DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengubah pendekatan dalam pengendalian tuberkulosis (TB) dengan mewajibkan pelacakan terhadap seluruh anggota keluarga dan kontak erat pasien. Kebijakan ini ditempuh untuk memutus rantai penularan sekaligus mendukung target eliminasi TB di Indonesia pada 2030.
Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengatakan, keberhasilan pengendalian TB sangat bergantung pada optimalnya pelacakan kontak erat. Menurut dia, pasien yang telah teridentifikasi harus segera diobati, sementara mereka yang berisiko tertular perlu mendapatkan perlindungan sejak dini.
"Kalau mau sukses, tracing harus 100 persen. Kita jangan mancing di laut, tetapi mancing di kolam ikan. Yang sakit harus segera diobati, yang belum sakit harus dilindungi," ujar Benjamin saat membuka Forum Nasional Tuberkulosis 2026 di Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Ia menjelaskan, selama ini upaya penanggulangan TB lebih banyak berfokus pada pengobatan pasien yang telah terdiagnosis. Padahal, tanpa pelacakan terhadap lingkungan terdekat pasien, potensi penularan tetap tinggi.
Karena itu, Kemenkes akan memperluas pelacakan melalui pemanfaatan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG), penggunaan alat rontgen portabel, serta tes cepat untuk mendeteksi kasus lebih awal.
Benjamin memastikan dukungan anggaran untuk pelaksanaan strategi tersebut pada 2026 telah tersedia. Pemerintah juga menyiapkan berbagai perangkat pendukung agar pelaksanaan pelacakan dapat berjalan optimal.
"Strategi dan anggaran sudah ada, alat sedang disiapkan. Tinggal kita kerjakan bersama-sama," katanya.
Ia mengajak pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan swasta, organisasi profesi, hingga kader kesehatan di masyarakat untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan program tersebut.
Beban TB masih tinggi
Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan beban tuberkulosis tertinggi di dunia. Berdasarkan data tahun 2024, Indonesia menyumbang sekitar 10 persen dari total kasus TB global, dengan estimasi 1,08 juta kasus dan sekitar 126.000 kematian.
Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kemenkes, Prof. Asnawi Abdullah, mengatakan upaya pengendalian TB dalam lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan positif. Notifikasi kasus meningkat 31 persen, sementara jumlah pasien yang menjalani pengobatan bertambah 27 persen.
Menurut Asnawi, peningkatan tersebut didorong oleh penemuan kasus secara aktif, termasuk melalui Program Cek Kesehatan Gratis yang telah menjangkau puluhan juta masyarakat.
Meski demikian, sejumlah tantangan masih harus diatasi, mulai dari rendahnya deteksi pada kelompok berisiko, stigma terhadap pasien, keterbatasan akses layanan di wilayah terpencil, hingga keberlanjutan pengobatan.
"TB bukan sekadar masalah kesehatan, tetapi juga menyangkut produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Tantangan kita adalah deteksi kelompok berisiko, stigma masyarakat, akses di daerah terpencil, dan kesinambungan pengobatan," ujar Asnawi.
Untuk memperkuat kemandirian nasional, Kemenkes juga terus mendorong pengembangan teknologi diagnostik PCR-TB buatan dalam negeri, riset vaksin bersama perguruan tinggi, serta penambahan laboratorium mikrobiologi di berbagai daerah.
Stigma masih menjadi hambatan
Selain persoalan medis, stigma terhadap penyandang TB masih menjadi tantangan dalam upaya eliminasi penyakit tersebut.
Dalam forum yang sama, penyintas TB resistan obat (TB-RO) asal Malang, Veronika Jovelina Therik, menceritakan pengalamannya kehilangan pekerjaan sebagai guru les setelah diketahui mengidap TB.
Selama menjalani pengobatan, ia menghadapi berbagai efek samping, mulai dari mual, penurunan berat badan yang drastis, hingga kesulitan berjalan. Namun, setelah menjalani terapi secara tuntas, Veronika akhirnya dinyatakan sembuh.
"Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa pasien TB tidak membutuhkan stigma, tetapi dukungan. TB resistan obat memang berat, tetapi bisa disembuhkan jika pasien patuh berobat sampai tuntas," ujarnya.
Menutup forum tersebut, Benjamin menegaskan percepatan eliminasi TB akan bertumpu pada empat langkah utama, yakni pelacakan kasus secara masif melalui CKG, pengobatan segera bagi pasien, pemberian terapi pencegahan kepada kontak erat, serta penguatan kolaborasi lintas sektor hingga tingkat desa.
Ia juga mengimbau masyarakat yang mengalami gejala TB atau pernah melakukan kontak erat dengan pasien untuk segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat. [in]
Share berita ini