DIALEKSIS.COM | Aceh - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan 15.000 hektare tambak terdampak bencana di Aceh kembali produktif hingga akhir 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pesisir melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera.

Pada tahap awal, sekitar 5.200 hektare tambak ditargetkan kembali beroperasi paling lambat September 2026. Hingga akhir Juli, sebanyak 694 hektare telah difungsikan kembali dengan penebaran benih udang, bandeng, kakap, dan nila salin.

Sekretaris Jenderal KKP Andy Artha Donny Oktopura mengatakan, rehabilitasi tambak tidak hanya berfokus pada perbaikan infrastruktur, tetapi juga memastikan masyarakat dapat kembali menjalankan usaha perikanan.

"Tujuan kami bukan sekadar memperbaiki tambak, tetapi memastikan masyarakat kembali berproduksi," ujar Andy, Rabu (29/7/2026).

KKP mengerahkan 12 unit ekskavator untuk mempercepat rehabilitasi tambak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Delapan unit di antaranya difokuskan untuk sejumlah wilayah di Aceh.

Selain itu, KKP menyalurkan bantuan mesin kapal dan 100 kotak pendingin berkapasitas 300 liter kepada nelayan di Bireuen dan Aceh Utara. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kualitas hasil tangkapan.

Pengaktifan kembali tambak juga diproyeksikan memberikan dampak ekonomi signifikan. Dengan teknologi budidaya tradisional plus, satu hektare tambak diperkirakan menghasilkan sekitar 600 kilogram udang dalam satu siklus tiga bulan. Dengan harga rata-rata Rp50.000 per kilogram, omzetnya berpotensi mencapai Rp30 juta per hektare setiap siklus.

Seluruh bantuan benih, pakan, dan sarana produksi diberikan secara gratis. Petambak juga akan mendapat pendampingan dari penyuluh perikanan dan pemerintah daerah hingga masa panen.

Pemulihan ekonomi turut dilakukan melalui sektor perkebunan. Kementerian Pertanian menyiapkan empat juta bibit kopi untuk rehabilitasi kebun di kawasan Gayo. [*]