DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sejumlah lembaga riset merilis hasil survei yang menggambarkan persepsi publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjelang dua tahun pemerintahannya. Hasilnya beragam, mulai dari penurunan kepuasan publik hingga angka kepuasan yang masih berada di atas 79 persen.

Survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo turun menjadi 44,5 persen pada Oktober 2026. Sebaliknya, hasil survei Indonesia Network Election Survey (INES) yang dilakukan pada September 2026 mencatat kepuasan terhadap kepemimpinan Prabowo mencapai 79,3 persen.

Perbedaan angka tersebut memperlihatkan beragamnya potret penilaian publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, hasil survei itu perlu dibaca dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan, karakteristik responden, pertanyaan yang diajukan, dan metodologi masing-masing lembaga.

SMRC Catat Kepuasan Terendah dalam Pemerintahan Prabowo

Dalam rilis survei bertajuk Kinerja Dua Tahun Presiden Prabowo yang diumumkan pada 16 Oktober 2026, SMRC mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo sebesar 44,5 persen. Sementara itu, 53,4 persen responden menyatakan kurang atau tidak puas, sedangkan 2,1 persen tidak menjawab atau belum memiliki penilaian.

Survei nasional tersebut dilaksanakan pada 1 - 10 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.213 responden. SMRC menggunakan metode pemilihan sampel secara acak, melalui wawancara telepon terhadap responden yang memiliki telepon seluler dan wawancara tatap muka terhadap responden yang tidak memilikinya. Margin of error diperkirakan sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, dengan asumsi simple random sampling.

Penurunan kepuasan itu terlihat dalam rangkaian survei SMRC. Tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo tercatat 81,2 persen pada November 2025, turun menjadi 66,4 persen pada Februari - Maret 2026, kemudian 51,1 persen pada Juli 2026, dan kembali turun menjadi 44,5 persen pada Oktober 2026.

SMRC juga menemukan perubahan persepsi mengenai arah negara. Persentase warga yang menilai Indonesia bergerak ke arah yang benar turun dari 83 persen pada Oktober 2024 menjadi 48 persen pada Oktober 2026.

Penilaian terhadap kondisi ekonomi nasional turut menunjukkan kecenderungan negatif. Sebanyak 50,8 persen responden menilai kondisi ekonomi saat ini buruk atau sangat buruk. Sebaliknya, hanya 17,4 persen yang menilai kondisi ekonomi baik atau sangat baik.

Temuan tersebut menggambarkan penurunan penilaian publik terhadap kinerja pemerintahan dalam periode yang diukur SMRC. Meski demikian, hasil survei merupakan gambaran persepsi responden, bukan ukuran tunggal atas seluruh capaian pemerintahan.

CELIOS Beri Nilai 4,6 untuk Kinerja Prabowo

Penilaian berbeda dari sisi bentuk pengukuran muncul dalam laporan Rapor 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang dirilis Center of Economic and Law Studies (CELIOS) pada 12 Oktober 2026.

CELIOS menggunakan skala 1 - 10 untuk menilai kinerja pemerintahan. Dalam survei masyarakat umum, Prabowo memperoleh nilai rata-rata 4,6 dari 10. Adapun penilaian kelompok ahli menghasilkan nilai rata-rata 2,8 dari 10.

Pengumpulan data dilakukan pada 15 September hingga 9 Oktober 2026. Survei masyarakat umum melibatkan 1.142 responden dari berbagai provinsi melalui metode non-probability sampling menggunakan Meta Ads, kemudian dilakukan pembobotan data. Sementara itu, kelompok ahli terdiri atas 129 responden yang direkrut menggunakan metode snowball sampling.

Laporan CELIOS juga mencatat 75 persen responden mengaku mengalami stres akibat kebijakan pemerintah. Sebanyak 67 persen menyatakan mengalami stres akibat perilaku Presiden Prabowo.

Angka-angka tersebut merupakan hasil penilaian dan persepsi responden dalam survei CELIOS. Nilai rata-rata kinerja yang diberikan masyarakat maupun kelompok ahli tidak dapat disamakan langsung dengan persentase kepuasan dalam survei nasional lainnya.

Studi SMRC: Kualitas Kepemimpinan Prabowo 5,1 dari 10

Selain mengukur kepuasan publik terhadap kinerja presiden, SMRC melakukan studi berbeda mengenai kualitas kepemimpinan sejumlah tokoh nasional.

Dalam studi opinion leaders yang dilaksanakan pada September 2026 dan dipaparkan pada 15 Oktober 2026, kualitas kepemimpinan Prabowo memperoleh nilai rata-rata 5,1 dari skala 0 - 10. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memperoleh nilai 4,4.

Studi tersebut melibatkan 200 ahli dari berbagai disiplin ilmu dan tokoh media yang diminta menilai kualitas kepemimpinan 31 tokoh nasional.

Karena responden dan indikator yang digunakan berbeda, hasil studi ini tidak sama dengan survei nasional SMRC yang mengukur kepuasan masyarakat terhadap kinerja Prabowo. Skor 5,1 merupakan penilaian kelompok opinion leaders terhadap kualitas kepemimpinan, bukan persentase masyarakat yang menyatakan puas.

INES Catat Kepuasan 79,3 Persen

Di sisi lain, survei INES yang dipublikasikan menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran mencatat tingkat kepuasan terhadap kepemimpinan Prabowo sebesar 79,3 persen. Tingkat kepercayaan terhadap presiden tercatat 82,1 persen.

Survei INES pada September 2026 itu melibatkan 1.400 responden yang tersebar di 36 provinsi. Metode yang disebutkan dalam publikasi hasilnya adalah multistage random sampling, dengan margin of error sekitar ±2,48 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Meski tingkat kepuasan secara umum tercatat tinggi, publikasi hasil survei INES juga memuat sejumlah catatan mengenai persoalan ekonomi. Sebanyak 50,7 persen responden disebut kurang puas terhadap penanganan masalah lapangan pekerjaan, sedangkan 54,8 persen mengeluhkan tingginya harga kebutuhan pokok.

Hasil tersebut memperlihatkan bahwa penilaian terhadap kepemimpinan secara umum dapat berbeda dari penilaian terhadap bidang tertentu, seperti ekonomi dan ketenagakerjaan.

Indikator Politik Pernah Catat Kepuasan 79,9 Persen

Hasil survei Indikator Politik Indonesia pada Januari 2026 juga menunjukkan mayoritas responden menyatakan puas terhadap kinerja Prabowo.

Survei yang dilakukan pada 15 - 21 Januari 2026 itu melibatkan 1.220 responden. Hasilnya, 79,9 persen menyatakan puas, terdiri atas 13 persen yang sangat puas dan 66,9 persen yang cukup puas. Sementara itu, 17,1 persen menyatakan kurang puas, 2,2 persen tidak puas sama sekali, dan 0,8 persen tidak menjawab.

Peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyampaikan hasil tersebut dalam konferensi pers pada 8 Februari 2026. Survei menggunakan wawancara tatap muka, dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Namun, hasil Indikator Politik Indonesia itu berasal dari periode Januari 2026, sedangkan survei terbaru SMRC dilakukan pada Oktober 2026. Karena itu, kedua angka tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai pengukuran pada waktu yang sama.

Membaca Hasil Survei Secara Proporsional

Rangkaian survei tersebut memberikan gambaran bahwa persepsi terhadap kepemimpinan Prabowo tidak dapat diringkas hanya dengan satu angka. SMRC mencatat penurunan kepuasan publik dalam survei nasional terbarunya, CELIOS memberikan penilaian berbasis skala terhadap kinerja pemerintah, sementara INES dan Indikator Politik Indonesia mencatat tingkat kepuasan yang tinggi dalam survei pada periode berbeda.

Perbedaan metodologi juga penting diperhatikan. SMRC menggunakan pemilihan sampel secara acak dalam survei nasionalnya, sedangkan CELIOS menggunakan metode nonprobabilitas untuk responden masyarakat umum serta metode snowball sampling untuk kelompok ahli. Jenis responden, waktu pengumpulan data, dan rumusan pertanyaan turut memengaruhi cara hasil survei harus ditafsirkan.

Dengan demikian, membaca wajah kepemimpinan Prabowo melalui hasil survei memerlukan lebih dari sekadar membandingkan angka tertinggi dan terendah. Periode pengukuran, metode penelitian, serta aspek yang dinilai perlu diperiksa agar hasilnya tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.

Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, hasil-hasil tersebut menjadi bahan untuk mencermati perubahan persepsi masyarakat sekaligus melihat persoalan yang masih menjadi perhatian publik, terutama kondisi ekonomi, harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, dan penilaian terhadap kinerja pemerintah.