DIALEKSIS.COM |  Aceh Tamiang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang mendesak PT Semadam agar segera mempercepat proses pelepasan sebagian lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan untuk mendukung pembangunan hunian tetap bagi warga yang terdampak bencana hidrometeorologi.

Permintaan tersebut disampaikan secara resmi melalui surat Bupati Aceh Tamiang Nomor 100/3081 tertanggal 23 Juni 2026 yang ditujukan kepada Direktur Utama dan Dewan Direksi PT Semadam. Surat itu merupakan tindak lanjut dari surat sebelumnya Nomor 100/1983 tertanggal 20 Mei 2026 mengenai kesiapan lahan pembangunan hunian tetap.

Dalam surat tersebut, Pemkab Aceh Tamiang mengajukan pelepasan lahan HGU di empat lokasi, yakni 5 hektare untuk Kampung Sulum, 10 hektare di Kampung Sekumur, 5 hektare di Kampung Tanjung Gelumpang, dan 3 hektare di Kampung Semadam.

Bupati Aceh Tamiang menegaskan, pembangunan hunian tetap merupakan bagian dari percepatan penanganan pascabencana yang menjadi program prioritas pemerintah sesuai Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 2025.

Saat ini, pemerintah daerah masih menunggu kepastian dan persetujuan resmi dari PT Semadam terkait luas lahan yang akan dilepaskan. Kepastian tersebut dinilai sangat penting mengingat tahapan lelang pembangunan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dijadwalkan dimulai pada awal Juli 2026, sementara pekerjaan fisik ditargetkan mulai berjalan pada awal Agustus 2026.

"Kami berharap pihak PT Semadam dapat segera menindaklanjuti permintaan ini demi kepentingan masyarakat yang membutuhkan hunian yang layak dan aman secepatnya," tegas Bupati.

Sebagaimana diketahui, Kecamatan Sekerak menjadi salah satu wilayah yang mengalami dampak paling parah akibat bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh Tamiang pada November 2025. Sejumlah kampung, seperti Sekumur, Sulum, dan Tanjung Gelumpang, yang berada di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Tamiang, ditetapkan sebagai zona merah karena memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana.

Pembangunan hunian tetap di lokasi yang lebih aman diharapkan menjadi solusi jangka panjang bagi warga terdampak, sekaligus mengurangi risiko bencana serupa di masa mendatang.