DIALEKSIS.COM | Teheran - Pemerintah Iran menegaskan tidak akan mengubah tuntutannya untuk mengakhiri perang dengan Amerika Serikat, meskipun Washington dilaporkan kembali melancarkan serangan ke wilayahnya.

Wakil Gubernur Hormozgan, Ahmad Nafisi, mengonfirmasi bahwa Pulau Qeshm di wilayah selatan Iran menjadi sasaran serangan pada Senin (9/11/2026) pagi. Namun, serangan tersebut dilaporkan tidak merusak kawasan permukiman, pusat perdagangan, maupun infrastruktur vital.

Amerika Serikat belum secara langsung mengakui serangan terbaru tersebut. Meski demikian, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio kembali menyebut serangan terhadap Qeshm sebelumnya sebagai tindakan defensif. Serangan terdahulu dilaporkan menyasar sistem pertahanan udara dan instalasi radar Iran.

Di tengah meningkatnya ketegangan, sejumlah mediator masih berupaya mencegah serangan besar-besaran AS terhadap Iran. Presiden Donald Trump sebelumnya berulang kali mengancam akan melancarkan serangan lanjutan.

Iran Pertahankan Tujuh Tuntutan

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, menegaskan bahwa tujuh tuntutan negaranya untuk mengakhiri perang tetap menjadi dasar perundingan. Tuntutan tersebut antara lain mencakup pencabutan blokade AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran di wilayah selatan serta penghapusan sanksi terhadap Teheran.

Baghaei menolak penilaian Rubio yang menyebut sejumlah tuntutan Iran tidak realistis. Menurut dia, proposal Teheran merupakan langkah paling logis untuk memulihkan keamanan di Selat Hormuz dan Teluk Persia.

Tuntutan tersebut pada dasarnya mengacu pada nota kesepahaman (MoU) Islamabad yang disepakati Iran dan AS pada Juni lalu, dengan tambahan ketentuan mengenai pengaturan masa depan Selat Hormuz.

Terkait program nuklir, Iran juga menolak menyerahkan uranium yang telah diperkaya tinggi dan diyakini terkubur di bawah reruntuhan fasilitas nuklir yang dibom AS dan Israel tahun lalu. Namun, Teheran menyatakan terbuka terhadap opsi penurunan kadar uranium atau downblending.

Iran turut mengkritik Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) dan Direktur Jenderalnya, Rafael Grossi, yang dinilai telah melampaui mandat teknis dalam menangani persoalan nuklir negara tersebut.

Perundingan Masih Menghadapi Hambatan

Upaya diplomasi menunjukkan perkembangan setelah muncul laporan mengenai rencana pertemuan Trump dengan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, di Gedung Putih pada Senin.

Namun, pengamat dari King’s College London, Andreas Krieg, menilai perundingan masih menghadapi perbedaan mendasar. Menurut dia, Iran menginginkan sejumlah keuntungan dari kesepakatan sebelum memberikan konsesi yang diminta Washington.

Krieg juga menilai usulan pembukaan kembali Selat Hormuz dalam waktu dua hari belum menyelesaikan persoalan utama. Amerika Serikat dan negara-negara Arab di kawasan diperkirakan tidak akan menerima pengaturan jalur pelayaran jangka panjang yang ditentukan sepihak oleh Iran.

Selain itu, tuntutan Iran agar penghentian permusuhan berlaku di seluruh kawasan berpotensi membatasi ruang gerak militer Israel.

Di sisi lain, Menteri Pertahanan Israel Israel Katz menegaskan operasi militer negaranya di Iran belum berakhir. Ia juga memperingatkan kelompok Hizbullah di Lebanon mengenai kemungkinan kehilangan wilayah lebih lanjut apabila terlibat dalam serangan Iran.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya mengakhiri perang masih menghadapi tantangan, terutama terkait tuntutan Iran, kepentingan keamanan regional, serta keberlanjutan operasi militer Israel. [mm-Aljazeera]