DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mantan Panglima GAM Wilayah Linge, Fauzan Azima, menyoroti minimnya pengetahuan generasi muda Aceh terhadap sejarah konflik yang berlangsung sejak 1976 hingga 2005. Menurutnya, semakin jauh jarak generasi dengan masa konflik, semakin besar pula ketidakpercayaan mereka terhadap sejarah tersebut.

‎Fauzan mengatakan, kondisi itu bahkan terjadi di lingkungan keluarganya sendiri. Anak-anak yang lahir setelah masa konflik berakhir dinilainya sulit mempercayai cerita mengenai konflik Aceh jika tidak mendapatkan penjelasan dari orang-orang yang mengalami langsung.

‎‎“Jangankan orang lain yang mungkin bukan pelaku dari konflik, anak saya sendiri yang kelahiran tahun 2010-2015, saat kita ceritakan tentang konflik, dia hampir tidak percaya. Itu pun dia konfirmasi lagi ke tempat orang lain, apa benar kejadian ini,” kata Fauzan kepada Dialeksis, Jumat (14/8/2026).

‎‎Menurutnya, minimnya pengetahuan tersebut terlihat ketika masyarakat memperingati Hari Damai Aceh. Sebagian generasi muda, kata dia, masih mempertanyakan alasan Aceh memiliki hari peringatan perdamaian yang tidak ditemukan di daerah lain.

‎‎“Mereka masih mempertanyakan kenapa sebenarnya ada hari damai,” ujarnya.

‎‎Fauzan menilai salah satu faktor utama minimnya pemahaman generasi muda terhadap sejarah konflik Aceh adalah belum adanya muatan lokal yang secara khusus membahas sejarah Aceh, terutama perjalanan konflik dan proses perdamaian.

‎‎“Pelajaran sejarah yang ada di sekolah terlalu umum. Hanya bercerita tentang Proklamasi 1945, agresi pertama. Prinsipnya hanya sejarah nasional saja. Tidak ada muatan lokal yang menceritakan tentang konflik Aceh,” katanya.

‎‎Ia mengungkapkan, sebenarnya pernah ada silabus mengenai sejarah konflik Aceh yang disusun sekitar 2008-2009. Namun, silabus tersebut tidak pernah diterapkan secara luas sebagai bagian dari pembelajaran atau muatan lokal di sekolah-sekolah Aceh.

‎‎“Saya baru dapat, baru-baru ini, silabus yang pernah disusun sekitar tahun 2008-2009. Pernah disusun, tapi silabus itu tidak pernah masuk di dalam pelajaran atau muatan lokal di sekolah-sekolah,” ungkapnya.

‎‎Selain persoalan kurikulum, Fauzan menilai kondisi tersebut diperparah dengan minimnya sosialisasi dari Dinas Pendidikan kepada sekolah-sekolah mengenai sejarah konflik Aceh.

‎Meski demikian, ia mengapresiasi langkah Kadisdik Aceh yang pernah menjelaskan kepada para guru mengenai keberadaan Cabang Dinas (Cabdin) di berbagai wilayah Aceh sebagai bagian dari kewenangan Pemerintah Aceh berdasarkan kekhususan yang dimiliki Aceh.

‎‎Menurut Fauzan, kewenangan tersebut merupakan salah satu bagian dari perjalanan panjang perdamaian Aceh.

‎‎“Konflik melahirkan MoU, dan selanjutnya melahirkan UUPA. Melalui UU ini, Pemerintah Aceh memiliki kewenangan untuk membentuk lembaga-lembaga yang ada di bawah dinasnya masing-masing,” ujarnya.

‎‎Namun, Fauzan juga menyoroti adanya dugaan upaya dari pihak keamanan untuk menghilangkan cerita mengenai masa lalu Aceh. Ia menduga hal itu dilakukan karena kekhawatiran pembahasan konflik dan pelanggaran HAM masa lalu dapat dianggap sebagai upaya membangkitkan kembali persoalan lama.

‎‎“Padahal kita sudah bercerita tentang damai. Tidak ada lagi cerita-cerita tentang pelanggaran HAM. Harusnya sama-sama menikmati (damai) itu, bukan menjadikan hal ini sebagai dasar untuk membangkitkan kebencian,” katanya.

‎‎Untuk itu, Fauzan meminta Pemerintah Aceh memperkuat peringatan Hari Damai Aceh melalui regulasi resmi. Menurutnya, pemerintah dapat menerbitkan peraturan gubernur (Pergub) atau instruksi gubernur (Ingub) yang mengatur peringatan tersebut.

‎‎Sementara kepada generasi muda Aceh, Fauzan berpesan agar lebih aktif mencari dan mempelajari sejarah konflik Aceh. Ia menyebut Universitas Syiah Kuala (USK) telah memiliki jurusan resolusi konflik yang mempelajari persoalan terkait konflik dan perdamaian.

‎‎Menurutnya, pembelajaran sejarah konflik di tingkat pendidikan dasar hingga menengah membutuhkan dukungan kebijakan dari pemerintah agar generasi muda memperoleh informasi yang utuh mengenai perjalanan Aceh sejak 1976 hingga 2005.

‎‎“Untuk tingkat SD, SMP, atau SMA, kalau tidak ada penekanan dari atas itu akan sangat sulit untuk mendapatkan informasi apa yang terjadi dari tahun 1976 sampai tahun 2005,” ujarnya.

‎‎Fauzan juga meminta para orang tua turut berperan dalam mewariskan pengetahuan sejarah kepada anak-anak mereka. Ia menilai cerita mengenai konflik penting disampaikan sebagai bagian dari perjalanan lahirnya perdamaian Aceh.

‎‎“Sampaikan dan ceritakan kepada anak-anak kita bahwa damai ini lahir dari perjalanan konflik yang panjang. Jangan sampai peristiwa yang telah kita alami tahun 1976 sampai 2005 itu terulang lagi dan dirasakan oleh generasi-generasi setelah kita," pungkas Fauzan Azima. [arn]