DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Persoalan sampah di Kota Banda Aceh membutuhkan perubahan pola pengelolaan, bukan sekadar mengandalkan pengangkutan dan pembuangan ke tempat pemrosesan akhir (TPA). 

Dengan produksi sampah yang mencapai 249 hingga 250 ton per hari, pemilahan sejak rumah tangga dinilai menjadi langkah penting untuk mengurangi beban lingkungan perkotaan.

Ketua Komunitas Sahabat Hijau Aceh, Muhammad Fathan Mubina, mengatakan persoalan sampah saat ini tidak lagi sebatas masalah kebersihan kota. Volume sampah yang terus dihasilkan setiap hari menjadi tantangan pembangunan perkotaan yang membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan komunitas lingkungan.

Ia menilai, selama ini pengelolaan sampah masih terlalu berorientasi pada pengangkutan dari tempat penampungan menuju TPA. Padahal, tanpa pengurangan dan pemilahan dari sumbernya, beban pengelolaan sampah akan terus meningkat.

"Paradigma kita harus berubah. Sampah tidak boleh lagi dipandang sebagai sesuatu yang selesai ketika dibuang. Sampah harus dipandang sebagai sumber daya yang masih memiliki nilai ekonomi maupun nilai lingkungan apabila dikelola dengan baik melalui prinsip Reduce, Reuse, dan Recycle (3R)," kata Fathan kepada media dialeksis.com, Senin, 9 November 2026.

Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Banda Aceh di bawah kepemimpinan Illiza Sa'aduddin Djamal dalam memperkuat pengelolaan sampah melalui program Aksi Solutif untuk Ramah Lingkungan (ASRI), khususnya penerapan Waste Collecting Point (WCP).

Ia menyebut, penerapan Waste Collecting Point menjadi salah satu upaya yang patut didukung karena mendorong masyarakat memilah sampah sejak dari rumah. Sampah organik, anorganik, dan residu dapat dipisahkan sehingga masing-masing memiliki jalur pengelolaan yang lebih tepat.

Dari pelaksanaan sistem pemilahan di sejumlah WCP, volume sampah rumah tangga yang harus dibawa ke TPA dilaporkan dapat ditekan hingga tersisa sekitar 20 persen. Sementara sekitar 80 persen lainnya dapat dikelola melalui pemanfaatan kembali, daur ulang, maupun pengolahan sesuai jenis sampahnya.

Menurut Fathan, capaian tersebut menunjukkan bahwa pengurangan sampah dari sumbernya memiliki dampak nyata terhadap beban pengelolaan sampah perkotaan. Namun, keberhasilan itu perlu diperluas agar tidak hanya berjalan di lingkungan yang sudah memiliki kesadaran dan fasilitas pengelolaan.

Selain sampah anorganik, pengolahan sampah organik juga menjadi bagian penting dalam sistem WCP. Sampah sisa makanan, daun, dan bahan organik lainnya dapat diolah menjadi kompos yang bermanfaat bagi tanaman dan lingkungan.

Sejumlah lokasi, seperti Alue Deah Teungoh dan Lampaseh Kota, telah mengembangkan kegiatan pengolahan kompos sekaligus penataan lingkungan gampong. Praktik tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan sampah dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan hanya mengurangi tumpukan sampah.

Fathan mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Banda Aceh yang mulai mendorong pendekatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui program ASRI dan WCP. 

Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dijaga kesinambungannya karena perubahan persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya melalui program jangka pendek.

Ia juga menilai keberadaan WCP harus diikuti dengan pendampingan, edukasi, fasilitas pemilahan, serta kepastian pengelolaan sampah yang telah dikumpulkan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya diminta memilah, tetapi juga mengetahui bahwa sampah yang dipisahkan benar-benar dikelola sesuai peruntukannya.

"Program seperti ini perlu kita apresiasi dan dukung bersama. Pemerintah sudah membuka ruang perubahan melalui WCP, sekarang bagaimana masyarakat ikut mengambil bagian dengan membiasakan pemilahan sampah dari rumah masing-masing," tutupnya.