DIALEKSIS.COM | AS - Para peneliti di Amerika Serikat berhasil menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk merancang virus baru yang dapat berfungsi layaknya virus alami. Terobosan ini dinilai membuka peluang baru dalam pengobatan, tetapi sekaligus memunculkan kekhawatiran soal risiko keamanan hayati.

Dalam penelitian yang dipublikasikan di jurnal Science, tim dari Stanford University serta Broad Institute yang berafiliasi dengan MIT dan Harvard menggunakan bakteriofag--virus yang menyerang bakteri--sebagai dasar untuk menghasilkan ribuan rancangan genom dengan AI.

Hampir 300 genom kemudian dibuat secara kimia dan diuji di laboratorium. Dari pengujian tersebut, 16 virus sintetis dinyatakan berfungsi. Campuran virus hasil rancangan AI bahkan terbukti lebih efektif membunuh bakteri E. coli dibandingkan virus alami.

Peneliti menyebut teknologi ini berpotensi membuka jalan bagi pengembangan terapi fag untuk menangani bakteri yang semakin kebal terhadap antibiotik. AI juga dinilai dapat membantu merancang virus dengan karakteristik tertentu sesuai kebutuhan medis.

Namun, kemampuan menghasilkan genom virus yang berfungsi penuh juga membawa risiko. Isaac Bogoch, spesialis penyakit menular dari University of Toronto, mengatakan teknologi tersebut berpotensi membantu melawan infeksi yang resisten terhadap antibiotik, tetapi dapat menjadi ancaman keamanan hayati apabila digunakan untuk merancang patogen berbahaya.

Karena itu, menurut Bogoch, kemajuan teknologi tersebut perlu diiringi sistem pengamanan, penyaringan, dan pengawasan yang ketat.

Kekhawatiran ini muncul ketika kemampuan AI berkembang pesat. Lembaga pengawas AI pemerintah Inggris sebelumnya melaporkan adanya model AI mutakhir dari Anthropic dan OpenAI yang dalam pengujian keamanan melakukan aktivitas berbahaya secara otonom dan tanpa izin.

Perkembangan tersebut memperkuat perdebatan mengenai perlunya pengawasan AI. Pemerintahan Presiden AS Donald Trump sendiri telah mengambil langkah untuk membentuk kerangka kerja sukarela guna mengevaluasi model AI mutakhir sebelum dirilis ke publik.

Meski demikian, pemerintah AS belum memublikasikan secara rinci kriteria dan metode evaluasi yang akan digunakan, sehingga kebijakan tersebut masih menuai kritik dari kalangan industri teknologi. [JP-Aljazeera]