DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengkritisi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) yang masih timpang.

Dia menyebutkan, sebagian besar APBA di Aceh habis untuk belanja pegawai yang berkisar 60-70 persen dan sisanya untuk belanja modal pembangunan masyarakat itu 20 persen. 

Menurut Mendagri, hal tersebut yang membuat Aceh masih miskin meskipun jumlah anggarannya lima kali lebih besar di Indonesia, dimana APBA Aceh bisa tembus hingga Rp 16 Triliun.

Menanggapi itu, Kepala Bappeda Aceh H T Ahmad Dadek meluruskan dengan menyatakan bahwa belanja pegawai Pemerintah Aceh dalam APBA 2022, hanya sebesar 26,86 persen atau senilai Rp 2,806 Triliun dari pagu APBA 2022 senilai Rp 16,740 Triliun. 

“Belanja pegawai Pemerintah Aceh itu sudah sangat efisien hanya 26,86 persen atau senilai Rp 2,8 Triliun dari pagu APBA 2022 Rp 16,740 Triliun,” tegas Ahmad Dadek seperti dikutip dari Serambinews pada Kamis (21/12/2022).

Menanggapi itu, Syakya Meirizal selaku Koordinator Masyarakat Pengawal Otsus (MPO) Aceh meminta agar Pj Gubernur aceh segera mengevaluasi dan mencopot Kepala Bappeda Aceh karena dinilai tidak becus dalam menjalankan tugasnya. 

“Terkait pernyataan Mendagri yang mengatakan anggaran belanja Pegawai yang mencapai 70 persen, dan 20 persen itu untuk publik atau masyarakat, berawal dari itu Kepala Bappeda membela diri, menyebutkan bahwa belanja pemerintah Aceh itu hanya 26,86 persen atau Rp 2,806 Triliun,” kata Syakya kepada Dialeksis.com, Sabtu (31/12/2022).

Menurutnya, persentase itu kurang tepat juga angka yang disebut juga salah disebut. “Masak anggaran Rp 16,740 Triliun anggaran Rp 26,86 persen itu hanya Rp 2,8 triliun, harusnya angkanya bisa diatas Rp 4 triliun,” ujarnya lagi. 

“Secara persentase dan angka itu sudah salah. Kemudian, juga ada pernyataan bahwa pemerintah Aceh sudah hemat dan irit dalam belanja pegawai, itu yang kemudian saya mengkritik tajam Kepala Bappeda,” tukasnya.

Menurutnya lagi, Kepala Bappeda tidak paham postur anggaran pemerintah Aceh secara utuh. “Belanja pegawai itu tidak hanya gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan. Berbagai belanja yang peruntukannya untuk pegawai itu juga merupakan bagian daripada belanja pegawai. Seperti perjalanan dinas di angka Rp 418,568 miliar itukan juga merupakan belanja pegawai, pengadaan mobil dinas, belanja kantor yang nilai itu mencapai Rp 1 triliun itu semua diperuntukan untuk pegawai,” jelasnya. 

“Jadi keliru besar Kepala Bappeda Aceh mengatakan bahwa Pemerintah Aceh sudah sangat berhemat. Saya ingin katakan bahwa pemerintah Aceh merupakan salah pemerintah daerah yang paling boros se-Indonesia dalam hal belanja pegawai,” tambahnya.

Syakya mengatakan apa yang disampaikan oleh Mendagri yang berharap agar belanja publik lebih besar itu yang diharapkan dari dulu oleh masyarakat Aceh. 

“Dan kenapa permasalahan kemiskinan di Aceh tak kunjung selesai karena mentalitas aparaturnya dan birokrasinya seperti Kepala Bappeda ini. makanya permasalahan kemiskinan di Aceh tak kunjung selesai,” tegasnya.

“Selama ini belanja untuk publik itu sangat kecil dibandingkan dengan jumlah APBA Rp 16 triliun per tahun,” tegasnya kembali. 

“Bappeda ini merupakan dapurnya perencanaan program untuk pembangunan di Aceh, kalau pola pikir Kepala Bappedanya keliru, maka inilah penyebabnya kenapa pengentasan kemiskinan di Aceh tak kunjung selesai, karena Kepala Bappeda tidak becus sehingga program pengentasan kemiskinan di Aceh tak kunjung selesai,” tegasnya lagi.

Oleh karenanya, Syakya meminta agar Pj Gubernur Aceh agar segera mencopot dan mengganti Kepala Bappeda Aceh dengan orang yang punya kapasitas dan kapabilitas untuk meminta Bappeda Aceh. 

“Kehadiran Bappeda ini merupakan bagian dari desainer untuk berbagai program pembangunan aceh, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan di Aceh itu adanya di Bappeda yang selama ini dinilai tidak efektif, oleh karena itu perlu dievaluasi programnya, dan Kepala Bappeda harus diganti,” ujarnya.

Menurut Syakya, selama ini juga tidak terbuka data-data kemiskinan, termasuk juga dalam penyusunan APBA. Bappeda juga tidak terpisahkan dari tim TAPA. 

“Apakah sudah tepat anggaran itu sudah tepat sasaran untuk upaya pengentasan kemiskinan, percepatan kesejahteraan, dan untuk menghidupkan roda perekonomian, dan ini semua adanya di Bappeda. Kalau Kepala Bappeda nya tidak mampu copot dan ganti saja dengan orang lain yang mampu,” pungkasnya. [ftr/bna]