DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Demi ambisi pelaksanaan Musprov IV Kadin Aceh pada 15 November 2018, Firmandez dan pengurus yang mendukungnya membuat kepengurusan Kadin Kabupaten/Kota yang melanggar ad/art.

Selain proses pembentukannya tidak melalui tatacara yang benar, muskab kadin kabupaten kota tidak sah karena aturannya dilanggar.

Tindakan tidak biasa dalam organisasi tertera dalam dokumen, yakni Kadin Kota Banda Aceh di pimpin oleh Drs T Sulaiman Badai sesuai Skep/304/Knd Aceh/XI/2018 pada 06 November 2018 untuk kepengurusan 2016 - 2021.

"Untuk penetapan 2016 - 2021 suratnya dibuat 2018 adalah tindakan lucu," sebut Iqbal Jumat (9/11) malam, menanggapi dokumen tentang daftar kepengurusan kadin kabupaten/kota provinsi Aceh.

Anehnya lagi, Drs T Sulaiman Badai juga ditetapkan memimpin Kadin Kabupaten Bireuen dalam keputusan skep/303/kdn Aceh/XI/2018 pada 05 November 2019 untuk masa kepengurusan 2017 - 2022

"Lembaga serius di buat seperti lelucon yang dipertontonkan, karena itulah sejak awal kita tolak, karena upaya saudara Firmandez ini melanggar ad/art kadin Indonesia," ungkap Iqbal.