DIALEKSIS.COM | Teheran - Ketua Parlemen Iran sekaligus negosiator utama Teheran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan Selat Hormuz tidak akan kembali ke kondisi sebelum perang antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran.

Dalam wawancara eksklusif dengan Al Jazeera yang diterbitkan Rabu (11/11/2026), Ghalibaf mengatakan Iran dan Oman telah mencapai kesepahaman untuk mengawasi jalur pelayaran strategis tersebut.

Menurut dia, pengaturan Selat Hormuz merupakan kewenangan dua negara pesisir yang berbatasan langsung dengan jalur perairan itu. Ia juga menilai ketentuan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 tidak berlaku di kawasan tersebut.

Iran Ajukan Tujuh Syarat Perdamaian

Ghalibaf mengatakan Iran telah menyampaikan tujuh syarat untuk mengakhiri konflik kepada AS melalui mediator Qatar. Teheran kini menunggu tanggapan resmi Washington.

Syarat tersebut antara lain pencabutan blokade laut dan sanksi AS, pembebasan aset Iran yang dibekukan, penghentian pertempuran di seluruh lini, serta pengumuman resmi berakhirnya perang.

Ia menyebut tuntutan itu merupakan bagian dari nota kesepahaman Islamabad yang ditandatangani pada Juni dan harus dipenuhi sebelum perundingan langsung dimulai.

“Bola sekarang ada di tangan Amerika,” kata Ghalibaf.

Ia menegaskan kesepakatan masih mungkin dicapai apabila AS mematuhi poin-poin yang telah disepakati dan tidak mengajukan tuntutan tambahan yang berlebihan.

Menurutnya, persoalan utama dalam proses perdamaian adalah ketidakpercayaan Iran terhadap pemerintah AS.

Peringatkan AS soal Serangan Baru

Di tengah konflik yang belum menemukan penyelesaian, Ghalibaf mengungkapkan bahwa pejabat AS telah meminta Presiden Rusia Vladimir Putin membantu memediasi komunikasi langsung dengan Teheran.

Ia juga memperingatkan Washington agar tidak melancarkan serangan baru terhadap Iran. Ghalibaf menilai langkah tersebut justru akan memperburuk posisi Presiden AS Donald Trump, termasuk menghadapi tekanan politik dari Kongres yang baru mulai bekerja pada Januari.

Iran, lanjutnya, tidak ingin terus berada dalam situasi tanpa perang maupun perdamaian. Karena itu, Teheran menilai kemampuan pencegahan, termasuk kekuatan militer, tetap diperlukan.

Iran Tawarkan Mediasi Konflik Yaman

Terkait konflik Yaman antara pemerintah yang diakui secara internasional dan kelompok Houthi atau Ansar Allah, Ghalibaf menegaskan penyelesaian konflik sebaiknya tidak melibatkan campur tangan pihak lain.

Namun, Iran menyatakan bersedia membantu apabila pemerintah Yaman maupun Arab Saudi meminta dukungan untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Pada Oktober lalu, Teheran juga sempat menawarkan diri memfasilitasi pembicaraan antara Arab Saudi dan kelompok Houthi setelah serangkaian serangan mematikan terhadap kerajaan itu. [Aljazeera]