DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah terus mendorong investasi yang mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah, bukan sekadar mendatangkan modal.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik, S.T., M.Si., dalam kegiatan Aceh Economic Development Forum (AEDF) 2026 yang mengusung tema “Accelerating Investment and New Industrial Era in Aceh” di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Selasa (6/10/2026).

Taufik mengatakan, pelaksanaan AEDF 2026 menjadi momentum penting untuk mempertemukan pemerintah, dunia usaha, investor, perbankan, dan berbagai pemangku kepentingan dalam membahas arah pembangunan ekonomi Aceh.

Menurutnya, investasi tidak boleh hanya dilihat dari besarnya modal yang masuk ke Aceh. Lebih jauh, investasi harus mampu menciptakan nilai tambah bagi daerah.

“Investasi tidak cukup diukur dari besarnya modal yang masuk, tetapi dari kemampuan menciptakan nilai tambah, transfer teknologi, pertumbuhan industri, peningkatan ekspor, dan terutama kesejahteraan masyarakat,” ujar Taufik.

Ia menjelaskan, Aceh memiliki potensi ekonomi yang besar, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, energi, pariwisata hingga berbagai sumber daya alam lainnya.

Namun, besarnya potensi tersebut harus diikuti dengan kemampuan daerah mengolahnya menjadi kekuatan ekonomi yang nyata.

Taufik menilai tantangan Aceh ke depan adalah mengubah pola ekonomi yang selama ini masih banyak bergantung pada komoditas mentah menuju hilirisasi dan industrialisasi.

Pemerintah Aceh, kata dia, tidak ingin sumber daya daerah hanya dikirim keluar dalam bentuk bahan mentah, sementara proses pengolahan, nilai tambah, dan penciptaan lapangan kerja justru terjadi di daerah lain.

Karena itu, hasil pertanian, perkebunan, energi, kelautan maupun sumber daya lainnya diharapkan dapat diolah di Aceh sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan lebih besar oleh masyarakat.

“Potensi yang kita miliki harus mampu diterjemahkan menjadi proyek-proyek investasi yang konkret, produktif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh,” katanya.

Dalam forum tersebut, Pemerintah Aceh juga mendorong pembahasan serius mengenai sejumlah sektor strategis, termasuk investasi dan bisnis energi, hilirisasi industri, agroindustri serta sektor ekonomi potensial lainnya.

Taufik berharap AEDF 2026 tidak berhenti sebagai ruang pertukaran gagasan. Forum tersebut harus mampu menghasilkan langkah konkret berupa peta jalan investasi, proyek industri yang jelas, kepastian regulasi, kemudahan berusaha, kesiapan infrastruktur hingga kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha.

“Diskusi seperti ini harus dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata. Kita membutuhkan proyek yang jelas, regulasi yang memberikan kepastian, infrastruktur yang siap, serta kolaborasi yang kuat,” ujarnya.

Selain mendorong masuknya investasi berskala besar, Pemerintah Aceh menekankan pentingnya keterlibatan pelaku usaha lokal, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Taufik berharap investor yang masuk ke Aceh tidak hanya berorientasi pada keuntungan perusahaan, tetapi juga membangun mata rantai ekonomi yang melibatkan masyarakat dan pelaku usaha lokal.

Menurutnya, investasi yang sehat harus mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang saling menguatkan, mulai dari tenaga kerja, pemasok bahan baku, UMKM hingga sektor pendukung lainnya.

Dengan demikian, keberadaan investasi dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas dan tidak hanya terkonsentrasi pada perusahaan pemodal.

Pemerintah Aceh, lanjut Taufik, siap membuka ruang kolaborasi dengan investor, dunia usaha, perbankan dan masyarakat untuk mengembangkan berbagai potensi daerah.

Pemerintah juga berkomitmen menciptakan iklim investasi yang sehat, transparan dan memberikan kepastian, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan serta kepentingan masyarakat.

AEDF 2026 pun diharapkan menjadi ruang strategis untuk mengidentifikasi berbagai peluang investasi dan menerjemahkannya menjadi proyek nyata.

“Aceh terbuka terhadap investasi. Tetapi investasi yang kita harapkan adalah investasi yang menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, memperkuat usaha lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. [nh]