DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana Aceh-Sumatra menilai percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ekologis di Aceh belum berjalan sesuai klaim pemerintah. 

Hingga menjelang satu tahun bencana ekologis November 2025, masyarakat di sejumlah wilayah terdampak masih menghadapi ketidakpastian pemulihan.

Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana Aceh-Sumatra terdiri dari tujuh organisasi, yakni Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, LBH Banda Aceh, Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (HAkA), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, serta Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia (YKPI).

Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana, Aulianda Wafisa, yang juga Direktur LBH Banda Aceh, mengatakan hingga 13 November 2026 masih banyak persoalan mendasar yang belum mendapatkan kepastian penyelesaian dari pemerintah, mulai dari pembangunan hunian tetap, normalisasi sungai, relokasi warga, hingga pemulihan lahan pertanian dan perkebunan.

“Tidak ada kepastian di mana hunian tetap akan dibangun, kapan sungai akan dinormalisasi, kapan dan ke mana warga yang berada di zona merah akan direlokasi, serta kapan sawah dan kebun sebagai mata pencaharian masyarakat akan pulih,” demikian catatan Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana yang disampaikan di Banda Aceh, Jumat (13/11/2026).

Menurut koalisi, berbagai klaim persentase percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang disampaikan pemerintah belum mencerminkan kondisi masyarakat di lapangan. Mereka menilai angka-angka tersebut tidak disertai penjelasan yang memadai mengenai perkembangan pemulihan dan pemenuhan hak-hak korban.

Koalisi juga menyoroti berulangnya bencana ekologis di sejumlah daerah di Aceh selama November 2026. Berdasarkan catatan mereka, terdapat 13 kejadian bencana ekologis sepanjang bulan ini.

Di Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, pada 7 November 2026, banjir dan longsor mengakibatkan lima rumah hanyut dan 115 rumah rusak. Sebanyak 96 di antaranya mengalami kerusakan berat. Bencana tersebut juga menyebabkan Jembatan Gantung Pintu Rime putus, SPBU rusak, serta listrik padam total di kecamatan tersebut.

Kejadian serupa terjadi di Pidie Jaya pada 9 November 2026. Tanggul darurat Krueng Meureudu yang dibangun setelah bencana November 2025 kembali jebol. Akibatnya, banjir setinggi 50 hingga 150 sentimeter merendam 17 desa di Kecamatan Meureudu, Meurah Dua, dan Bandar Dua.

Sementara itu, di Aceh Tengah, dua jembatan darurat kembali ambruk setelah hujan lebat memicu banjir dan longsor pada 10 November 2026. Longsor juga menutup jalan provinsi di Kecamatan Syiah Utama.

Di Aceh Tamiang, banjir pada November ini merendam 14 desa di enam kecamatan dan menyebabkan 365 warga mengungsi.

Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBA per 10 November 2026, sebanyak 9.498 kepala keluarga atau 37.566 jiwa terdampak bencana tersebut. Kerusakan juga terjadi pada rumah warga, fasilitas publik, permukiman, dan lahan produktif masyarakat.

Koalisi menilai bencana berulang tersebut tidak terlepas dari kerusakan daerah aliran sungai (DAS), hilangnya tutupan hutan, serta tanggul darurat yang belum dipulihkan secara memadai sejak bencana tahun sebelumnya.

Mereka juga menilai kebijakan pemerintah yang masih memberikan ruang terhadap eksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan turut memperbesar risiko bencana.

Selain lambannya pemulihan infrastruktur, koalisi menyoroti belum terlihatnya pemulihan ekologis secara menyeluruh, khususnya pada kawasan hutan dan daerah aliran sungai.

Berdasarkan data acehdatadigdata.id yang dikutip dalam catatan koalisi, terdapat 20 DAS di Aceh yang berada dalam kondisi kritis sebelum bencana ekologis November 2025.

Sejumlah DAS dengan tingkat kerusakan berat antara lain Krueng Peusangan dengan persentase kerusakan mencapai 75,22 persen, Krueng Aceh 64,30 persen, dan Krueng Peureulak 60,76 persen.

Sementara itu, beberapa DAS lainnya seperti Jambo Aye, Meureubo, Tripa, Singkil, Tamiang, dan Teunom juga mengalami tekanan terhadap tutupan hutannya.

Koalisi menilai pemulihan tidak cukup dilakukan melalui pembangunan infrastruktur di wilayah hilir, seperti pemasangan bronjong. Pemerintah diminta memulihkan ekosistem secara menyeluruh, termasuk kawasan hulu yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan.

Tren deforestasi Aceh juga menjadi perhatian. Dalam catatan koalisi, kehilangan tutupan hutan pada 2025 mencapai 39.687 hektare atau meningkat sekitar 29.076 hektare dibandingkan tahun 2024.

Angka tersebut disebut meningkat sekitar 274 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, dalam kurun 2018 hingga 2025, kehilangan tutupan hutan di Aceh tercatat mencapai 107.514 hektare.

Koalisi mendesak pemerintah tidak lagi memandang persoalan deforestasi sebatas perubahan tutupan lahan. Penghentian perusakan hutan, penegakan hukum terhadap pelaku, pemulihan kawasan rusak, serta evaluasi perizinan ekstraktif dinilai harus menjadi prioritas.

Persoalan lain yang disoroti adalah ketidakjelasan kebijakan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Koalisi mempertanyakan klaim kesepakatan anggaran sekitar Rp10 triliun untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi terdampak bencana ekologis Aceh-Sumatra.

Menurut mereka, besarnya angka tersebut belum disertai kejelasan mengenai pos anggaran, alokasi, maupun mekanisme realisasinya.

Koalisi juga mengaku menemukan ketidaksesuaian antara program dalam dokumen matriks rencana aksi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Provinsi Aceh 2026-2028 dengan kebutuhan pemulihan bencana ekologis di lapangan.

Kondisi tersebut dinilai berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak korban, terutama kebutuhan hunian, perbaikan infrastruktur, pemulihan fasilitas publik, pengembalian produktivitas pertanian, dan pemulihan lingkungan.

Karena itu, Pemerintah Aceh diminta membuka informasi secara transparan mengenai jumlah anggaran yang telah dialokasikan, realisasi belanja, program yang sudah berjalan, serta kebutuhan anggaran yang belum terpenuhi.

Koalisi juga meminta Pemerintah Aceh secara terbuka menyampaikan keterbatasan kapasitas fiskal dan sumber daya apabila tidak mampu menangani pemulihan secara menyeluruh.

“Jika Pemerintah Aceh tidak memiliki kemampuan anggaran dan sumber daya yang cukup untuk menangani pemulihan secara menyeluruh, pemerintah harus berani menyatakan kondisi tersebut kepada Pemerintah Pusat,” demikian pernyataan koalisi.

Mereka bahkan mendesak Pemerintah Aceh mengusulkan penetapan bencana ekologis Aceh-Sumatra sebagai bencana nasional. Menurut koalisi, langkah tersebut diperlukan agar dukungan anggaran, sumber daya manusia, infrastruktur, dan kapasitas nasional dapat dikerahkan secara lebih terkoordinasi.

Dalam pernyataan tersebut, koalisi menyampaikan delapan tuntutan kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat.

Pertama, Pemerintah Pusat diminta segera menetapkan bencana ekologis Aceh-Sumatra sebagai bencana nasional.

Kedua, Pemerintah Aceh diminta menyampaikan secara terbuka kondisi keterbatasan kemampuan daerah dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi.

Ketiga, Pemerintah Aceh diminta segera mengusulkan penetapan status bencana nasional kepada Pemerintah Pusat.

Keempat, mempercepat pemulihan dengan memastikan seluruh korban memperoleh hak atas tempat tinggal, layanan dasar, infrastruktur, dan pemulihan mata pencaharian.

Kelima, melakukan pemulihan ekologis secara menyeluruh, terutama kawasan hutan, daerah aliran sungai, kawasan hulu, dan wilayah yang mengalami kerusakan lingkungan.

Keenam, melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap perizinan serta aktivitas pertambangan legal maupun ilegal, perkebunan, dan pemanfaatan kawasan hutan yang berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan.

Ketujuh, menegakkan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan perusakan lingkungan dan meningkatkan risiko bencana ekologis.

Kedelapan, membuka informasi anggaran penanggulangan dan pemulihan bencana secara transparan, termasuk alokasi, realisasi, kebutuhan anggaran, serta sumber pembiayaannya. [nh]