DIALEKSIS.COM | Redelong - Pemerintah Kota Sabang memperkuat peran Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Serbok Jaboi agar pengelolaan kawasan hutan dapat berkembang menjadi usaha produktif yang meningkatkan ekonomi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Sabang Suradji Junus saat menghadiri Kick-Off Program Blended Finance Model (BFM) BPDLH Provinsi Aceh dan Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Peran Para Pihak dalam Pembiayaan Campuran di KUPS Karang Putih, Kabupaten Bener Meriah, Kamis (17/9/2026).

Program BFM 2026-2027 diinisiasi Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), didanai Pemerintah Inggris melalui FCDO, dengan dukungan teknis Global Green Growth Institute (GGGI). WRI Indonesia menjadi salah satu lembaga perantara sekaligus pelaksana program di Aceh.

Program tersebut mencakup Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Besar dan Kota Sabang dengan 19 KUPS. Untuk Sabang, KUPS Serbok Jaboi masuk dalam klaster ekowisata.

Suradji mengatakan, perhutanan sosial tidak cukup hanya memberikan akses kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan. Akses tersebut harus mampu berkembang menjadi usaha produktif yang dikelola secara profesional.

“Perhutanan sosial tidak berhenti pada bagaimana masyarakat mendapatkan akses mengelola kawasan. Kita ingin akses itu berkembang menjadi usaha produktif yang dikelola secara profesional dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Suradji.

Dalam kegiatan tersebut, Suradji juga menyerahkan secara simbolis dukungan alat ekonomi produktif untuk KUPS Serbok Jaboi. Dukungan itu meliputi kesekretariatan pengelolaan wisata, sertifikasi pemandu, pembibitan dan penyediaan air bersih untuk wisata pohon asuh, hingga perencanaan, pengembangan dan pemasaran wisata.

KUPS Serbok Jaboi sebelumnya juga mencatat prestasi nasional dengan menjadi KUPS terbaik dari 15 KUPS se-Indonesia pada Festival Pesona Perhutanan Sosial Nasional (Pesona) 2025.

Menurut Suradji, pengembangan ekowisata harus berjalan beriringan dengan pelestarian hutan. Pemerintah Kota Sabang mendorong kolaborasi antara KUPS, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi serta mitra lainnya.

“Tujuan kita bukan memilih antara hutan atau ekonomi. Kita ingin membangun model di mana hutan lestari, usaha tumbuh dan masyarakat sejahtera,” ujarnya.

Melalui skema blended finance, KUPS Serbok Jaboi diharapkan semakin siap mengakses pembiayaan, memperluas pasar dan membangun kemitraan. Penguatan tersebut diarahkan agar potensi ekowisata di Sabang mampu menciptakan nilai tambah, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan. [*]