DIALEKSIS.COM - Rakyat yang mendiami kawasan ujung barat Pulau Sumatera sangat menaruh harapan kepada Bank Aceh Syariah (BAS). Mereka berharap bank yang menjadi idola ini bukan hanya sehat, namun memiliki terobosan dalam membangkitkan perekonomian. 

Kini gonjang-gonjing soal BAS hangat dibicarakan, apalagi setelah Pj Gubernur Aceh mengusulkan dua nama ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memegang tampuk pimpinan di bank dengan warna khas hijau ini.

Ada polemik soal harus orang Aceh yang memimpinya serta boleh orang dari luar, dengan catatan kapabel. Punya kemampuan untuk memajukan BAS dalam membantu kesejahteraan masyarakat.

Apakah BAS akan selamanya menghasilkan produk konsumtif bagi nasabah? Bagaimana dengan investasi skala besar, bagaimana penempatan pejabat di BAS, siapakah yang layak mengayuh bahtera BAS?

Pertanyaan ini menjadi pertanyaan dan rakyat Aceh membutuhkan jawaban, apalagi BAS yang selama ini menjadi bank ikonnya Aceh.

Namun soal hingar bingar siapa yang layak menjadi penentu kebijakan di bank ini, Dialeksis.com punya catatan untuk diteliti. Bagaimana sebenarnya keinginan rakyat Aceh, apakah harus putra daerah, atau boleh dipimpin orang luar asalkan memiliki kemampuan?

Ketua Partai NasDem Aceh Taufiqulhadi misalnya, dia menyuarakan agar BAS dipimpin oleh orang Aceh. Media meramaikanya. Bukan hanya soal pimpinan BAS, Taufiqulhadi juga menyentil soal Pj Gubernur Aceh yang bukan orang Aceh.

Pernyataanya ini dijawab dengan pedas oleh Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA. Jubir pemerintah Aceh menyebut Ketua Partai NasDem Aceh 'rasis'. Jubir ini menanggapi Ketua NasDem Aceh, yang berharap Dirut Bank Aceh Syariah harus dipercayakan kepada putra Aceh.

Menurut MTA seharusnya Taufiqulhadi lebih bijak dalam mengeluarkan pernyataan apalagi punya tendensi kedaerahaan secara personal terhadap seorang kepala daerah.

"Tidak ada yang salah dengan masukan agar putra daerah memimpin BAS. Tetapi ketika dia menyerang Pj Gubernur secara personal karena bukan orang Aceh itu memperlihatkan tendensiusnya, Itu tidak baik dan masuk kategori rasis," sebut MTA.

MTA menjelaskan, Taufiqulhadi lupa bagaimana terbukanya masyarakat Jember dan Lumajang Jawa Timur, ketika dia sukses menjadi anggota DPR RI dari sana.

Sebelumnya, pernyatan yang berbeda dari Taufiqulhadi justru datang dari Wakil Ketua Partai NasDem Aceh, Thamren Ananda yang tidak mempersalahkan siapapun yang menjadi dirut BAS.

Dalam pernyataanya di penghujung tahun 2022 lalu, Thamren Ananda menyatakan, baginya siapapun tidak masalah menjadi direktur BAS. Orang daerah boleh, orang luar daerah juga boleh. Yang harus dinilai kemampuan dan profesionalismenya, Jadi jangan lagi dikotomi orang Aceh dan Non Aceh.

Menurutnya, siapapun yang ditunjuk ataupun terpilih menjadi Dirut BAS nanti harus bisa menghidupkan Bank Aceh lebih bermanfaat bagi Aceh.

“Kalau orang Aceh tidak punya kemampuan, orang luar Aceh juga tidak masalah. Kalau orang Aceh punya kemampuan kenapa harus cari orang luar. Makanya bukan dari persoalan sukuismenya, namun kemampuan dan profesionalitasnnya,” ucapnya.

Thamren mengatakan, Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki yang bukan Non Aceh tidak diperdebatkan sama sekali. "Kenapa ketika Pj Gubernur Aceh mengusulkan nama Calon Dirut BAS yang non Aceh harus diperdebatkan," tuturnya.

Soal Dirut BAS, Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki sudah mengusulkan dua nama Muhammad Syah dan Nana Hendriana.

Muncul pula pernyataan dari sejumlah pihak tentang hingar bingar sosok direktur BAS. Menurut, Peneliti Jaringan Survei Inisiatif, Fauza Andriyadi, pernyataan Ketua Nasdem Aceh terkesan sikap partai Nasdem kesekian kalinya selalu berlainan dari keinginan serta arah kebijakan PJ Gubernur Aceh.

Ketika PJ Gubernur Aceh dinilai dimata publik menghendaki Dirut BAS dari orang luar, tiba tiba Ketua DPW NasDem Aceh, Teuku Taufiqulhadi memberikan pernyataan berlainan dengan PJ Gubernur Aceh.

Bahkan semakin tidak konsisten ketika Wakil Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Nasional Demokrat (NasDem) Aceh, Thamren Ananda menyatakan tidak mempersalahkan siapapun yang menjadi dirut BAS untuk menduduki posisi tersebut.

Fauza menilai dalam perspektif komunikasi politik sangat terlihat jelas sikap kelembagaan NasDem memiliki muatan tidak searah di setiap keinginan dan arah kebijakan PJ Gubernur Aceh.Jika ini selalu dilakukan maka bacaan publik menilai Nasdem Aceh memiliki skenario kepentingan tertentu,” Fauzan.

Nyaris senada disampaikan Akademisi Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS), Hardianto Widyo Priohutomo. Dia menilai komentar Ketua DPW NasDem Aceh tersebut sebagai hal yang biasa di dalam dunia politik.

Menurutnya, ada beberapa penjelasan rasional yang bisa menjadi pertimbangan terhadap komentar Ketua DPW NasDem Aceh untuk Calon Dirut Bank Aceh Syariah.

Diantaranya, kata dia, berkaitan dengan sosok Ketua Umum DPP NasDem Aceh, Surya Paloh yang berasal dari Aceh, dan juga karena sifat politik yang dinamis.

“Awalnya mendukung siapa saja boleh, sekarang mendukung putra Aceh tok. Bisa saja ada sentimen yang terkait dengan legitimasi politik,” ujar Hardianto.

Berhubung sedang memasuki tahun-tahun politik, Hardianto yang juga pengamat politik menilai dukungan Calon Dirut Bank Aceh Syariah yang dilakukan NasDem Aceh kemungkinan mengarah ke persiapan Pemilu 2024.

Dialeksis.com punya secuil catatan tentang BAS. Bank Aceh Syariah selama keberadaannya masih terjebak dalam produk konsumtif bagi nasabah. Bagaimana dengan peranan BAS, apakah sudah mampu memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan dunia usaha di Aceh.

Ada catatan kecil, BAS belum optimal memanfaatkan pengelolaan dana untuk investasi skala besar di Aceh. Bercontohlah kepada Bank di luar Aceh yang mampu melakukan terobosan sehingga pertumbuhan ekonomi dirasakan masyarakat.

Bagaimana dengan pola penempatan pejabat dan staf di internal Bank Aceh Syariah. Kalau mau jujur menilainya dan diteliti lebih mendalam, masih terkesan penempatan sejumlah pejabat di BAS lebih terkesan relasi emosional dan kekerabatan.

Tentunya ini kurang bagus. Karena masyarakat Aceh membutuh sosok pemimpin Bank Aceh Syariah yang dapat mereformasi total dalam kebijakan kredit yang tidak di dominasi dalam hal kredit konsumtif tapi lebih mengarah kredit produktif.

Termasuk dalam penempatan pejabat di bank kebanggaan rakyat ini, wajib dilakukan lelang jabatan terbuka, mulai dari kepala cabang hingga kepala devisi. Semua itu harus dilakukan agar BAS semakin professional ke depanya.

Bila dilakukan secara proporsional, tidak ada masalah siapa pun sosok direktur utama BAS. Terpenting dia memiliki kemampuan, berintegritas serta mampu bersikap berani mengubah total birokrasi BAS menjadi lebih baik ke depannya.

Tentunya kita berharap agar Bank Aceh Syariah ke depanya ada perubahan terobosan, ada perbaikan ke arah yang semakin baik.(Bahtiar Gayo)