DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) provinsi Aceh, M Iqbal meminta kepada pemerintah pusat agar aset-aset yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun diserah kepada pemerintah Aceh. Hal ini dimaksud agar dapat dikelola oleh pemerintah Aceh.

“Sehingga dengan begitu siapapun yang berinvestasi di KEK Arun bisa lebih mudah mengurusnya,” katanya kepada Dialeksis.com, Senin (5/12/2022). 

M Iqbal yang akrab disapa Iqbal Piyeung mengatakan permasalahan utama di KEK Arun adalah masalah sewa lahan yang terbilang relatif mahal.

“Sewa lahan harus diberikan selama 100 tahun lamanya, jangan berikan selama 20 tahun,” sambungnya.

Kemudian, dia mengatakan, harusnya Badan Pengelola KEK Arus harus Pejabat Eselon II. “Saat ini sedang dijabat oleh Pejabat Eselon III, dan harusnya Kepala Badan Pengelola Kawasan KEK Arun harus ditingkatkan ke eselon II dari Eselon III,” katanya. 

Bahkan, keseriusan Pertamina, Pelindo serta PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) dipertanyakan.

“Minimal aset eks Arun itu menjadi aset bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah Aceh lewat PT Patriot Nusantara Aceh karena perusahaan tersebut didirikan oleh pemerintah Pusat dan pemerintah Aceh,” tuturnya. 

“LMAN harus segera menyerahkan aset KEK Arun ke pemerintah Aceh. Saat ini lokasi KEK Arus secara Sumber Daya Alam (SDA) juga tinggal sisa saja, jadi apa yang memang harus dipertahankan, lebih baik diserahkan saja ke pemerintah Aceh agar dapat dikelola dengan baik, sehingga memudahkan investor untuk berinvestasi di Aceh,” pungkasnya. [ftr/bna]