DIALEKSIS.COM | Jakarta - Gelombang penyelidikan dan pencopotan pejabat tinggi militer Cina memunculkan pertanyaan baru mengenai kesiapan Tentara Pembebasan Rakyat atau People’s Liberation Army (PLA) menghadapi konflik berskala besar, termasuk kemungkinan operasi militer terhadap Taiwan.

Penelusuran Redaksi Dialeksis terhadap video berdurasi sekitar 22 menit yang diterima pada Rabu, 19 Agustus 2026, menemukan bahwa materi tersebut membahas modernisasi PLA, riwayat perang Cina, pembersihan jajaran komando, serta kemungkinan dampaknya terhadap kemampuan Beijing menjalankan operasi gabungan di Selat Taiwan.

Video itu menampilkan sejumlah dokumentasi militer dan tokoh Cina, termasuk Presiden Xi Jinping, bekas Wakil Ketua Komisi Militer Pusat Zhang Youxia, He Weidong, Miao Hua, serta mantan petinggi Pasukan Roket PLA, Li Yuchao. Namun, video tidak mencantumkan secara utuh identitas produsen maupun tanggal penerbitan materi aslinya.

Karena itu, Dialeksis memeriksa kembali substansi video tersebut melalui laporan resmi dan publikasi lembaga riset pertahanan internasional. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa pembersihan di tubuh PLA memang berlangsung luas dan menyentuh struktur komando tertingginya.

Kementerian Pertahanan Cina pada Januari 2026 mengumumkan penyelidikan terhadap Zhang Youxia dan Kepala Departemen Staf Gabungan Komisi Militer Pusat, Liu Zhenli. Keduanya diduga melakukan pelanggaran serius terhadap disiplin dan hukum.

Zhang merupakan salah satu jenderal terdekat Xi Jinping dan sedikit perwira senior Cina yang memiliki pengalaman tempur. Ia tercatat pernah terlibat dalam konflik perbatasan Cina-Vietnam. Sebelum diselidiki, Zhang menduduki posisi orang kedua dalam struktur militer Cina setelah Xi.

Laporan Reuters pada 24 Januari 2026 menyebut penyelidikan terhadap Zhang sebagai salah satu pembersihan paling besar di tingkat elite militer Cina dalam beberapa dekade terakhir.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Militer Pusat He Weidong telah dikeluarkan dari struktur kekuasaan. Mantan Menteri Pertahanan Li Shangfu dan anggota Komisi Militer Pusat Miao Hua juga tersingkir. Sejumlah pejabat Pasukan Roket PLA, lembaga yang mengendalikan persenjataan rudal strategis Cina, turut menjadi sasaran penyelidikan.

Pembersihan tersebut membuat Komisi Militer Pusat yang biasanya beranggotakan tujuh orang praktis menyisakan Xi Jinping sebagai ketua dan Zhang Shengmin sebagai wakil ketua. Kondisi ini memperlihatkan besarnya kekosongan dalam pucuk pimpinan militer Cina.

Hanya 21 Persen Jabatan Strategis Terisi

Kajian Center for Strategic and International Studies atau CSIS menemukan bahwa, dari 52 posisi penting dalam kepemimpinan PLA yang diteliti, hanya 11 jabatan atau sekitar 21 persen yang terisi hingga 20 Februari 2026.

CSIS juga mencatat 41 dari 47 perwira yang telah berpangkat jenderal pada 2022 atau dipromosikan menjadi jenderal bintang tiga setelah tahun tersebut telah dibersihkan atau diduga terkena pembersihan.

Data itu termuat dalam basis data pembersihan militer Cina yang disusun ChinaPower-CSIS. Lembaga tersebut menilai pergantian besar-besaran dapat memengaruhi kesinambungan komando, moral pasukan, pengadaan persenjataan, serta kesiapan operasi gabungan dalam jangka pendek.

Operasi terhadap Taiwan membutuhkan koordinasi sangat kompleks antara angkatan laut, angkatan udara, pasukan roket, pasukan darat, pertahanan siber, serta unsur sipil. Kekosongan komando dan rendahnya tingkat kepercayaan antarpetinggi berpotensi menghambat pengambilan keputusan dalam operasi semacam itu.

Namun, kondisi tersebut tidak otomatis berarti kemampuan militer Cina mengalami kelumpuhan. Kajian CSIS menyimpulkan dampak pembersihan kemungkinan bersifat sementara, sedangkan program modernisasi PLA tetap berjalan.

Pemerintah Cina juga menyatakan pemberantasan korupsi diperlukan untuk memperkuat profesionalisme angkatan bersenjata. Dalam pidatonya pada Februari 2026, Xi mengatakan PLA menjadi lebih kuat setelah menjalani apa yang disebutnya sebagai “penempaan revolusioner” dalam pemberantasan korupsi.

Tidak Ada Jadwal Pasti Menyerang Taiwan

Narasi mengenai tahun 2027 kerap ditafsirkan sebagai batas waktu Cina menyerang Taiwan. Padahal, tahun tersebut lebih tepat dipahami sebagai target pembangunan kemampuan militer PLA, bukan tanggal pasti dimulainya perang.

Penilaian komunitas intelijen Amerika Serikat yang diberitakan Reuters pada 18 Maret 2026 menyebut Beijing tidak sedang merencanakan invasi ke Taiwan pada 2027. Cina dinilai tetap mengutamakan penyatuan secara damai, meskipun belum meninggalkan kemungkinan penggunaan kekuatan.

Dengan demikian, klaim yang menyatakan perang Cina-Taiwan pasti pecah pada 2027 tidak memiliki dasar faktual yang cukup. Tahun itu merupakan target kesiapan kemampuan, bukan keputusan politik untuk memulai invasi.

Meski menghadapi persoalan internal, Cina tetap meningkatkan aktivitas militer dan operasi tekanan di sekitar Taiwan. Beijing menganggap Taiwan bagian dari wilayahnya, sedangkan pemerintah di Taipei menegaskan masa depan pulau itu hanya dapat ditentukan oleh rakyat Taiwan.

Taiwan pun terus memperkuat pertahanannya. Dalam latihan Han Kuang selama sepuluh hari pada Agustus 2026, pasukan Taiwan menyimulasikan penanggulangan blokade laut, pengawalan kapal dagang, pembersihan ranjau, pemindahan layanan kesehatan ke fasilitas bawah tanah, hingga gangguan jaringan internet.

Cina menyebut latihan tersebut sebagai tindakan yang membuang anggaran dan menciptakan kepanikan perang. Sebaliknya, Presiden Taiwan Lai Ching-te menilai penguatan pertahanan diperlukan untuk melindungi demokrasi dan meningkatkan ketahanan masyarakat.

Pada 17 Agustus 2026, Lai mengumumkan rencana anggaran pertahanan 2027 melampaui 1,1225 triliun dolar Taiwan atau sekitar US$31,4 miliar. Nilainya lebih dari tiga persen produk domestik bruto Taiwan dan menjadi anggaran pertahanan terbesar sepanjang sejarah pulau tersebut, sebagaimana dilaporkan Reuters.

Berdasarkan hasil penelusuran itu, pembersihan elite PLA memang berpotensi mengganggu struktur komando dan kesiapan militer Cina dalam jangka pendek. Namun, belum tersedia bukti bahwa modernisasi militernya berhenti atau ancaman terhadap Taiwan telah hilang.

Situasi yang muncul justru memperlihatkan dua kecenderungan berjalan bersamaan: PLA menghadapi krisis kepercayaan dan kekosongan kepemimpinan, sementara kemampuan persenjataan serta tekanan militer Cina di sekitar Taiwan terus meningkat. [red]