DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penguatan kerja sama antara Indonesia dan India dalam pembangunan Pelabuhan Sabang dinilai menjadi momentum strategis untuk mengembalikan peran Sabang sebagai gerbang ekonomi Indonesia di kawasan barat. 

Kerja sama yang disepakati Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi tersebut diharapkan tidak hanya menghadirkan pembangunan infrastruktur pelabuhan, tetapi juga menjadi titik awal kebangkitan ekonomi maritim Aceh.

Direktur Aceh Sosial Development (ASD), Nasrul Sufi, mengatakan posisi geografis Sabang memberikan keunggulan yang sangat besar karena berada di pintu masuk Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia.

 Menurutnya, potensi tersebut harus dimanfaatkan untuk menjadikan Sabang sebagai pusat logistik dan perdagangan internasional yang mampu bersaing di tingkat global.

"Keputusan Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri India Narendra Modi untuk memperkuat kerja sama pembangunan Pelabuhan Sabang merupakan langkah strategis yang patut diapresiasi. Bagi Aceh, kebijakan ini bukan sekadar proyek pembangunan infrastruktur, tetapi merupakan sebuah strategic breakthrough yang dapat mengembalikan Sabang sebagai maritime hub Indonesia di kawasan Samudra Hindia," kata Nasrul kepada media dialeksis.com, Rabu (8/7/2026).

Ia menjelaskan, kedekatan geografis Sabang dengan Kepulauan Andaman dan Nikobar membuka peluang lahirnya koridor konektivitas baru yang menghubungkan Indonesia dan India. Sinergi tersebut dinilai akan memperkuat rantai pasok global (global supply chain), sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi kawasan.

Menurut Nasrul, keberhasilan kerja sama tersebut sangat bergantung pada penguatan peran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS). Ia menilai BPKS harus tampil sebagai institusi utama yang mampu menggerakkan investasi, memfasilitasi perdagangan, serta mengelola kawasan ekonomi secara profesional dengan standar pelayanan internasional.

"Momentum ini harus dimanfaatkan secara maksimal melalui penguatan BPKS sebagai leading institution. BPKS harus menjadi motor penggerak investasi, fasilitator perdagangan, sekaligus pengelola kawasan ekonomi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan berstandar internasional," ujarnya.

Lebih lanjut, Nasrul menekankan bahwa pembangunan Sabang tidak boleh berhenti pada pembangunan pelabuhan modern semata. 

Ia menilai pembangunan harus dilakukan secara terintegrasi dengan mengembangkan kawasan industri, pusat logistik, sektor perikanan, pariwisata, energi, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dengan pendekatan pembangunan yang menyeluruh, kata dia, investasi yang masuk akan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Aceh.

"Yang jauh lebih penting adalah membangun sebuah ekosistem ekonomi yang terintegrasi. Dengan demikian, investasi yang masuk akan menghasilkan multiplier effect berupa penciptaan lapangan kerja, tumbuhnya UMKM, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Aceh," jelasnya.

ASD juga mendorong pemerintah pusat agar perusahaan-perusahaan yang nantinya terlibat dalam investasi maupun pengelolaan proyek strategis Pelabuhan Sabang membuka kantor perwakilan di Aceh, khususnya di kawasan BPKS Sabang.

Menurut Nasrul, kehadiran kantor perwakilan akan mempercepat proses koordinasi dengan pemerintah daerah, mempermudah komunikasi antarlembaga, sekaligus menunjukkan keseriusan investor dalam mendukung pembangunan kawasan dalam jangka panjang.

"Keberadaan kantor perwakilan di Aceh akan memperkuat koordinasi dan mempercepat pengambilan keputusan. Ini juga menjadi simbol komitmen investor untuk tumbuh bersama Aceh," katanya.

Selain itu, ia meminta Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan BPKS segera menyusun peta jalan (road map) pembangunan Sabang yang komprehensif. Road map tersebut, menurutnya, harus didukung kepastian regulasi, kemudahan berusaha (ease of doing business), serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Langkah tersebut diyakini akan meningkatkan kepercayaan investor sekaligus memastikan pembangunan kawasan berlangsung secara berkelanjutan.

Nasrul menilai kerja sama Indonesia dan India tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik pelabuhan, tetapi juga menjadi fondasi bagi penguatan posisi Sabang sebagai gerbang ekonomi Indonesia menuju Asia Selatan, Timur Tengah, hingga Afrika.

"Kerja sama Indonesia-India ini sejatinya bukan hanya tentang membangun pelabuhan, tetapi membangun masa depan Sabang sebagai gerbang ekonomi Indonesia di kawasan barat. Dengan semangat collaborative governance antara pemerintah, BPKS, dunia usaha, dan masyarakat, Sabang memiliki peluang besar menjadi regional maritime gateway yang menghubungkan Indonesia dengan Asia Selatan, Timur Tengah, hingga Afrika," ungkapnya.

Ia menambahkan, sebagai wilayah terdepan di ujung barat Indonesia, Sabang sudah saatnya diposisikan sebagai kawasan strategis yang menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi maritim nasional, bukan lagi sebagai daerah pinggiran.

"Momentum kerja sama Indonesia-India ini harus menjadi titik balik kebangkitan BPKS dan Aceh dalam peta perdagangan internasional. Dengan komitmen yang kuat dan visi yang sama, Sabang dapat kembali mengukuhkan dirinya sebagai gerbang strategis Indonesia menuju dunia," pungkas Nasrul.