga mendorong Pemerintah Aceh membentuk Dana Abadi Daerah (Sovereign Wealth Fund) sebagai instrumen investasi jangka panjang. Menurutnya, sebagian pendapatan dari Blok Andaman seharusnya tidak langsung dihabiskan, melainkan disimpan dan diinvestasikan untuk kepentingan generasi mendatang.

"Dana abadi dapat menjadi penyangga ekonomi ketika produksi migas menurun. Dana ini juga dapat digunakan untuk membiayai peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, riset, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia Aceh," katanya.

Ia menambahkan, pembentukan dana abadi juga sejalan dengan semangat pengelolaan fiskal daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang memberikan ruang optimalisasi pemanfaatan dana transfer, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam.

Di sisi lain, Rollis mengingatkan bahwa aspek lingkungan tidak boleh dikorbankan demi mengejar peningkatan investasi. Berdasarkan pendekatan Driving Forces, Pressures, State, Impacts, Responses (DPSIR), setiap aktivitas eksplorasi migas akan memunculkan tekanan terhadap ekosistem apabila tidak disertai mitigasi yang memadai.

Ia menjelaskan, meningkatnya kebutuhan energi nasional dan target penerimaan daerah memang menjadi pendorong utama pengembangan Blok Andaman. Namun, aktivitas tersebut juga berpotensi memunculkan pencemaran laut, konflik ruang dengan nelayan, urbanisasi di kawasan pesisir, hingga spekulasi lahan apabila tidak diantisipasi sejak awal.

Menurutnya, tantangan itu menjadi semakin penting karena sebagian masyarakat pesisir Aceh masih menghadapi tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, sementara tenaga kerja lokal bersertifikat di sektor migas masih terbatas.

"Kalau pemerintah tidak menyiapkan masterplan transformasi ekonomi, memperkuat local content, meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal, dan mengawasi aspek lingkungan secara ketat, maka kita berpotensi menghadapi Dutch Disease, konflik sosial, praktik rente ekonomi, bahkan korupsi. Pada akhirnya, manfaat investasi bisa jauh lebih kecil dibanding dampak yang ditimbulkan," tegas Rollis.

Karena itu, ia berharap pengembangan Blok Andaman tidak semata dipandang sebagai proyek eksploitasi migas, tetapi sebagai momentum membangun struktur ekonomi Aceh yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

"Blok Andaman harus menjadi titik awal transformasi ekonomi Aceh. Jika dikelola dengan visi yang benar, migas bisa menjadi modal untuk membangun kesejahteraan lintas generasi, bukan sekadar menghasilkan pendapatan sesaat," pungkasnya.