DIALEKSIS.COM | Paris - Pemerintah Prancis mempertimbangkan pemberlakuan jam malam di sejumlah wilayah jika situasi keamanan membutuhkan langkah tersebut.

Menteri Prancis Sebastien Lecornu mengatakan, keputusan penerapan jam malam akan dikoordinasikan oleh otoritas lokal bersama para wali kota di masing-masing wilayah.

Langkah itu ditempuh setelah demonstrasi besar pada Sabtu berujung kerusuhan, penjarahan, dan pembakaran di sejumlah lokasi.

Lebih dari 500.000 orang dilaporkan turun ke jalan dalam aksi yang dipicu persoalan biaya hidup dan kondisi pendidikan. Demonstrasi juga diikuti pelajar yang menuntut perbaikan kualitas serta kondisi pendidikan.

Kerusuhan dalam aksi tersebut menyebabkan lebih dari 2.500 orang ditangkap.

Meski demikian, kepolisian menyatakan situasi pada Senin malam relatif kondusif dan tidak terjadi insiden besar di seluruh Prancis. Pemerintah kemudian menjadwalkan serangkaian pertemuan untuk meredam ketegangan yang telah berlangsung selama beberapa pekan akibat aksi protes pelajar.

Menteri Urusan Digital Prancis Anne Le Henanff juga dijadwalkan bertemu dengan pimpinan sejumlah perusahaan media sosial pada Selasa (20/10/2026).

Pertemuan tersebut membahas penggunaan platform digital selama aksi protes, termasuk penjualan barang hasil penjarahan secara daring.

Le Henanff sebelumnya meminta platform media sosial menghapus daftar penjualan barang yang diduga berasal dari hasil penjarahan selama kerusuhan.

Sementara itu, demonstran telah menyerukan aksi lanjutan pada Sabtu mendatang. Namun, serikat pekerja utama di Prancis belum mendukung seruan tersebut.

Para pemimpin serikat pekerja dijadwalkan bertemu dengan Lecornu pada Rabu. Sehari setelahnya, Lecornu akan melakukan pembicaraan dengan sejumlah partai politik untuk membahas situasi yang berkembang.

Kerusuhan tersebut berlangsung menjelang pemilihan presiden Prancis yang dijadwalkan digelar pada April dan Mei tahun depan.

Pemimpin National Rally Marine Le Pen saat ini berada di posisi teratas dalam sejumlah jajak pendapat, disusul kandidat dari kelompok kiri Jean-Luc Melenchon.

Presiden Emmanuel Macron tidak dapat kembali mencalonkan diri karena aturan di Prancis membatasi masa jabatan presiden maksimal dua periode.

Kondisi tersebut membuat aksi protes juga menjadi bagian dari persaingan politik menjelang pemilu.

Juru bicara Serikat Pelajar Prancis Alice Cohen-Morzadec mengatakan demonstrasi merupakan bentuk ledakan kemarahan pelajar terhadap kebijakan pemerintah.

Menurutnya, banyak pelajar menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan dasar sehingga berdampak pada pendidikan mereka.

Ia menyebut satu dari dua pelajar tidak dapat makan dengan layak dan satu dari tiga pelajar tidak memiliki tempat tinggal tetap. “Kami tidak bisa belajar dalam kondisi seperti ini,” ujarnya kepada Al Jazeera. [Aljazeera. AFP]