PBB Ungkap Rekor Mengerikan: 907 Pekerja Kemanusiaan Jadi Korban Kekerasan pada 2025

DIALEKSIS.COM | AS - Jumlah pekerja kemanusiaan yang menjadi korban kekerasan sepanjang 2025 mencapai rekor tertinggi. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut meningkatnya penggunaan drone bersenjata menjadi salah satu faktor yang memperbesar risiko bagi para pekerja bantuan di wilayah konflik.

Berdasarkan data Aid Worker Security Database, sebanyak 907 pekerja kemanusiaan tewas, terluka, atau diculik sepanjang 2025. Dari jumlah tersebut, 350 orang tercatat meninggal dunia.

Meski masih sangat tinggi, angka kematian tersebut sedikit menurun dibandingkan 2024 yang mencatat rekor 387 pekerja kemanusiaan tewas.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam tingginya tingkat kekerasan tersebut. Ia mendesak seluruh negara untuk menghormati hukum internasional dan aturan dalam konflik bersenjata, sekaligus memastikan para pelaku bertanggung jawab.

"Melayani sesama kini menjadi lebih berbahaya daripada sebelumnya," kata Guterres dalam pernyataannya, Rabu (19/8/2026).

Kepala Urusan Kemanusiaan PBB Tom Fletcher mengatakan penggunaan drone bersenjata yang semakin murah dan mudah dimodifikasi turut meningkatkan ancaman terhadap pekerja kemanusiaan.

Serangan drone, misalnya, menghantam Goma di wilayah timur Republik Demokratik Kongo pada Maret lalu. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya tiga orang, termasuk seorang pekerja kemanusiaan asal Prancis.

Di sejumlah wilayah konflik lainnya, seperti Sudan dan Ukraina, konvoi bantuan juga berulang kali menjadi sasaran serangan.

Gaza Jadi Wilayah Paling Mematikan

Data tersebut menunjukkan Gaza menjadi lokasi paling mematikan bagi pekerja kemanusiaan sepanjang 2025. Sebanyak 186 pekerja kemanusiaan dilaporkan tewas di wilayah tersebut, disusul Sudan.

Koordinator kemanusiaan badan PBB yang menangani pengungsi Palestina, Ramiz Alakbarov, menegaskan bahwa pekerja kemanusiaan tidak boleh menjadi sasaran dalam konflik.

"Perlu ditegaskan bahwa pekerja kemanusiaan bukanlah sasaran serangan, dan penyaluran bantuan kemanusiaan harus difasilitasi sepenuhnya," tulis Alakbarov dalam unggahan di platform X.

Kepala UNRWA Philippe Lazzarini sebelumnya juga menyatakan tengah mendorong pembentukan panel tingkat tinggi untuk menyelidiki kematian staf badan tersebut.

Ancaman terhadap pekerja kemanusiaan terjadi ketika lembaga-lembaga bantuan juga menghadapi tekanan akibat pemangkasan pendanaan.

Komisi Eropa menyatakan tetap berkomitmen memenuhi kewajibannya sebagai donor. Menurut mereka, setiap pekerja kemanusiaan yang meninggal bukan hanya menjadi tragedi pribadi, tetapi juga menunjukkan kegagalan komunitas internasional dalam menjalankan komitmen mendasar untuk melindungi pekerja bantuan.

Sementara itu, pimpinan kebijakan kemanusiaan global Oxfam, Bushra Khalidi, menyerukan perlindungan yang lebih kuat bagi pekerja kemanusiaan.

"Kita sedang menyaksikan serangan terhadap aksi kemanusiaan itu sendiri," ujarnya. [Aljazeera, Reuters]

Share berita ini

dialeksis.com