DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Memperkuat peran dan peningkatan kinerja perbankan di Aceh, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh, Yusri mengundang seluruh pimpinan perbankan yang beroperasional di Aceh (Khususnya di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar) baik BUS, UUS, maupun BPR/BPRS untuk dapat memaparkan kinerja perbankan sampai dengan Agustus 2022.

Pertemuan itu diketahui dihadiri langsung oleh Plt. Direktur Utama Bank Aceh Syariah, Bob Rinaldi, Regional CEO BASI Aceh, Wisnu Sunandar serta seluruh Pimpinan Cabang BUS/UUS dan Direktur BPR/BPRS di Aceh. 

Dalam pertemuan itu, OJK Aceh menyampaikan perkembangan ekonomi Aceh yang juga telah dipublikasikan pada beberapa waktu lalu yang dimana menjadi perhatian di Aceh, diantaranya, laju pertumbuhan ekonomi Aceh Q2-2022 sebesar 4,36 persen (yoy) atau masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,44 persen (yoy).

Diketahui, Aceh yang dengan luasnya mencapai 57,95 ribu Km2 dan kondisi geografisnya memiliki potensi ekonomi yang besar pada sektor pertanian, perdagangan, pertambangan, konstruksi, pariwisata dan transportasi hingga industri pengolahan. 

Pasca berakhirnya batas waktu untuk melaksanakan Qanun nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga keuangan Syariah (LKS) di tanggal 4 Januari 2022, sudah tidak terdapat lagi kantor Bank Umum Konvensional (BUK) yang melakukan operasional bisnis di Aceh.

Dengan begitu, secara otomatis di Aceh hanya beroperasional sebanyak 7 BUS, 6 UUS, dan 15 BPR/BPRS.

Dikala Aceh pasca pandemi Covid-19 dan pengaruh daripada implementasi Qanun LKS, Perbankan Aceh masih memperlihatkan kinerja yang cukup baik. Hal itu tercermin dari Total Aset Perbankan (BU) tumbuh sebesar 1,68% (yoy) menjadi Rp45,42 triliun. 

Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 5,66% (yoy) menjadi sebesar Rp 39,55 triliun, dan Pembiayaan yang disalurkan (PYD) tumbuh sebesar 0,24% (yoy) menjadi Rp 33 triliun. 

Rasio pembiayaan bermasalah (NPF) masih terkendali sebesar 1,89% dengan tingkat intermediasi (FDR) sebesar 83,44%. Hal yang sama dengan kinerja BPR/BPRS di Aceh, dimana Total Aset tumbuh sebesar 18,38% (yoy) menjadi Rp872,52 miliar, DPK tumbuh sebesar 19,50% (yoy) menjadi Rp549,55 miliar dan PYD tumbuh sebesar 17,90% (yoy) menjadi Rp 571,86 miliar, dengan tingkat intermediasi (FDR) yang optimal mencapai 103,86%. 

Komposisi pembiayaan BUS/UUS per jenis penggunaan, masih didominasi oleh Konsumsi sebesar 68%, sementara Modal Kerja 22% dan Investasi 9%. 

Selanjutnya, penyaluran porsi pembiayaan kepada UMKM tercatat sebesar 27,77%, relatif meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 23%.

Yusri dalam keterangan persnya yang diterima Dialeksis.com, Kamis (13/10/2022) mengatakan, bahwa Stakeholder baik pemerintah daerah maupun pelaku usaha menaruh harapan yang tinggi kepada bank syariah yang saat ini beroperasional di Aceh lebih akseleratif seperti bank konvensional yang pernah beroperasional di Aceh. 

“Baik dari sisi penetrasi pembiayaan hingga fitur dan layanan,” ucapnya.

Ia mengungkapkan berdasarkan data pembiayaan bank di luar Aceh kepada pelaku usaha di Aceh mengalami peningkatan. Sementara itu, ruang FDR perbankan di Aceh masih dioptimalkan. 

“Secara individu, masing-masing bank perlu lebih mengoptimalkan kinerja fungsi intermediasi, dimana market share pembiayaan di Aceh didominasi oleh dua bank saja, BSI 49,76 persen dan Bank Aceh 47,53 persen,” ujarnya.

Senada dengan itu, Regional CEO BSI Aceh, Wisnu Sunandar juga turut meng –echo, bahwa BSI mewarisi bisnis dari induknya yang merupakan bank Himbara (Bank Mandiri, BRI dan BNI). 

“Saat ini BSI terus mengejar pengembangan fitur dan produk agar dapat memberikan layanan terbaik sesuai kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha, dan juga termasuk memberikan pembiayaan segmen commercial dan corporate,” sebutnya.

Dia mengatakan, saat ini BSI sedang membangun gedung kantor yang akan menjadi landmark pertama di Aceh, untuk memperlihatkan kepada seluruh stakeholders bahwa iklim usaha dan investasi di Aceh aman dan prospektif. 

Sementara itu, Plt. Bank Aceh Syariah (BAS), Bob Rinaldi menyampaikan, bahwa BAS sebagai bank milik pemerintah Aceh sesuai misinya siap mendukung dan membiayai usaha produktif di Aceh dan terus melengkapi produk perbankan dan membiayai usaha produktif di Aceh.

Dalam hal ini, ia mengharapkan adanya informasi dan sinergi dengan pemerintah Aceh terhadap arah kebijakan pembangunan Aceh. 

Sehingga, katanya, pihak perbankan akan lebih fokus untuk membiayai sektor unggulan yang telah direncanakan, termasuk informasi UMKM yang siap untuk dibiayai bank dan solusi pemasaran produk UMKM tersebut.

Di Akhir pertemuan, Yusri menyampaikan bahwa kehadiran Bank Syariah di Aceh pasca pemberlakuan Qanun LKS sangatlah vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh. 

Sehingga, perbankan diminta untuk dapat lebih optimal melakukan penetrasi, khususnya di sektor usaha produktif yang diharapkan dapat memberikan efek multiplier lebih tinggi. (*)