DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sejak 2008 hingga 2022, pihak Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menemukan dana Otsus yang disfungsional mencapai angka Rp 5 Triliun.

“Pembangunan yang ditemukan bukan jenis yang dibutuhkan, melainkan kepentingan pihak-pihak lain,” sebut Koordinator Alfian kepada Dialeksis.com, Rabu (28/9/2022) lalu.

Sejauh ini, kata Alfian, belum ada evaluasi sampai pembangunan ini terbengkalai. Dirinya mengharapkan ada tindakan atau sanksi yang diberikan dalam menyelesaikan hal tersebut.

Ia juga mengatakan, dari sisi penegakan hukum juga tidak efektif dalam mengambil kebijakan terhadap banyak kasus di Aceh selama ini. 

Menurutnya, sampai saat ini belum ada pembicaraan kedepannya ketika dana Otsus sudah tidak ada lagi baik dari pihak eksekutif atau legislatif. Apalagi kata Alfian, pihak birokrasi Aceh tidak memiliki daya untuk membangun langkah-langkah sumber pendapatan baru

“Hal ini sangat mengkhawatirkan Aceh kedepannya,” ungkapnya. 

Dia mengatakan, pembangunan yang disfungsional ini digunakan untuk gedung-gedung dengan alasan menunjang ekonomi Aceh. Padahal karena tidak sesuai dengan tujuan dibangunnya gedung tersebut, maka bangunan tersebut sudah terbengkalai

“Contohnya seperti pasar yang akses konsumennya jauh, terminal bis antar kota, juga sampai ke gedung sekolah yang jauh dari pemukiman masyarakat,” pungkasnya. [ftr/bna]