DIALEKSIS.COM | Feature - Usahanya berkembang pesat, bahkan dijuluki “raja minyak” di Gayo. Dua SPBU milik mereka. SPBU Simpang Teritit di Bener Meriah dan SPBU Tan Saril, di Aceh Tengah.
Nama perusahaanya PT. Pelong Linge. Setelah pengendali utamanya, Imaduddin berpulang ke Ilahi, ada sengekata dalam kepemilikan saham. Sengketa keluarga. Namun ujungnya sampai ada laporan ke Polda Aceh.
Kini, menurut penasihat hukum Sara Ruhghea, sudah ada 4 tersangka yang ditetapkan penyidik Polda Aceh. Selain keluarga (bibinya) dan pejabat pembuat akta notaris, ada pengacara ternama di Aceh Tengah HMD yang menjadi tersangka.
Namun HMD juga memberikan klarifikasi, bahwa hingga saat ini dirinya secara pribadi belum menerima produk hukum atau dokumen resmi dari Polda Aceh terkait informasi penetapan empat orang sebagai tersangka.
Bagaimana kisahnya? Menurut Ibrahim Saidi Harahap, penasihat hukum Sara Ruhghea, dari kantor hukum Jayanagara dan Harahap Attorney At Law, pihaknya telah menerima dua kali surat tembusan pemberitahuan penetapan tersangka dari penyidik Polda Aceh.
Seperti dilansir AJNN, Ibrahim menyebutkan, sebelumnya pihak penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Aceh sudah menetapkan seorang tersangka. Kini, pada 13 November 2023 menetapkan tiga tersangka lainya dalam perkara pemalsuan dokumen dan penggelapan saham.
Selain HMD penasihat hukum di Aceh Tengah, juga ada tersangka lainya, AS dan MM. Dengan demikian sudah ada 4 tersangka. BH sebagai pejabat pembuat akta notaris sudah ditetapkan sebagai tersangka pada 11 Agustus 2026.
Kasus ini bermula dari laporan Sara Ruhghea ke Polda Aceh pada 11 Juli 2025. Sara Ruhghea merupakan ahli waris sekaligus pemilik saham dan Direktur PT Pelong Linge.
Menurut penasihat hukumnya, Sara Ruhghea mempersoalkan penggunaan dokumen hasil RUPS yang diduga menjadi dasar perubahan kepemilikan saham PT Pelong Linge itu.
"Kami mengapresiasi langkah dan kerja penyidik Polda Aceh dalam menangani perkara ini. Penetapan tiga tersangka tambahan menjadi perkembangan penting bagi pihak pelapor," kata Ibrahim seperti dilansir AJNN.
Sengketa saham PT Pelong Linge ini menyangkut klaim hilangnya hak ahli waris Sara Ruhghea atas 45 persen saham perusahaan. Pelapor juga mempersoalkan hak dividen yang disebut mencapai puluhan miliar
Dalam laporan polisi bernomor STTLP/B/208/VII/2025/SPKT/POLDA ACEH, Sara mengadukan dugaan pemalsuan dokumen dan penggelapan yang berkaitan dengan hasil RUPS perusahaan.
Dokumen tersebut diduga digunakan dalam proses pengalihan kepemilikan saham PT Pelong Linge. Peristiwa yang dilaporkan disebut terjadi pada 14 Juni 2025 di kawasan Hakim Bale Bujang, Kecamatan Lut Tawar, Aceh Tengah.
Menurut penasihat hukumnya, dalam dokumen laporan awal, terdapat 4 nama yang dicantumkan sebagai terlapor, yakni Muthmainnah, Arini Suryana, Hamidah dan Budiharto.
Kasus tersebut dilaporkan dengan dugaan pelanggaran Pasal 263 dan Pasal 372 KUHP juncto Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada tahun 2025.
Klarifikasi
Sementara itu, Hamidah S.H., M.H., CPL, yang disebut turut menjadi tersangka dalam perkara ini, memberikan klarifikasi atas pemberitaan yang berkembang.
Melalui media SCNews, yang juga merupakan media yang didirikanya, Hamidah memberikan penjelasan soal perkara perkara hukum PT Pelong Linge Group.
Menurut Hamidah, hingga saat ini dirinya secara pribadi belum menerima produk hukum atau dokumen resmi dari Polda Aceh terkait informasi penetapan empat orang sebagai tersangka.
Hamidah menegaskan bahwa pihaknya menghormati seluruh tahapan dan kewenangan penyidik dalam proses penegakan hukum. Namun, setiap pihak tetap memiliki hak untuk memperoleh pembelaan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia juga menegaskan bahwa keterlibatannya dalam perkara tersebut semata-mata dalam kapasitas profesional sebagai advokat berdasarkan surat kuasa, bukan atas kepentingan pribadi.
“Proses hukum tentu kita hormati. Namun, perlu dipahami bahwa keterlibatan saya dalam perkara ini merupakan pelaksanaan profesi berdasarkan kuasa yang diberikan, bukan kepentingan pribadi,” jelasnya
“Sampai hari ini, saya juga belum menerima dokumen resmi apa pun dari Polda Aceh terkait penetapan empat tersangka sebagaimana diberitakan,” tegas Hamidah.
Hamidah mengingatkan tentang pentingnya verifikasi dan konfirmasi sebelum mencantumkan nama seseorang dalam pemberitaan. Khususnya menyangkut perkara hukum, demi menjaga akurasi informasi, profesionalitas, dan asas praduga tak bersalah.
Bagaimana kelanjutan kisah ini. Pihak penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Aceh sampai kini belum memberikan keterangan resmi kepada media soal perkara ini.
Dua SPBU dibawah naungan PT. Pelong Linge masih tetap beroperasi, di Simpang Teritit Bener Meriah dan SPBU Tansaril, Aceh Tengah. Namun cairan minyaknya kini menjadi perhatian publik. [bg]
Share berita ini