DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD (58) dan seorang mahasiswa berinisial AM (22) yang terseret kasus dugaan jarimah liwath (LGBT) atau hubungan seksual sesama jenis, telah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Keduanya bebas dari tahanan setelah masa penahanan berakhir, sementara perkara yang disangkakan kepada mereka belum dapat dilimpahkan ke pengadilan. Sebelumnya, berkas perkara tersebut telah dua kali dikembalikan oleh pihak kejaksaan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kota Banda Aceh, Muhammad Rizal menjelaskan bahwa pengeluaran kedua tersangka dari tahanan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Yang bersangkutan sudah dikeluarkan demi hukum, karena masa penahanan sesuai ketentuan qanun telah berakhir dan perkara belum dilimpahkan ke pengadilan," jelasnya dalam konferensi pers terkait perkembangan perkara Kasus Liwath pejabat Pemko Banda Aceh di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh, Jumat (13/11/2026).

Ia menerangkan, dalam mekanisme penanganan perkara jinayat, penahanan berlangsung melalui beberapa tahapan. 

Penahanan pertama dilakukan penyidik, kemudian dapat dilanjutkan oleh jaksa pada tahap penuntutan. Selanjutnya, penahanan dapat dilakukan atas perintah hakim ketika perkara telah memasuki persidangan.

Menurutnya, apabila batas waktu penahanan pada tahapan tersebut berakhir sementara perkara belum dilimpahkan ke pengadilan, tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Ia menyebutkan, FD dan AM yang telah ditahan sejak 18 Agustus 2026, resmi dikeluarkan dari tahanan pada 31 Oktober 2026 setelah masa penahanan berakhir.

Keduanya sebelumnya disangkakan melanggar Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Jarimah Liwath. Namun, perkara tersebut hingga kini belum dapat ditindaklanjuti ke tahap persidangan.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa keluarnya kedua tersangka dari tahanan tidak serta-merta berarti perkara dihentikan ataupun keduanya dinyatakan tidak bersalah.

Terkait kemungkinan langkah hukum selanjutnya, ia mengaku belum mengetahui secara terperinci karena masih perlu dikoordinasikan dengan pihak kejaksaan.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Banda Aceh menilai kasus tersebut menjadi pengingat pentingnya kejelasan dan kecukupan aturan hukum dalam upaya penegakan Syariat Islam.

Pemko Banda Aceh berpandangan, rumusan pengaturan mengenai jarimah liwath dalam Qanun Jinayat perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan ketentuan yang ada mampu menjawab persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

"Kami berharap pembahasan regulasi tersebut dapat dilakukan bersama Pemerintah Aceh, DPRA, para ahli hukum, serta pihak terkait lainnya. Langkah itu dinilai penting agar penegakan Syariat Islam berjalan secara konsisten sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat," tutupnya. [nh]