DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menjelang satu tahun bencana ekologis yang melanda Aceh, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana menilai upaya rehabilitasi dan rekonstruksi belum berjalan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak. 

Pemerintah dinilai belum memiliki skala prioritas yang jelas, terutama dalam pemulihan lingkungan, infrastruktur, pertanian, dan fasilitas pendidikan.

Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, mengatakan pemerintah daerah, baik Pemerintah Aceh maupun kabupaten/kota, seharusnya tidak hanya mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Mereka perlu menuntut kepastian mengenai target dan batas waktu penyelesaian rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana.

“Pemerintah daerah harus lebih kuat menuntut pemerintah pusat agar ada kepastian. Sampai hari ini kita tidak tahu kapan rehabilitasi dan rekonstruksi ini selesai. Apakah satu tahun, lima tahun, atau lebih lama lagi, masyarakat tidak mendapatkan kepastian,” kata Alfian dalam konferensi pers Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana di Banda Aceh, Jumat (13/11/2026) yang dihadiri jurnalis dialeksis.com

Menurutnya, pemerintah juga perlu menetapkan pemulihan berbasis ekologi sebagai prioritas utama. Penanganan bencana tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, tetapi harus memperhatikan kondisi lingkungan agar kerusakan serupa tidak terus berulang.

Ia mencontohkan sejumlah wilayah di Gayo Lues yang mengalami banjir berulang. Bahkan, terdapat infrastruktur sungai yang telah dibangun menggunakan anggaran negara, tetapi kembali rusak ketika banjir terjadi.

Berdasarkan penelusuran MaTA, salah satu pembangunan infrastruktur sungai di wilayah tersebut memiliki anggaran sekitar Rp7 miliar. Namun, pihaknya menemukan adanya persoalan dalam pelaksanaan pembangunan, termasuk perubahan lebar sungai dari perencanaan awal.

“Ketika sungai diperkecil dari pembangunan awal, tentu ini menjadi persoalan. Kami melihat ada kekhawatiran bahwa pembangunan tersebut tidak akan efektif dan justru berpotensi menimbulkan masalah ketika banjir kembali terjadi,” ujarnya.

Alfian menegaskan, normalisasi sungai dan pemulihan kawasan ekologis harus menjadi prioritas. Selain itu, pemerintah perlu memastikan lahan persawahan dan perkebunan masyarakat kembali produktif sehingga aktivitas ekonomi warga dapat pulih.

Ia juga menyoroti pembangunan infrastruktur pengendalian sungai menggunakan konstruksi batu dan bronjong di sejumlah wilayah, termasuk Aceh Utara. Menurutnya, efektivitas dan ketahanan konstruksi tersebut perlu dievaluasi agar anggaran yang dikeluarkan tidak berakhir sia-sia.

“Yang paling penting hari ini adalah bagaimana membangun kembali ekologi yang telah rusak, terutama di daerah aliran sungai. Bagaimana memastikan normalisasi sungai, persawahan kembali berfungsi, dan perkebunan masyarakat bisa pulih secara ekonomi. Itu yang seharusnya menjadi skala prioritas,” katanya.

Di sektor pendidikan, Alfian turut menyoroti kondisi fasilitas belajar yang hingga kini masih menggunakan tenda. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemulihan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Ia juga menyinggung kondisi warga di Gayo Lues yang kehilangan tempat tinggal dan barang-barang kebutuhan dasar akibat bencana. Situasi tersebut, kata dia, membutuhkan langkah nyata pemerintah, bukan sekadar pernyataan mengenai perkembangan penanganan bencana.

Atas kondisi tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana kembali mendesak pemerintah pusat menetapkan bencana ekologis di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional.

Alfian menilai penanganan bencana berskala besar tersebut membutuhkan keterlibatan dan tanggung jawab yang lebih kuat dari pemerintah pusat.

Selain itu, ia meminta Pemerintah Aceh secara terbuka menyampaikan kemampuan dan kendala yang dihadapi dalam menangani dampak bencana. Jika pemerintah daerah tidak sanggup, hal tersebut harus disampaikan kepada publik agar ada kejelasan mengenai langkah penanganan selanjutnya.

Alfian juga mengkritik pernyataan Presiden yang menyebut proses pemulihan bencana di Aceh telah mencapai 100 persen. Menurutnya, pernyataan tersebut tidak sejalan dengan kondisi yang masih ditemukan di lapangan.

Ia menduga terdapat persoalan dalam penyampaian laporan perkembangan penanganan bencana kepada Presiden. Sebab, sejumlah persoalan mendasar seperti rumah warga, fasilitas pendidikan, dan pemulihan ekonomi masyarakat masih membutuhkan perhatian serius.

Alfian menegaskan, satu tahun pascabencana seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi seluruh proses penanganan bencana, termasuk memastikan penggunaan anggaran, kualitas pembangunan, serta pemulihan kehidupan masyarakat berjalan secara transparan dan bertanggung jawab.

"Kalau Pemerintah Aceh tidak sanggup, sampaikan secara terbuka kepada publik. Jangan hanya mengumumkan status darurat bencana, tetapi tidak ada langkah kebijakan yang jelas untuk memastikan pemulihan berjalan sampai tuntas,” tutupnya. [nh]