DIALEKSIS.COM | Dialektika - Suasana perpolitikan di Aceh kini menghangat. Pemantiknya ketua DPD Gerindra Aceh, Fadhlullah alias Dek Fad telah menyulut polemik. Dia mengkritisi kinerja Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki.

Ada pro dan kontra soal kritikan yang disampaikan Ketua Gerindra Aceh yang menggantikan posisi T.A Khalid. Masing-masing pihak dengan argumennya. Sementara itu, Pj Gubernur Aceh sudah melaporkan pertanggungjawaban Triwulan II dalam Penilaian Kinerja Penjabat Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri.

Bagaimana hingar bingarnya soal kinerja Pj Gubernur Aceh yang kini menjadi polemik? Kita awali dengan kritikan Ketua DPD Partai Gerindra Aceh Fadhlullah. Menurutnya tidak ada keberhasilan pembangunan yang di bawah kepemimpinan Achmad Marzuki.

"Mungkin suatu hari kami akan menarik dukungan terhadap Pj Gubernur Aceh karena tidak bisa membawa manfaat bagi Aceh. Selama beliau menjabat saat ini tidak ada keberhasilan yang dibawa. Kemiskinan terus meningkat. Kami Gerindra tidak sepakat dengan visi misi Pj Gubernur," sebutnya.

Anggota DPR RI mengungkapkan bahwa saat ini Provinsi Aceh sedang krisis kepemimpinan. Dari semua unsur Forkopimda Aceh, seperti Kapolda, Pangdam, Kajati semua berasal dari luar Aceh, termasuk Pj Gubernur Aceh.

Padahal Aceh memiliki kekhususan dan keistimewaan dalam memberikan rekomendasi untuk pejabat vertikal yang bertugas di Aceh. Namun, pusat selalu mengabaikannya, sebut Dek Fad.

Pernyataan pedas dan menyentakkan ini menjadi polemik. Bak gayung bersambut, Jubir Pemerintah Aceh Aceh Muhammad MTA yang menyebut Ketua DPD Partai Gerindra Aceh Fadhlullah (Dek Fad) layaknya seorang buzzer partai.

"Kok sekaliber ketua partai tidak paham tanggung jawab kolektif pemerintahan, apalagi dia adalah Anggota DPR RI," kata MTA.

Sudah pasti kubu Gerindra Aceh tidak terima yang dinilainya sudah melecehkan Partai Gerinda. Pihak Gerindra justru balik menuding bahwa yang layaknya buzzer itu bukan pihaknya melainkan MTA, Jubir Pemerintah Aceh.

Menurut Agustian Putra SH, salah satu kader Partai Gerindra Banda Aceh, pihak Gerindra Aceh sedang mempertimbangkan untuk melaporkan MTA ke Polda Aceh atas dugaan perbuatan tidak menyenangkan terhadap Ketua DPD Partai Gerindra Aceh.

Bagaimana tanggapan Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Aceh, Ridwan Hadi MH? Seperti dilansir Berita Merdeka, dia menilai kritikan yang disampaikan Dek Fad sudah benar sesuai tugas dan fungsi Partai Politik.

Menurutnya, dalam sebuah negara demokrasi seperti ini, tugas pokok dan fungsi partai politik salah satunya adalah harus menjadi mitra pemerintah.

“Jadi sebagai mitra pemerintah itu adalah dengan cara mengkritisi kerja-kerja pemerintahan demi menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Itulah tugas partai politik,” ujar Ridwan.

Selayaknya, kata dia, Pj Gubernur Aceh menganggap ini sebuah masukan yang harus ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan kinerja. Kritik ini untuk mengontrol dan mengawasi kebijakan pemerintah demi membangun Aceh ke arah lebih baik.

“Mestinya kritikan tersebut ditanggapi dengan positif. Dengan membangun kerja sama, mencari solusi dan jalan keluar, juga merawat demokrasi di serambi mekkah,” tuturnya.

Ridwan berharap pemerintah lebih bijak dan tenang dalam menyikapi masukan. Sebagai negara Demokrasi seharusnya apa pun bentuk masukkan, saran dan kritikan dapat dipelajari dan dipahami hingga menjadi evaluasi kinerja pemerintah menuju good governance.

Blunder Dek Fad

Sementara itu, Risman Rachman, pemerhati politik dan pemerintah dari Banda Aceh, menilai Dek Fad sudah melakukan blunder. Dalam tulisanya yang dimuat AJNN, Risman mengungkapkan alasannya mengapa menyebutkan Dek Fad blunder.

Bukan soal kritikan Fadhlullah alias Dek Fad. Siapapun terbuka untuk menyampaikan kritik. Kritik itu bagaikan pil, walau pahit tetap berguna.

"Ketika sekaliber Dek Fad yang sudah menjadi politisi level nasional masih meminjam narasi kritik yang kerap digunakan oleh politisi level lokal, maka patut diduga kritik yang dilemparkan hanya sebatas untuk memperlihatkan sisi heroiknya," sebut Risman. 

Harus diakui politik heroik memang masih sangat memikat, dan siapa saja yang mengkritik penguasa maka otomatis dikesankan berani, dan rame ureung dibeudoh bule saat mendengarnya. Meugurangsang meunan.  

Kritik terhadap kemiskinan di Aceh sambil menunjuk batang hidung eksekutif sudah menjadi tren di Aceh yang terus menerus dikemukakan sejak 2007. Dengan mengangkat isu kemiskinan, ada yang terpilih jadi gubernur dan ada pula yang meraih kursi di legislatif. 

Menurut Risman, faktanya sejak Dana Otsus membanjiri Aceh, bahkan sejak orang-orang Aceh berkesempatan menakhodai Pemerintahan Aceh, angka kemiskinan di Aceh masih juga belum tuntas-tuntas. 

Mengapa? Selama politik anggaran masih diperlakukan secara politik kepentingan elit maka uang yang ada, sebanyak apapun, tidak akan berhasil menuntaskan angka kemiskinan.  

Politik kepentingan itu terlihat secara kasat mata pada operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya.  

Secara tidak kasat mata terbaca dari politik perlakuan anggaran (APBA) yang dipecah-pecah untuk “mendinginkan” suhu politik. Jika kemiskinan memang sejatinya hendak dituntaskan maka kata kunci dan tokoh kuncinya tidaklah tunggal, alias melibatkan peran serta semua Forkopimda Aceh, termasuk partai politik. 

“Disinilah melengkapi blunder Dek Fad ketika menyinggung bahwa semua unsur Forkopimda, termasuk Pj Gubernrur Aceh, bukan orang Aceh dengan argumen kekhususan dan keistimewaan Aceh,” jelasnya. 

Pernyataan itu, tidak cukup kredibel diungkap oleh seorang politisi berkaliber nasional. Pikiran jadi terbawa ke hasil survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) 18 tahun lalu.  

Sentimen keacehan dalam arti sempit yang dilempar oleh Dek Fad itu seolah membenarkan temuan LSI kala itu yang mengungkap betapa rendahnya nasionalisme Indonesia, yaitu 42 persen.  

Padahal, politisi Gerindra, sebagaimana terbaca pada sosok Prabowo, sangatlah nasionalis. Bahkan, secara politik mempraktekkan laku politik yang mementingkan persaudaraan ketimbang politik perseteruan.  

Hal itu terbaca dari sikap politik Prabowo yang walaupun menjadi rival abadi dalam Pilpres, namun untuk menghindari perpecahan, Prabowo bersedia bergabung menjadi tim Presiden Jokowi.  

Andai praktek politik itu dibawa ke Aceh maka harusnya gebrakan pertama yang dilakukan oleh Gerindra Aceh di bawah ketua baru adalah melakukan konsolidasi politik Gerindra Semesta Aceh untuk merumuskan peta jalan politik Gerindra membawa Aceh menuju kejayaannya.

"Dan ketika rumusan peta jalan itu diperjuangkan secara politik di DPRA dan di DPR Ri, didukung partai Gerindra, dan dibackup penuh oleh Prabowo dan menteri-menterinya, baro pah ta peugah: Nyan baro bereh!” tulis Risman.

Laporan Pj Gubernur ke Mendagri

Sebelum Jubir Pemerintahan Aceh, MTA, berbalas pantun dengan politisi Gerindra, Pj Gubernur Aceh pada awal Februari 2023 sudah menyampaikan pertanggungjawaban Triwulan II dalam Penilaian Kinerja Penjabat Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri.

LPJ itu yang diterima oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir Balaw dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro di Ruang Rapat Irjen Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu, 1 Februari 2023.

Seperti dilansir https://jdih.acehprov.go.id/ dijelaskan, dalam laporannya, Achmad Marzuki didampingi Sekda Aceh, Bustami, SE, M.Si, Inspektur Aceh, Jamaluddin, SE, M.Si, Ak., dan Plh. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Restu Andi Surya, S.STP, M.PA.

Achmad Marzuki memaparkan sejumlah permasalahan yang ada di Aceh, diantaranya pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, realisasi pendapatan daerah, dan realisasi belanja daerah.

Adapun permasalahan inflasi di Aceh sebesar 5,89 persen, pada 2022 sudah dilakukan operasi pasar pada 193 titik, pasar murah 393 titik, sidak pasar. Kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan BTT, dukungan transportasi, serta optimalisasi penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan.

Menyangkut dengan permasalahan kemiskinan ekstrem di Aceh Pj Gubernur melaporkan. Hasil yang dicapai yakni turunnya angka kemiskinan ekstrem dari 3,47 persen pada 2021 menjadi 2,95 persen pada tahun 2022.

“Permasalahan stunting pada 2023 akan diaktifkannya tim percepatan penurunan stunting provinsi sampai gampong, rakor secara berkala, penguatan data, pemberian vitamin dan makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita,” sebut Achmad Marzuki,

Lalu, adanya audit stunting, penguatan Satgas, pilot project Rumoh Gizi Gampong oleh TP PKK di 22 Gampong.

Berkaitan dengan Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), ditargetkan realisasi belanja produk dalam negeri (PDN) Pemerintah daerah minimal 40 persen, realisasi belanja PDN Aceh 42,86 persen, serta realisasi belanja PDN rata-rata nasional sebesar 35,82 persen.

Menurut Pj Gubernur Aceh, realisasi Pendapatan Dan Belanja Aceh, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2022 sudah mencapai target sebesar 94.1%.

“Ini juga didukung dengan adanya kenyamanan kerja birokrasi sehingga tumbuh motivasi dan inovasi di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan menjadi lebih efektif dalam menjalankan tupoksi, dan Alhamdulillah bisa mencapai target” sebut Achmad Marzuki.

Sementara itu, Irjen Kemendagri Tomsi Tohir Balaw mengatakan menyangkut dengan permasalahan yang ada di Aceh, mulai pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, realisasi pendapatan daerah, dan realisasi belanja daerah di Aceh ini bisa terselesaikan dengan baik.

“Kita berharap program evaluasi ini bisa tajam dan sampai kepada Presiden. Karena beliau menganggap program evaluasi ini berjalan dengan bagus itu masih dalam lataran pengertian,” katanya. Demikian berita dari Humas Provinsi Aceh.

Namun laporan triwulan ke II Pj Gubernur Aceh ini dikiritisi ketua Gerindra Aceh yang juga anggota DPR RI Fadullah. Kritikan Dek Fad ini bagaikan air yang mengalir ke muara, kawasan yang dilaluinya menimbulkan polemik.

Ada pro dan kontra dalam menanggapinya. Bagaimana kelanjutan dari berbalas pantun yang sudah menimbulkan polemik ini? . [BG]