DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) kembali menyentil kepada beberapa daerah dengan angka Inflasi yang tinggi.

Adapun daerah tersebut diantaranya; Jambi (7,7 persen), Sumbar (7,1 persen), Kalimantan Tengah (6,9 persen), Maluku (6,7 persen), Papua (6,5 persen), Bali (6,4 persen), Bangka Belitung (6,4 persen), Aceh (6,3 persen), Sulawesi Tengah (6,2 persen), dan Kepulauan Riau (6 persen).

Sedangkan 10 Kabupaten/Kota yang memiliki angka inflasi tinggi yaitu; Luwuk (7,8 persen), Jambi (7,8 persen), Kotabaru (7,5 persen), Sampit (7,5 persen), Tanjung Selor (7,4 persen), Jayapura (7,4 persen), Sintang (7,4 persen), Bungo (7,2 persen), Padang (7,1 persen), dan Sibolga (6,9 persen).

Menanggapi itu, Rektor Universitas Teuku Umar (UTU), Dr Ishak Hasan MSi menyampaikan, agar dalam hal ini pemerintah harus fokus pada penguatan ekonomi mikro.

Menurutnya, selama ini Aceh kurang fokus memperbaiki fundamental ekonomi mikro dan sektor riil yang kuat. 

"Masyarakat Aceh jadi korban akibat terlalu lama terpenjara oleh konstruksi ketidakharmonisan relasi legislatif dan eksekutif. Ditambah lagi dengan keterbatasan konsep dan kemampuan mengeksekusi konsep, akhirnya kita menanggung kemiskinan rata-rata," ujarnya kepada Dialeksis.com, Selasa (13/9/2022).

Seharusnya, kata Dr Ishak, pemerintah harus fokus pada penguatan sektor ekonomi mikro berupa kemampuan menghasilkan barang-barang kebutuhan dasar yang memicu tingginya laju inflasi.

Lanjutnya, barang-barang tersebut, katanya, bisa dihasilkan jika semua Kabupaten/Kota secara bersama-sama bersinergi memanfaatkan sumberdaya yang ada. "Bisa mengadopsi model one village one product, atau one district one product." ungkapnya.

Kemudian, Ia menyampaikan, Pemerintah Aceh harus bekerjasama dengan BPS untuk mapping kebutuhan dan potensi yang mungkin dikembangkan dengan melibatkan dunia usaha dan perguruan tinggi untuk komoditas yang bisa dihasilkan di Aceh. [ftr]