DIALEKSIS.COM | Redelong - Pemerintah Kabupaten Bener Meriah memperkuat koordinasi dan pemberdayaan masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), anak berhadapan dengan hukum (ABH), hingga perkawinan anak.

Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan Koordinasi dalam Pergerakan dan Pemberdayaan Masyarakat yang digelar di Aula Gedung UPTD PPA Kabupaten Bener Meriah, Senin (7/9/2026).

Kegiatan dibuka Bupati Bener Meriah yang diwakili Staf Ahli Bupati, Muhammad Jafar, S.H., M.H. Turut hadir Kepala DP3AKB Bener Meriah Edi Jaswin, SKM., M.Si., serta sejumlah unsur terkait.

Muhammad Jafar mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bentuk komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan serta anak.

Menurutnya, persoalan kekerasan, perdagangan orang, ABH, dan perkawinan anak merupakan isu serius yang membutuhkan penanganan lintas sektor secara terpadu dan berkelanjutan.

“Permasalahan kekerasan, perdagangan orang, anak yang berhadapan dengan hukum, serta perkawinan anak merupakan isu serius yang membutuhkan perhatian dan kerja sama lintas sektor secara terpadu dan berkelanjutan,” ujar Muhammad Jafar.

Ia menegaskan, perlindungan perempuan dan anak tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Keterlibatan aparat kampung, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, serta berbagai elemen lainnya dinilai penting untuk membangun sistem perlindungan berbasis masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, saya berharap akan terbangun pemahaman yang sama mengenai pentingnya perlindungan perempuan dan anak, sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, aparat kampung, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dan juga tokoh pemuda,” katanya.

Muhammad Jafar juga menekankan pentingnya pencegahan sebagai langkah utama. Masyarakat diharapkan lebih peka terhadap potensi kekerasan, eksploitasi, perdagangan orang, maupun pelanggaran terhadap hak anak di lingkungan sekitar.

Pemkab Bener Meriah berharap koordinasi yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memperkuat jejaring perlindungan perempuan dan anak hingga tingkat kampung.

Dengan begitu, berbagai potensi persoalan dapat diketahui dan ditangani sedini mungkin melalui mekanisme yang tepat. [*]