DIALEKSIS.COM | Nasional - Sejarah telah mengingat dan mencatat saat Presiden Soeharto kala itu mundur pada 21 Mei 1998. Sepanjang tahun itu, ekonomi Indonesia terjun bebas menyusut hingga 13,13 persen dan inflasi melonjak hingga 77,63 persen. Di kepemimpinan Presiden B.J. Habibie mengambil alih pemerintahan ketika krisis tengah menggerus daya beli masyarakat.
Pergantian di tengah krisis itu menjadi salah satu titik penting dalam perbandingan enam pemerintahan yang dihimpun redaksi Dialeksis. Isi dari berita ini untuk memberikan informasi sejarah politik disetiap era presiden Indonesia, dari Soeharto hingga Joko Widodo pada 1967 - 2024. Kondisi setiap era presiden akan dicermati dan menyandingkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan rasio utang. Untuk proyek seperti jalan tol, panjang ruas dibagi dengan lama masa jabatan agar pembaca dapat membandingkan laju pembangunannya.
Sebelum menelusuri jejak kinerja para presiden Indonesia dari masa ke masa, penting untuk menengok era kepemimpinan Soekarno, presiden pertama yang meletakkan fondasi bagi perjalanan republik yang baru merdeka. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia tampil di panggung dunia sebagai tuan rumah Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 1955, yang melahirkan Dasasila Bandung dan menjadi tonggak solidaritas bangsa-bangsa Asia dan Afrika dalam melawan kolonialisme.
Namun, di balik keberhasilan diplomasi internasional tersebut, Indonesia menghadapi tantangan ekonomi yang berat. Menjelang akhir pemerintahan Soekarno, Bank Dunia mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sebesar 1,08 persen pada 1965. Kondisi ini menjadi salah satu warisan sekaligus tantangan besar bagi pemerintahan berikutnya dalam membangun kembali perekonomian nasional.
Masuk di era kepemimpinan Soeharto, pemerintah menjalankan Rencana Pembangunan Lima Tahun dan mencapai swasembada beras pada 1984. Politik Kita mencatat rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 persen per tahun. Hitungan atas seri Bank Dunia untuk 1968 - 1997 menghasilkan angka yang mendekati itu, yakni 6,77 persen. Pertumbuhan melambat menjadi 4,70 persen pada 1997, ketika krisis finansial mulai menjalar di Asia.
Tiga pemerintahan awal Reformasi
Melalui laman website Politik Kita menampilkan minus 13,1 persen pada profil Habibie. Angka itu sepadan dengan kontraksi sepanjang 1998, tahun yang juga mencakup bulan - bulan terakhir Soeharto. Pada 1999, ketika Habibie menjabat hingga Oktober, ekonomi kembali tumbuh 0,79 persen dan inflasi turun menjadi 2,01 persen.
Pemulihan ekonomi berjalan beriringan dengan pembukaan ruang politik. Pemilu 7 Juni 1999 diikuti 48 partai. Pada September tahun itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mulai berlaku dan menjamin kemerdekaan pers.
Pada masa Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, ekonomi tumbuh 4,92 persen pada 2000, tahun kalender penuh pemerintahannya. Pada tahun yang sama, Gus Dur mencabut aturan Orde Baru yang membatasi pelaksanaan ibadah dan adat istiadat warga Tionghoa di ruang publik.
Pemulihan berlanjut pada masa Megawati Soekarnoputri. Ekonomi tumbuh 4,50 persen pada 2002 dan 4,78 persen pada 2003. Undang-undang pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi disahkan pada 2002, disusul pembentukan Mahkamah Konstitusi pada 2003. Setahun kemudian, warga Indonesia untuk pertama kalinya memilih presiden secara langsung.
Dua dasawarsa SBY dan Jokowi
Pada Mei 2003, Megawati menetapkan darurat militer di Aceh. Dua tahun kemudian, pada masa Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menandatangani nota kesepahaman di Helsinki pada 15 Agustus 2005. Kesepakatan itu mengakhiri konflik bersenjata yang berlangsung hampir tiga dasawarsa.
Pada 2006, Indonesia melunasi sisa pinjaman Dana Moneter Internasional atau IMF lebih cepat dari jadwal. Saat krisis keuangan global menekan perekonomian pada 2009, Indonesia masih mencatat pertumbuhan 4,63 persen.
Jejak pemerintahan Jokowi terlihat dari bertambahnya ruas tol. Badan Pengatur Jalan Tol mencatat 189,2 kilometer jalan tol mulai beroperasi sepanjang 2005 - 2014. Pada 2019 saja, panjang ruas yang mulai beroperasi mencapai 522,88 kilometer. Di Aceh, Jokowi meresmikan ruas Indrapuri - Blang Bintang, bagian dari Tol Sigli - Banda Aceh, pada Agustus 2020.
Politik Kita menampilkan rata-rata pertumbuhan 5,7 persen untuk SBY dan 5,1 persen untuk Jokowi. Jika dihitung dari seri Bank Dunia dengan mengambil tahun ketika masing-masing menjabat penuh dari Januari hingga Desember, rata-ratanya 5,80 persen pada 2005 - 2013 dan 4,13 persen pada 2015 - 2023. Hitungan periode Jokowi mencakup 2020, saat pandemi Covid-19 membuat ekonomi menyusut 2,07 persen.
BPS mencatat persentase penduduk miskin turun dari 10,96 persen pada September 2014 menjadi 8,57 persen pada September 2024. Pada indikator fiskal, Kementerian Keuangan mencatat rasio utang pemerintah terhadap PDB naik dari 24,7 persen pada akhir 2014 menjadi 39,81 persen pada akhir 2024. Kedua angka utang itu diukur pada Desember, setelah pergantian presiden pada Oktober.
Catatan awal pemerintahan Prabowo
Prabowo Subianto mulai menjabat pada 20 Oktober 2024, sesudah periode terakhir yang dibandingkan Politik Kita. Pada 2025, tahun kalender penuh pertamanya, BPS mencatat ekonomi tumbuh 5,11 persen. Pada triwulan III 2026, pertumbuhan mencapai 5,47 persen dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya.
Salah satu program utama pemerintahannya, Makan Bergizi Gratis, mulai berjalan pada Januari 2025. Dalam laporan satu tahun pelaksanaan, Badan Gizi Nasional menyebut program itu telah menjangkau lebih dari 55 juta penerima manfaat.
Setiap presiden memimpin pada zamannya, menghadapi tantangan yang berbeda, dan meninggalkan jejak bagi generasi berikutnya. Namun, di balik angka pertumbuhan ekonomi dan panjangnya jalan tol, ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan tetaplah sama: seberapa jauh rakyat hidup lebih sejahtera, demokrasi semakin kuat, dan masa depan bangsa semakin terjamin. Sebab, sejarah tidak hanya mencatat apa yang dibangun seorang pemimpin, tetapi juga apa yang diwariskannya bagi Indonesia. [red]
Share berita ini