DIALEKSIS.COM | Moskow - Pengadilan di Kaliningrad, wilayah eksklave Rusia di kawasan Laut Baltik, menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara kepada pengacara hak asasi manusia (HAM), Maria Bontsler (66), atas tuduhan pengkhianatan.

Bontsler dituduh membocorkan informasi sensitif kepada Ukraina, termasuk data mengenai aparat keamanan dan sejumlah perkara pidana di wilayah tersebut yang dinilai memiliki kepentingan bagi Kyiv.

Dikutip dari kelompok HAM Slovo Zashchite, Kamis (12/11/2026), vonis tersebut dijatuhkan setelah melalui persidangan tertutup.

Pengadilan tidak menyebutkan nama terdakwa dalam pernyataan resminya di Telegram. Namun, disebutkan bahwa perempuan tersebut telah ditahan oleh badan intelijen Rusia, FSB, sejak 2024 atas dugaan memberikan informasi kepada Ukraina.

Selain hukuman 12 tahun penjara, Bontsler juga dikenai pembatasan aktivitas tambahan selama satu tahun. Sebelumnya, jaksa menuntut hukuman 15 tahun penjara.

Persidangan Digelar Tertutup

Slovo Zashchite menyebutkan, Bontsler dan tim kuasa hukumnya tidak diizinkan menghadiri persidangan. Ia hanya diberikan kesempatan menyampaikan pernyataan penutup.

Tim pembela membantah tuduhan jaksa dengan berargumen bahwa informasi yang dipersoalkan bukan merupakan rahasia negara.

Kelompok HAM tersebut juga mengungkapkan kondisi kesehatan Bontsler memburuk selama menjalani penahanan.

Bontsler diketahui merupakan pengacara yang pernah mendampingi sejumlah terdakwa dalam perkara bermuatan politik di Kaliningrad, wilayah Rusia yang berada di antara Lithuania dan Polandia.

Rusia Perketat Penindakan terhadap Kasus Politik

Kasus Bontsler berlangsung di tengah meningkatnya tekanan terhadap kelompok oposisi dan pihak-pihak yang menangani perkara sensitif di Rusia.

Sejak melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada Februari 2022, Rusia mengesahkan sejumlah undang-undang yang melarang pernyataan publik yang dianggap mendiskreditkan militer serta penyebaran informasi yang dikategorikan sebagai berita palsu mengenai angkatan bersenjata.

Sejumlah pengacara yang menangani perkara politik juga pernah dijatuhi hukuman penjara.

Pada Januari 2025, pengadilan Rusia menjatuhkan hukuman antara tiga setengah hingga lima setengah tahun penjara kepada tiga pengacara mendiang tokoh oposisi Alexey Navalny atas tuduhan ekstremisme.

Kasus tersebut secara luas dipandang sebagai upaya membatasi kesediaan pengacara untuk menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan politik. [Aljazeera, Reuters]