DIALEKSIS.COM | Singapura - Singapura mendesak negara-negara dunia tidak lagi berhenti pada janji dan kesepakatan dalam menghadapi perubahan iklim. Pemerintah negara tersebut meminta komitmen yang telah disepakati melalui Perjanjian Paris (Paris Agreement) segera diwujudkan dalam tindakan nyata.

Desakan itu disampaikan di tengah pelaksanaan Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Turki, pada 9–20 November 2026. Sikap Singapura juga mengemuka setelah negara tersebut dilanda kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia sepanjang Oktober lalu.

Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura, Grace Fu, menilai perundingan iklim tahun ini kemungkinan tidak akan menghasilkan terobosan besar berupa target baru pengurangan emisi gas rumah kaca. Namun, menurutnya, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan melalui pelaksanaan komitmen yang telah disepakati sebelumnya.

“Kita sudah memiliki cukup banyak kesepakatan dalam Perjanjian Paris untuk dilaksanakan,” ujar Grace Fu kepada wartawan, sebagaimana dilaporkan Reuters, Senin (9/11/2026). 

Reuters+1

Menurut Fu, persoalan utama yang dihadapi dunia saat ini bukan semata-mata kurangnya kesepakatan internasional, melainkan lemahnya pelaksanaan kebijakan untuk menekan emisi dan mengurangi dampak perubahan iklim.

Ia mengakui perundingan internasional menghadapi tantangan semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, kekhawatiran terhadap keamanan energi, serta perbedaan kepentingan antarnegara menjadi hambatan dalam membangun kesepakatan bersama.

Situasi tersebut, kata Fu, membuat pembahasan perubahan iklim semakin terfragmentasi. Sejumlah negara dinilai mulai kehilangan fokus dan kepemimpinan politik yang sebelumnya menjadi kekuatan dalam mendorong kerja sama global.

Fu membandingkan kondisi saat ini dengan lima tahun lalu, ketika negara-negara dinilai lebih bersedia menggunakan pengaruh politik dan kepemimpinannya untuk menghasilkan solusi bersama.

Meski demikian, ia melihat peluang kemajuan tetap terbuka, terutama dalam penguatan adaptasi perubahan iklim, pembiayaan iklim, dan kerja sama antarpemerintah di luar jalur perundingan utama.

Kabut Asap Jadi Perhatian Singapura

Di tengah perundingan iklim global tersebut, Singapura juga menghadapi persoalan lingkungan yang berdampak langsung terhadap masyarakatnya.

Sepanjang sebagian besar Oktober 2026, negara kota itu diselimuti kabut asap berbahaya akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Peristiwa tersebut kembali memperlihatkan bahwa persoalan lingkungan tidak mengenal batas wilayah negara.

Sebagai respons, parlemen Singapura pada 4 November 2026 menyetujui penguatan Undang-Undang Polusi Asap Lintas Batas (Transboundary Haze Pollution Act). Perubahan aturan itu memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah untuk menyelidiki dan mengambil tindakan terhadap pihak yang bertanggung jawab atas pencemaran asap.

Grace Fu menegaskan tujuan penguatan aturan tersebut bukan sekadar menjatuhkan hukuman, tetapi mendorong perusahaan menjalankan kegiatan usaha secara bertanggung jawab.

Menurutnya, keberadaan ancaman sanksi diharapkan mampu membuat pelaku usaha memahami konsekuensi hukum apabila aktivitas mereka mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Ia juga menekankan bahwa dampak pencemaran asap tidak hanya dirasakan warga Singapura, tetapi juga masyarakat Indonesia yang berada di sekitar wilayah kebakaran. 

Reuters+1

Pemerintah Singapura sebelumnya menyatakan akan memperkuat kerja sama dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN untuk menangani persoalan kabut asap lintas batas.

Kerja sama tersebut mencakup pertukaran informasi, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, penguatan pengawasan terhadap perusahaan, serta pengelolaan lahan dan gambut secara berkelanjutan.

Singapura juga berencana mendorong penguatan implementasi Perjanjian ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas ketika memegang keketuaan ASEAN pada 2027. 

Ministry of Foreign Affairs+1

Sementara itu, COP31 yang diikuti delegasi dari hampir 200 negara menjadi forum penting untuk mengevaluasi kemajuan penanganan krisis iklim dunia.

Pertemuan selama 12 hari tersebut membahas berbagai agenda, mulai dari pengurangan emisi gas rumah kaca, percepatan elektrifikasi, pembatasan kenaikan suhu global, hingga pembiayaan bagi negara-negara yang menghadapi dampak perubahan iklim.

Bagi Singapura, keberhasilan konferensi tersebut tidak cukup diukur dari banyaknya kesepakatan baru yang dihasilkan. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana negara-negara mampu menerjemahkan komitmen internasional menjadi kebijakan dan tindakan konkret untuk melindungi lingkungan serta masyarakat dari ancaman krisis iklim. 

Reuters