DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kitab Suci Aceh yang saat ini mencuat lagi ke Publik tentu masih saja terus menjadi pembahasan masyarakat. Hingga saat ini terhitung Sabtu (15/10/2022) masih saja bisa diakses (Download) di Play Store. 

Munculnya ‘Kitab Suci Aceh’ sejauh ini membuat masyarakat Aceh terus membahas terkait kitab tersebut, bahkan nampak beberapa cuitan di grup Whatsapp terlihat panas karena munculnya kitab tersebut.

Guru Besar UIN Ar Raniry Banda Aceh Prof Yusni Sabi mengatakan hal-hal seperti ini (Kitab Suci Aceh) pasti akan muncul. “Jadi jangan berpikir hal-hal seperti ini akan hilang, karena ini juga merupakan bentuk atau sebuah program. Yang dimana hal tersebut bertujuan untuk menarik perhatian orang Aceh atau sebagainya,” ujarnya kepada Dialeksis.com, sabtu (15/10/2022). 

Oleh karenanya, hal seperti jangan disikapi dengan penuh emosi, karena siapapun atau kelompok manapun pasti akan melaksanakan Propaganda dengan cara apapun. 

“Kalau media lain kan sudah ada sejak lama, nah kalau media tulis (Otentik) seperti ini sudah ada sejak lama, dan ini boleh saja dihambat. Namun harus dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan yang ada,” sebutnya.

Dia mengatakan, masyarakat harus bisa lebih Peka, Toleran, dan Intensif dalam menanggapi hal seperti ini dalam hal berdakwah, bukan dengan cara yang emosi. 

Jika ada yang bertanya, penting tidak Kitab Suci Aceh? Ia menjawabnya “Penting untuk siapa?” tegasnya.

“Kalau gak penting pasti tidak akan dibuat, siapa yang buat? Pasti dan ini dibuat untuk satu kepentingan. Dan ini harus disadari,” jelasnya. 

“Dan orang Aceh itu bisa Berbahasa Aceh, dan jika ini (Kitab Suci Aceh) ini dibaca oleh orang Aceh pasti akan ada dampaknya,” tegasnya.

“Dan menanggapi ini jangan pernah tersulut emosi, jika sudah emosi bukan lagi berada di jalur agama, itu harus di ‘Ingat!’, dan itu merupakan larangan Nabi Muhammad SAW,” tegasnya kembali. 

Dalam hal ini juga, Prof Yusni juga meminta kepada pemerintah harus bisa menjaga rambu-rambu. “Pemerintah dalam hal ini harus lebih adil. Oleh karena itu jika ada yang sudah melanggar, pemerintah harus bisa menyikapi dan harus di tindak,” tuturnya.

“Setiap kelompok ada batas-batas setiap kegiatannya. Ingat kita sudah memasuki tahun-tahun politik, kalau masalah agama jadi bumbu kedepan, ini akan menjadi runyam kedepannya, kita tidak akan bisa menghasilkan yang rasional, stabil, dan bisa berpikir,” pungkasnya. [ftr/bna]