DIALEKSIS.COM | Mekkah - Arab Saudi, Turki, dan Pakistan resmi membentuk pakta pertahanan bersama yang memperkuat kerja sama keamanan tiga kekuatan penting dunia Islam di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Kesepakatan yang dikenal sebagai Mecca Joint Defence Agreement atau Pakta Pertahanan Makkah itu ditandatangani di Mekkah, Arab Saudi, Jumat (7/8/2026). Penandatanganan dilakukan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif.

Salah satu klausul utama perjanjian tersebut menetapkan bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu dari tiga negara akan dipandang sebagai serangan terhadap seluruh anggota pakta.

Kesepakatan itu dirancang untuk memperkuat daya tangkal kolektif sekaligus memperluas koordinasi keamanan dan pertahanan antara Ankara, Riyadh, dan Islamabad.

Kementerian Luar Negeri Pakistan menyebut kerja sama tersebut berangkat dari hubungan historis ketiga negara, solidaritas Islam, kepentingan strategis bersama, serta kerja sama pertahanan yang telah terbangun selama bertahun-tahun.

Ketiga negara juga menyatakan perjanjian tersebut diarahkan untuk memperkuat keamanan kolektif serta menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.

Pakta tersebut lahir ketika peta keamanan Timur Tengah mengalami perubahan besar akibat perang Amerika Serikat dan Israel dengan Iran, serangan rudal dan pesawat nirawak di kawasan Teluk, serta meningkatnya kekhawatiran terhadap keamanan jalur perdagangan strategis.

Proses menuju kerja sama trilateral ini sebenarnya telah berlangsung cukup lama. Menurut laporan Al Jazeera, pembicaraan memperoleh momentum setelah pecahnya konflik Gaza pascaserangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 dan semakin intensif ketika konflik regional meluas.

Pada 19 Maret 2026, menteri luar negeri Arab Saudi, Turki, dan Pakistan bertemu di Riyadh untuk membahas rancangan kerja sama keamanan bersama. Sebelumnya, Arab Saudi dan Pakistan juga telah memiliki perjanjian pertahanan bilateral.

Dalam konfigurasi baru tersebut, ketiga negara membawa kemampuan strategis yang berbeda.

Turki memiliki militer terbesar kedua di NATO serta industri pertahanan yang berkembang pesat. Arab Saudi mempunyai kekuatan finansial, pengaruh energi, dan posisi penting dalam geopolitik Timur Tengah. Sementara Pakistan memiliki pengalaman militer besar sekaligus menjadi satu-satunya negara berpenduduk mayoritas Muslim yang mempunyai senjata nuklir.

Kombinasi kekuatan tersebut membuat Pakta Makkah dinilai berpotensi mengubah arsitektur keamanan kawasan, meskipun bentuk operasional kerja sama militernya masih akan dirumuskan lebih lanjut.

Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan klausul pertahanan kolektif dalam kesepakatan tersebut secara teknis memiliki kemiripan dengan Pasal 5 NATO, yakni serangan terhadap satu anggota dipandang sebagai serangan terhadap seluruh anggota.

Namun, Fidan menekankan skala dan struktur Pakta Makkah belum dapat disamakan dengan NATO yang terdiri atas 32 negara. Dukungan yang diberikan apabila salah satu anggota diserang nantinya akan ditentukan melalui konsultasi di antara ketiga negara.

Pakta tersebut juga direncanakan memiliki komite tingkat menteri dan sekretariat jenderal yang berkedudukan di Arab Saudi. Detail operasionalnya akan dibahas dalam pertemuan komite berikutnya.

Di tengah spekulasi bahwa kerja sama itu dibentuk untuk menghadapi Iran, Ankara menegaskan Pakta Makkah tidak diarahkan terhadap Teheran maupun negara tertentu.

Turki juga menyatakan perjanjian tersebut terbuka bagi negara lain yang ingin bergabung. Presiden Erdogan bahkan menginginkan kerja sama pertahanan itu berkembang lebih luas. Mesir disebut sebagai salah satu kandidat potensial untuk bergabung pada masa mendatang.

Sejumlah analis memandang kerja sama ini sebagai upaya tiga negara membangun kemandirian strategis di tengah perubahan tatanan keamanan Timur Tengah.

Managing Director German Marshall Fund untuk South and Wider Europe, Ozgur Unluhisarcikli, menilai masing-masing negara membawa kekuatan yang saling melengkapi, mulai dari kemampuan industri pertahanan Turki, kapasitas finansial Arab Saudi hingga pengalaman militer dan daya tangkal strategis Pakistan.

Meski demikian, para pengamat mengingatkan Pakta Makkah belum sepenuhnya dapat diposisikan sebagai “NATO baru” di dunia Islam. Struktur komando, kewajiban pengerahan pasukan, hingga mekanisme respons ketika salah satu anggota diserang masih perlu diperjelas.

Namun pembentukan pakta tersebut tetap menjadi perkembangan geopolitik penting karena menyatukan tiga negara dengan kekuatan berbeda dalam satu kerangka pertahanan kolektif.

Jika berkembang dan diikuti negara lain, Pakta Makkah berpotensi menandai munculnya arsitektur keamanan baru di Timur Tengah yang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pola aliansi yang selama puluhan tahun didominasi kekuatan Barat.