DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tak bisa dipungkiri memang belakangan ini banyak sekali survei dari berbagai lembaga yang menunjukkan bahwa indeks demokrasi di Indonesia mengalami penurunan.

Dilihat dari berbagai perspektif, memang persentase indeks demokrasi sangat memprihatinkan. Dan terkadang cukup memilukan mengingat Indonesia adalah negara penganut sistem demokrasi.

Menanggapi hal tersebut, peneliti senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Dr Firman Noor SIP MA menyatakan, turunnya indeks demokrasi di Indonesia disebabkan oleh tata kelola pelaksanaan pemerintahan yang berlangsung selama ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Prof Firman melanjutkan, perlu ada pembenahan yang cukup serius dan komprehensif. Ketika bicara mengenai demorkasi, sebenarnya banyak sekali keterlibatan aktor di dalamnya, baik itu secara kelompok, lembaga, maupun di level masyarakat.

Menurutnya, indikator demokrasi membicarakan banyak hal, diantaranya bicara mengenai nilai demokrasi itu sendiri, menyangkut dengan civil society, kualitas partai politik, kebebasan media massa, legislatif-eksekutif-yudikatif, serta kepemimpinan nasional (national leadership).

“Untuk mendulang persentase demokrasi, semua indikator tadi skornya harus baik, sehingga secara keseluruhan demokrasi kita itu nilainya baik,” ujar Prof Firman kepada reporter Dialeksis.com, Banda Aceh, Selasa (20/9/2022).

Jika tidak merata, sebut dia, maka akan saling berkelindan sehingga efek dari ketidakmerataan skor di masing-masing elemen demokrasi akan berdampak ke nilai keseluruhan demokrasi.

Di samping itu, peneliti senior BRIN itu menegaskan, upaya meningkatkan demokrasi di Indonesia tidak bisa jika hanya diucapkan saja. Menurutnya, demokrasi harus dipraktikkan secara sistematis.

Meski demikian, ia tak memungkiri bahwa memang bukanlah perkara mudah untuk mempraktikkan demokrasi secara kaffah, bahkan ada yang mengatakan bahwa demokrasi itu membutuhkan orang-orang cerdas untuk betul-betul menjalankan demokrasi.

Namun bagi Prof Firman, kriteria orang yang bisa memulihkan demokrasi di Indonesia bukan hanya orang-orang cerdas, tetapi orang-orang yang taat hukum, orang-orang yang menghargai perbedaan pendapat, tidak mudah tersinggung atau marah di saat dikritik, dan bisa saling terbuka.

“Banyak sekali memang hal-hal yang harus dipenuhi untuk melaksanakan demokrasi. Dari mentalitas, kemudian dari budaya, dari sisi pendidikan dan dari sisi kecukupan ekonomi. Jadi ada banyak penopangnya,” sebut dia.

Lebih lanjut, Prof Firman mengatakan, sejauh kriteria dan elemen demokrasi yang telah dia sebutkan tadi tidak mampu dilaksanakan, maka dampaknya secara nyata akan sangat berpengaruh kepada pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia.

Belakangan ini, jelas Prof Firman, terdapat sosok-sosok yang hanya memanfaatkan demokrasi untuk menjadi lebih terkenal dan dipilih. 

Namun sayang, ujar dia, kebanyakan sosok pada akhirnya akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan ekslusif yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.

Menurut dia, demokrasi bukanlah tempat untuk mencari ketenaran, demokrasi juga harus tercermin dari kebijakan-kebijakan yang pro rakyat dan sesuai dengan kepentingan rakyat.

“Karena pada dasarnya demokrasi itu adalah kedaulatan rakyat, bukan dipergunakan untuk kepentingan pribadi,” pungkasnya.(Akhyar)