DIALEKSIS.COM | New Delhi - Ribuan orang menggelar demonstrasi di Delhi, India, Minggu (1/11/2026), untuk menuntut pengunduran diri Kepala Komisi Pemilihan Umum (Chief Election Commissioner) Gyanesh Kumar. Massa menilai revisi daftar pemilih yang dilakukan komisi tersebut bermasalah dan berpotensi menguntungkan Partai Bharatiya Janata (BJP), pendukung Perdana Menteri Narendra Modi.

Aksi yang dipimpin Ketua Partai Kongres Rahul Gandhi itu menjadi bagian dari gelombang protes oposisi yang berlangsung sejak akhir September. Mereka mempersoalkan penghapusan jutaan nama dari daftar pemilih dan mendesak adanya pertanggungjawaban dari penyelenggara pemilu.

Sebelum demonstrasi dimulai, aparat memperketat pengamanan dan mengatur pengalihan lalu lintas di sejumlah ruas jalan. Ratusan personel keamanan dikerahkan ke Ramlila Maidan, lokasi utama demonstrasi. Sebagian petugas dilengkapi tongkat dan perisai serta didukung kendaraan pengendalian massa.

Di tengah kerumunan, Reena Mahto, anggota sayap mahasiswa Partai Kongres, mengaku empat anggota keluarganya kehilangan hak pilih setelah nama mereka dihapus dari daftar pemilih dengan alasan telah pindah tempat tinggal.

Padahal, menurut Reena, keluarganya telah lama menetap di Jagdalpur, negara bagian Chhattisgarh. "Tiba-tiba saja kami dianggap sudah pindah dari rumah kami sendiri," katanya kepada Reuters.

Ia menuntut penjelasan dan pertanggungjawaban atas persoalan tersebut.

Revisi daftar pemilih itu dilaporkan menyebabkan lebih dari 130 juta nama dihapus. Oposisi menduga kebijakan tersebut berdampak tidak proporsional terhadap pemilih Muslim dan kelompok minoritas lainnya.

Namun, Komisi Pemilihan Umum India membantah berpihak kepada partai tertentu. Komisi menyatakan warga yang namanya terhapus secara keliru masih dapat mendaftar kembali. BJP juga menuding oposisi berupaya merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Jagat Prakash Nadda menyebut demonstrasi tersebut sebagai drama yang dirancang untuk menciptakan anarki.

Gelombang protes ini menjadi tantangan politik bagi pemerintahan Modi, yang telah berkuasa sejak 2014. Meski demikian, pemerintahan masih berjalan stabil dan pemilu nasional berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 2029.

Persoalan daftar pemilih mencuat setelah Indian Express melaporkan adanya kekhawatiran internal dari dua wakil kepala komisi terkait prosedur revisi, pendaftaran pemilih, dan sistem digital. [reuters/cnbc]