DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal memberhentikan tidak dengan hormat mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD (58) sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Pemerintah kota menjatuhkan sanksi itu setelah tim pemeriksa menyimpulkan FD melakukan pelanggaran disiplin berat. 

Pemeriksaan disiplin bermula setelah FD diamankan bersama seorang pemuda berinisial AM (22) dalam perkara dugaan jarimah liwath. Sebelum surat keputusan pemberhentian terbit, Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah dua kali mengembalikan berkas perkara kepada penyidik karena belum lengkap. 

Rabu, 12 Agustus 2026 - FD dan AM diamankan

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kota Banda Aceh mendatangi Kantor Inspektorat setelah menerima laporan warga tentang seseorang yang masuk selepas jam kerja. Petugas tiba sekitar pukul 18.50 WIB, menemukan FD dan AM di ruang kerja FD, lalu membawa keduanya ke kantor Satpol PP dan WH untuk dimintai keterangan. 

Jumat, 14 Agustus 2026 - Wali kota membenarkan penangkapan

Illiza membenarkan bahwa petugas telah mengamankan seorang pejabat Inspektorat. “Intinya kami dalam hal penegakan hukum tidak tebang pilih,” kata Illiza, dikutip ANTARA. 

Selasa, 18 Agustus 2026 - Status tersangka diumumkan, FD dinonaktifkan

Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh M. Rizal mengumumkan bahwa penyidik telah menetapkan FD dan AM sebagai tersangka. Penahanan awal untuk kepentingan penyidikan berlangsung 20 hari. Pada hari yang sama, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Banda Aceh Emila Sovayana menyampaikan bahwa FD diberhentikan sementara dari tugasnya sebagai kepala inspektorat. Pemko menunjuk pelaksana harian untuk menjalankan tugas jabatan itu. 

Rabu, 2 September 2026 - Penahanan diperpanjang

Menurut Rizal, masa penahanan FD dan AM diperpanjang selama 30 hari, hingga Kamis, 1 Oktober 2026. 

Selasa, 8 September 2026 - Kejaksaan menerima berkas perkara

Penyidik menyerahkan berkas tahap pertama kepada Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Pada Kamis, 17 September 2026, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Darma Mustika menjelaskan bahwa sangkaan awal terhadap keduanya sempat berbeda. Setelah jaksa berkoordinasi dengan penyidik, uraian perbuatan dalam berkas mengarah pada dugaan liwath terhadap FD dan AM. Jaksa saat itu masih meneliti kelengkapan berkas. 

Selasa, 29 September 2026 - Jaksa mengonfirmasi pengembalian pertama

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Banda Aceh Muhammad Kadafi mengonfirmasi bahwa jaksa telah mengembalikan berkas pada pekan sebelumnya. Jaksa menilai berkas belum lengkap secara formil dan materiil, lalu memberi petunjuk kepada penyidik untuk melengkapinya. 

Jumat, 2 Oktober 2026 - Penahanan kembali diperpanjang

Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh Roslina mengatakan perpanjangan kedua berlangsung hingga Sabtu, 31 Oktober 2026. 

Minggu, 4 Oktober 2026 - BKN merekomendasikan pemberhentian

Setelah tim pemeriksa menyimpulkan FD melakukan pelanggaran disiplin berat, Pemko menyampaikan hasil pemeriksaan dan meminta pertimbangan teknis Badan Kepegawaian Negara (BKN). Menurut Emila, BKN merekomendasikan pemberhentian tidak dengan hormat pada 4 Oktober 2026. 

Senin, 5 Oktober dan Senin, 19 Oktober 2026 - Berkas diserahkan ulang lalu dikembalikan

Penyidik kembali menyerahkan berkas kepada jaksa pada 5 Oktober. Setelah menelitinya, jaksa masih menemukan kekurangan. Pada 19 Oktober, kejaksaan mengembalikan berkas untuk kedua kalinya, disertai petunjuk untuk dilengkapi. 

Jumat, 23 Oktober 2026 - Wali kota menerbitkan SK pemberhentian

Illiza menindaklanjuti rekomendasi BKN dengan menerbitkan Keputusan Wali Kota Banda Aceh Nomor 800.1.6.4/1558/2026. Surat keputusan itu menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap FD sebagai PNS di lingkungan Pemko Banda Aceh. 

Sabtu, 31 Oktober 2026 - FD dan AM keluar dari tahanan

Satpol PP dan WH mengeluarkan FD dan AM setelah masa penahanan berakhir. Roslina mengonfirmasi hal itu pada Kamis, 12 November 2026. Pada hari yang sama, pejabat Kejari Banda Aceh Zoel Fadhlan mengatakan perkara masih dalam tahap penyidikan dan berkas berada di tangan penyidik Satpol PP dan WH. 

Jumat, 13 November 2026 - Pemko menjelaskan dasar pemberhentian

“Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan tim terhadap dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik ASN yang melibatkan FD,” kata Emila dalam konferensi pers di Kantor BKPSDM Kota Banda Aceh. 

Dalam konferensi pers yang sama, Rizal mengatakan hasil penelitian berkas menunjukkan unsur liwath dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat belum terpenuhi. Hingga saat itu, perkara belum dilimpahkan ke Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. [red]