DIALEKSIS.COM | Tokyo - Jepang mempercepat penguatan kemampuan pertahanannya di tengah meningkatnya ketegangan keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Tokyo menilai perkembangan kekuatan militer China, aktivitas Rusia, serta program rudal dan nuklir Korea Utara membuat lingkungan keamanan di sekitar Jepang semakin kompleks.

Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi mengatakan Tokyo perlu memiliki “rasa urgensi dan krisis” yang lebih besar dalam menghadapi perubahan situasi keamanan regional.

Pernyataan tersebut sejalan dengan buku putih pertahanan terbaru Jepang yang menempatkan aktivitas China, Korea Utara dan Rusia sebagai tantangan serius terhadap keamanan negara tersebut.

Penguatan pertahanan Jepang mendapat kritik dari Beijing dan Pyongyang. Keduanya menilai Tokyo perlahan meninggalkan prinsip pasifisme yang dianut setelah Perang Dunia II.

Namun pemerintah Jepang menegaskan kebijakan pertahanannya tetap bersifat defensif dan dijalankan dalam batas konstitusi negara.

Lantas, apa yang mendorong Jepang mempercepat penguatan militernya?

Meski penguatan pertahanan Jepang belakangan mendapat perhatian besar, para pengamat menilai kebijakan tersebut bukan bentuk remiliterisasi secara tiba-tiba.

Jepang telah memiliki Pasukan Bela Diri atau Japan Self-Defense Forces (JSDF) sejak 1954.

Setelah Perang Dunia II, Jepang melalui Pasal 9 konstitusinya melepaskan hak untuk berperang dan mempertahankan kekuatan militer untuk menyelesaikan sengketa internasional.

Namun perkembangan situasi keamanan kemudian mendorong Jepang membentuk Pasukan Bela Diri untuk menjaga wilayah dan kedaulatannya.

Ilmuwan politik senior RAND, Jeffrey Hornung, mengatakan secara hukum Jepang memang tidak menyebut kekuatan bersenjatanya sebagai militer.

“Secara hukum, Jepang tidak memiliki militer; negara ini memiliki Pasukan Bela Diri,” ujar Hornung seperti dikutip CNA.

Menurut dia, peningkatan kemampuan pertahanan yang terjadi sekarang merupakan kelanjutan kebijakan yang sudah berlangsung lebih dari satu dekade.

Invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 menjadi salah satu momentum penting perubahan kebijakan pertahanan Tokyo.

Pemerintahan Perdana Menteri Jepang saat itu, Fumio Kishida, menyerukan peningkatan mendasar terhadap kemampuan pertahanan nasional.

Tokyo kemudian menargetkan anggaran pertahanan mencapai sekitar 2 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Jepang juga mulai memperkuat persenjataan jarak jauh, pertahanan udara serta kemampuan melakukan serangan balasan apabila wilayahnya lebih dahulu mendapat serangan.

Ekspansi tersebut disebut menjadi salah satu pembangunan kekuatan pertahanan terbesar Jepang sejak berakhirnya Perang Dunia II.

Lingkungan keamanan di sekitar Jepang juga menjadi alasan utama pemerintah memperbesar kemampuan pertahanan.

Hubungan Tokyo dengan Beijing, Moskow dan Pyongyang mengalami ketegangan dalam beberapa tahun terakhir.

Aktivitas pesawat tempur China dan Rusia di sekitar wilayah udara Jepang membuat Pasukan Bela Diri Udara Jepang berulang kali menerbangkan pesawat tempurnya dalam status siaga.

Dalam periode satu tahun hingga 31 Maret, pesawat Jepang tercatat melakukan 595 kali scramble, dengan 366 di antaranya sebagai respons terhadap pesawat China dan 214 terhadap pesawat Rusia.

Hornung mengatakan Jepang berada di kawasan yang dikelilingi tiga negara berkekuatan nuklir yang memiliki hubungan keamanan tidak sederhana dengan Tokyo.

Setiap peningkatan aktivitas militer China atau peluncuran rudal Korea Utara di sekitar Jepang juga dinilai ikut mendorong perubahan pandangan masyarakat Jepang terhadap kebutuhan memperkuat pertahanan.

Faktor lain adalah perubahan tatanan keamanan global serta ketidakpastian mengenai sejauh mana Amerika Serikat akan terus memberikan perlindungan kepada sekutunya.

Direktur Senior Institute for Indo-Pacific Security, Yuki Tatsumi, mengatakan negara-negara sekutu Washington kini semakin dituntut meningkatkan kemampuan pertahanannya sendiri.

“Ketika kita memasuki era di mana AS menuntut semua sekutunya berbuat lebih banyak untuk pertahanan mereka sendiri, langkah Jepang melakukan hal tersebut sepenuhnya sah dan wajar,” katanya.

Sebuah jajak pendapat yang dikutip Asahi Shimbun pada 2025 menunjukkan lebih dari 75 persen responden Jepang memiliki keraguan mengenai apakah Amerika Serikat akan benar-benar membela Jepang apabila terjadi konflik.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kekhawatiran publik terhadap ketergantungan yang terlalu besar kepada Washington.

Kepala Eksekutif Center for a New American Security, Richard Fontaine, menilai strategi Jepang memiliki dua kepentingan sekaligus.

Pertama, meningkatkan kemampuan untuk mencegah serangan terhadap Jepang.

Kedua, memperkuat posisi Tokyo sebagai sekutu penting Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik.

Menurut Fontaine, kepemimpinan Jepang ingin memperlihatkan bahwa Tokyo mampu memberi kontribusi lebih besar dalam aliansinya dengan Washington.

Pada saat bersamaan, kemampuan pertahanan yang semakin kuat juga memberi Jepang ruang lebih besar menghadapi ancaman regional apabila kebijakan Amerika Serikat mengalami perubahan.

Namun Jepang disebut tidak membangun kekuatan militer ekspedisioner seperti Amerika Serikat.

Tokyo lebih banyak memusatkan penguatan pada pertahanan wilayah, kemampuan rudal, logistik, industri pertahanan dan kesiapan personel.

Termasuk pengadaan rudal jarak jauh yang ditempatkan dalam doktrin counter-strike atau serangan balasan.

Konsep tersebut berarti penggunaan senjata dilakukan sebagai bentuk respons setelah Jepang lebih dahulu mendapat serangan.

Pemerintah Jepang tetap menegaskan kebijakan pertahanannya didasarkan pada prinsip pertahanan semata, kendali sipil atas kekuatan bersenjata serta kebijakan non-nuklir.

Perang Rusia-Ukraina dan berbagai konflik di Timur Tengah turut menjadi laboratorium penting bagi Jepang dalam membaca perubahan karakter peperangan modern.

Tokyo kini memberi perhatian besar pada penggunaan drone, sistem tanpa awak, kecerdasan buatan, pertahanan udara serta sistem rudal.

Buku putih pertahanan Jepang juga menekankan pentingnya beradaptasi terhadap “cara-cara peperangan baru”, terutama meningkatnya penggunaan sistem tanpa awak dalam operasi militer.

Teknologi otomatis dinilai semakin penting bagi Jepang karena negara tersebut menghadapi persoalan demografi berupa penuaan populasi serta berkurangnya jumlah penduduk usia produktif yang dapat direkrut menjadi personel pertahanan.

Selain membeli dan mengembangkan sistem persenjataan, Jepang juga mulai memperkuat basis industri pertahanannya.

Pemerintah meningkatkan dukungan pendanaan kepada perusahaan teknologi rintisan serta penelitian yang berkaitan dengan teknologi pertahanan.

Tokyo juga mulai melonggarkan pembatasan ekspor peralatan pertahanan yang selama beberapa dekade dijaga secara ketat.

Kebijakan tersebut membuka peluang Jepang memasok sejumlah peralatan pertahanan kepada negara mitra sekaligus mempertahankan kapasitas industri pertahanan dalam negeri.

Penguatan industri itu dinilai penting agar Jepang tidak hanya memiliki persenjataan modern, tetapi juga mampu menjaga pasokan, perawatan dan produksi peralatan pertahanan apabila terjadi konflik berkepanjangan.

Dengan perubahan lingkungan strategis di Indo-Pasifik, Jepang kini menghadapi pilihan antara mempertahankan pendekatan pertahanan tradisional atau mempercepat modernisasi.

Tokyo memilih pilihan kedua, tetapi tetap berupaya menempatkannya dalam kerangka Pasukan Bela Diri dan prinsip pertahanan yang selama puluhan tahun menjadi fondasi kebijakan keamanan Jepang.