Tenaga Teknis PPPK Paruh Waktu Minta Kesempatan Jadi Penuh Waktu

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tenaga teknis yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu meminta pemerintah pusat agar memberikan kesempatan dan perlakuan yang adil dalam kebijakan pengalihan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Aliansi P3K Paruh Waktu Provinsi Aceh, Mursal Mardani,S.H, menyusul adanya kebijakan pemerintah pusat terkait rencana peralihan PPPK Paruh Waktu, khususnya tenaga guru, tenaga kesehatan (Nakes), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dengan skema pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2027 mendatang.

“Tenaga teknis berharap pemerintah pusat tidak hanya memberikan perhatian kepada kelompok profesi tertentu, tetapi juga mempertimbangkan nasib tenaga teknis yang selama ini telah mengabdikan diri dan bekerja di berbagai instansi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujar Mursal kepada Dialeksis, Sabtu, 21 November 2026.

“Kami meminta agar tenaga teknis PPPK Paruh Waktu juga diberikan peluang untuk diangkat atau dialihkan menjadi PPPK Penuh Waktu, dengan skema pembiayaan yang dapat menjadi tanggung jawab pemerintah daerah masing-masing sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” tambah dia.

Mursal melanjutkan, kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan kondisi dan realitas di lapangan. Pasalnya, tenaga teknis juga memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

“Apabila kebijakan pengalihan status hanya memberikan peluang kepada kelompok profesi tertentu, dikhawatirkan akan menimbulkan kecemburuan dan rasa ketidakadilan di kalangan tenaga teknis yang saat ini masih berstatus PPPK Paruh Waktu,” tegas Mursal.

Oleh karena itu, kata Mursal, pemerintah pusat diharapkan dapat mengambil keputusan secara bijaksana, objektif, dan berkeadilan dengan memperhatikan seluruh kelompok tenaga PPPK Paruh Waktu tanpa membeda-bedakan bidang tugas maupun profesi.

"Kami berharap pemerintah pusat juga melihat kondisi dan realitas di lapangan. Tenaga teknis juga merupakan bagian dari aparatur yang telah mengabdikan diri untuk negara. Karena itu, sudah sepatutnya mereka mendapatkan kesempatan dan perlindungan yang sama dalam kebijakan pengalihan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu,” harap Mursal.

Pada prinsipnya, lanjutnya, seluruh anak bangsa memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan dan kesempatan dalam kebijakan pemerintah. 

“Karena itu, kebijakan terkait pengalihan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu diharapkan tidak mengabaikan nasib tenaga teknis yang selama ini turut berkontribusi dalam roda pemerintahan,” pungkas Mursal.

Share berita ini

dialeksis.com