DIALEKSIS.COM | Depok - Kementerian Agama mengakui masih ada sejumlah persoalan yang menghambat pengembangan ekonomi pesantren. Mulai dari pengelolaan koperasi yang belum terpisah dari rekening yayasan, pemasaran produk yang terbatas, sulitnya akses pembiayaan syariah, hingga ketimpangan pemanfaatan teknologi digital.
Persoalan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, dalam Simposium Nasional di Universitas Indonesia, Depok, Selasa (17/11/2026).
“Kita harus jujur melihat tantangan dan fakta di lapangan. Kita tidak boleh terjebak dengan potensi-potensi ekonomi sehingga tidak mampu mengelolanya dengan baik,” kata Kamaruddin.
Menurut dia, pesantren memiliki modal besar untuk menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Selain memiliki basis santri, pesantren juga ditopang jaringan alumni dan ekosistem usaha lokal yang kuat.
Empat Langkah Penguatan
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kemenag menyiapkan empat langkah strategis. Pertama, memfasilitasi koperasi pesantren (kopontren) agar bertransformasi menjadi badan usaha formal dengan tata kelola yang lebih baik.
Kedua, memperkuat kompetensi kewirausahaan santri melalui kurikulum dan sertifikasi. Ketiga, memperluas akses pembiayaan syariah dengan melibatkan LPDB-KUMKM, Pusat Investasi Pemerintah, BPKH, dan KNEKS.
Keempat, membuka akses pemasaran produk pesantren ke jaringan ritel dan industri halal nasional melalui kemitraan dengan off-taker.
Simposium yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Universitas Indonesia, dan PP ISNU tersebut ditargetkan menghasilkan tiga keluaran. Yakni policy brief untuk Presiden, peta jalan replikasi model pemberdayaan, serta penetapan 10 pesantren di desa tertinggal sebagai percontohan dalam 90 hari ke depan.
Program ini juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang pengentasan kemiskinan ekstrem. [*]
Share berita ini