DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Agustus 2022. Tercatat Aceh ternyata memiliki tingkat persentase di 10 besar Indonesia dengan TPT tertinggi yakni berada di peringkat 8.

Adapun persentase TPT Aceh adalah 6,17 persen. Sementara di posisi pertama yaitu Jawa Barat 8,31 persen, dan peringkat kedua Kepulauan Riau 8,23 persen. 

Menanggapi itu, Direktur Emirates Development Research (EDR) Aceh, Usman Lamreung mengatakan, walaupun telah adanya angka penurunan ini harus dikejar agar angkanya terus menurun. Namun, angka pengangguran ini juga tak lepas dari minimnya lapangan kerja di Aceh. 

“Kita harus berkaca lagi kebelakang yakni di masa kepemimpinan Nova Iriansyah selaku Gubernur Aceh kala itu,” ucapnya kepada Dialeksis.com, Senin (14/11/2022).

Dia mengatakan, harusnya saat itu Aceh bisa mengundang banyak investor ke Aceh yang berdampak pada menurunnya angka pengangguran di Aceh dengan terciptanya lapangan kerja. “Contohnya, beberapa investasi gagal di Aceh, seperti gagalnya investasi dari UEA ke Aceh, KIA Ladong juga belum berproses,”ucapnya.

Menurutnya, semasa Pj Gubernur Aceh memang sudah ada progres bagus walaupun bukan dalam skala besar. “Jika bicara skala besar maka progresnya tidak bisa setahun, namun bisa 4/5 tahun tahun baru bisa membuahkan hasil,” katanya.

Usman menjelaskan, harusnya jika menelisik kebelakang lagi, semasa Nova Iriansyah bisa membuat progres yang baik dengan mendorong masuknya Investor ke Aceh, dengan beberapa fokus seperti Migas, Pariwisata dan pemberdayaan UMKM hingga mencapai ke titik ekspor-impor.

Aceh Harus Serap Tenaga Kerja Lebih Banyak

Dia mengatakan, saat ini yang perlu dilakukan untuk menekan angka pengangguran di Aceh yakni dengan menciptakan lapangan kerja atau menyerap para pengangguran sebagai tenaga kontrak.

“Bisa juga dengan melakukan pembinaan terhadap UMKM dengan skala Continue, sehingga bisa menciptakan lapangan kerja yang luas,” tuturnya.

Namun, ini menjadi tugas yang berat bagi Pj Gubernur Aceh. “Dengan masa jabatannya yang sangat singkat, ini menjadi tugas berat bagi Pj Gubernur Aceh,” tambahnya.

Lanjutnya, jika memang pemerintah Aceh belum mampu membina para pelaku UMKM maka bisa juga diarahkan dengan permodalan dari pihak Bank yang ada di Aceh.

Namun, nyatanya di Aceh hanya ada beberapa Bank Syariah, dan yang familiar sekali yakni Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Indonesia. “Pertanyaannya apakah keduanya mampu memberikan dana permodalan bagi para pelaku UMKM,” ujarnya kembali.

Usman mengatakan, jika pelaku UMKM itu bukan untuk skala lapangan kerja yang besar. “Jika pun sudah besar, diyakini hanya mampu menampung 200-300 orang saja. Namun jika ini ada banyak, bisa saja angka pengangguran di Aceh menurun drastis, dan Aceh bisa keluar dari garis kemiskinan,” jelasnya.

Achmad Marzuki Harus menarik Investor

“Tugas Pj Gubernur Aceh itu banyak sekali, tidak hanya memikirkan satu sektor saja, namun semua sektor di Aceh,” kata Usman.

Dia menyampaikan, sudah seharusnya Pj Gubernur Aceh menarik Investor besar dan berani berinvestasi di Aceh. 

“Beri rasa nyaman bagi mereka, saat ini Aceh itu perlu industri, seperti minyak goreng, pabrik yang mencetak kemasan untuk produk-produk, kemudian, yang sudah pasti Industri Migas karena potensinya bagus sekali di Aceh,”ucapnya.

Menurutnya, dengan adanya Pabrik dan Industri dalam skala besar di Aceh minimal bisa dikatakan setengah angka pengangguran di Aceh bisa tertampung dan angka kemiskinan dan pengangguran dapat teratasi. “Jadi bisa saja title Provinsi Termiskin (Aceh) tercabut,” pungkasnya. [ftr/bna]