DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memastikan Konferensi Provinsi (Konferprov) XIII PWI Aceh tetap berlangsung pada 20 - 22 November 2026. Di tengah proses pemeriksaan pengaduan di Dewan Kehormatan PWI Pusat, Ketua PWI Aceh M. Nasir Nurdin tetap memiliki hak untuk maju dalam pemilihan ketua periode berikutnya.

Kepastian tersebut tertuang dalam surat Pengurus PWI Pusat Nomor 1066/PWI-P/LXXX/XI/2026 tertanggal 14 November 2026 tentang Keputusan dan Arahan Pelaksanaan Konferprov XIII PWI Aceh. Surat yang ditujukan kepada Nasir Nurdin itu ditandatangani Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir dan Sekretaris Jenderal M. Selamet Susanto.

Dalam surat tersebut, Pengurus Harian PWI Pusat memutuskan konferensi tetap dilaksanakan pada 22 November 2026, didahului rangkaian kegiatan persiapan pada 20 - 21 November 2026.

Keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan perkembangan penanganan pengaduan oleh Dewan Kehormatan PWI Pusat. Langkah tersebut sekaligus menjadi tindak lanjut atas surat PWI Pusat sebelumnya bernomor 1044/PWI-P/LXXX/XI/2026.

Meski memberikan lampu hijau, PWI Pusat menegaskan seluruh tahapan konferensi harus tetap memenuhi ketentuan organisasi, mulai dari persyaratan peserta, kuorum, pencalonan, tata tertib hingga keabsahan proses pemilihan.

Nasir Nurdin Tetap Bisa Maju

Salah satu poin penting dalam surat tersebut menyangkut status pencalonan M. Nasir Nurdin. Pengaduan yang diajukan Adnan NS terhadap Nasir dan masih dalam pemeriksaan Dewan Kehormatan PWI Pusat tidak serta-merta menggugurkan hak pencalonannya.

PWI Pusat menyatakan, selama belum ada putusan yang sah dan berlaku serta menimbulkan akibat hukum terhadap hak pencalonannya, Nasir tetap dapat mengikuti kontestasi pemilihan Ketua PWI Aceh. Namun, ia tetap wajib memenuhi seluruh persyaratan pencalonan lainnya.

PWI Pusat juga menggarisbawahi bahwa keputusan melanjutkan konferensi bukan merupakan penilaian ataupun putusan atas substansi pengaduan terhadap Nasir. Pemeriksaan perkara tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan independen Dewan Kehormatan PWI Pusat.

Selain persoalan Nasir Nurdin, PWI Pusat turut menanggapi keberatan Muhammad Saleh yang disampaikan melalui surat tertanggal 13 November 2026.

Dalam perkara ini, PWI Pusat tetap berpegang pada keputusan sebelumnya. Pemeriksaan dan penetapan status keanggotaan Muhammad Saleh diserahkan kepada Dewan Kehormatan PWI Pusat.

Untuk menjaga integritas pemilihan, PWI Pusat mewajibkan seluruh bakal calon dan calon Ketua PWI Aceh menandatangani pakta integritas.

Pakta tersebut memuat komitmen untuk menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), menjaga independensi organisasi, menolak politik uang, intimidasi dan manipulasi dukungan, serta menghormati hak setiap anggota untuk memilih dan dipilih.

PWI Pusat juga menugaskan tiga pengurusnya, yakni Zulkifli Gani Ottoh, Novrizon Burman, dan Anrico Pasaribu, untuk melakukan koordinasi, pendampingan, pemantauan serta pengawasan terhadap seluruh tahapan Konferprov XIII PWI Aceh.

Pengurus PWI Aceh bersama Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) diminta memastikan kesiapan seluruh administrasi konferensi. Hal itu mencakup daftar pemilih, verifikasi peserta, persyaratan calon, pemenuhan kuorum hingga mekanisme pemilihan sesuai AD/ART dan Peraturan Organisasi PWI.

Dengan keputusan tersebut, agenda pemilihan Ketua PWI Aceh tetap berjalan meski sejumlah persoalan internal organisasi masih dalam pemeriksaan Dewan Kehormatan. PWI Pusat berharap konferensi berlangsung tertib, demokratis, dan bermartabat, serta menghasilkan kepemimpinan yang sah sesuai ketentuan organisasi. []