DIALEKSIS.COM | Takengon - Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tengah menyatakan dukungan terhadap perjuangan pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA).

Dukungan tersebut disampaikan dalam pertemuan silaturahmi dengan pengurus Komite Persiapan Pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (KP3ALA) Aceh Tengah di Kantor MPU Aceh Tengah, Rabu (21/10/2026).

Pimpinan MPU Aceh Tengah, Tgk. Yahya Arias, menegaskan bahwa secara kelembagaan MPU mendukung perjuangan pembentukan Provinsi ALA. Menurutnya, dukungan terhadap aspirasi pemekaran itu telah disuarakan sejak lama, termasuk oleh forum mukim.

“MPU mendukung perjuangan ALA. Bahkan sebelumnya forum mukim telah memberikan dukungan sejak lama dan sudah pernah melakukan demonstrasi besar-besaran ke ibu kota Jakarta,” ujar Yahya Arias.

Dalam pertemuan tersebut, Komisioner MPU Aceh Tengah, Tgk. Drs. Abdussalam, mengenang pesan almarhum Prof. Baihaki AK yang menyebut perjuangan ALA sebagai ibadah dan jihad untuk kemaslahatan umat.

“Perjuangan ALA ini ibadah dan jihad. Saya sudah lama menunggu progres perjuangan ini, sejak saya masih menjadi anggota DPRK Aceh Tengah,” kata Abdussalam, yang saat itu mengenakan jaket berlogo Provinsi ALA.

Komisioner MPU Aceh Tengah lainnya, Riduan Bintang, menilai pemekaran daerah dapat dibenarkan secara syariat maupun ketatanegaraan apabila diarahkan untuk memperbaiki tata kelola dan menghadirkan keadilan.

“Sebuah daerah bisa mekar jika memenuhi unsur perbaikan tata kelola daerah dan keadilan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum KP3ALA Aceh Tengah, Zam Zam Mubarak, menyatakan bahwa perjuangan pembentukan Provinsi ALA berkaitan dengan kepentingan strategis nasional. Ia menegaskan, pemekaran yang diperjuangkan tetap berada dalam kerangka otonomi khusus Aceh.

“Pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara tetap dalam kerangka otonomi khusus atau desentralisasi asimetris. Dengan lahirnya Provinsi ALA, kekhususan Aceh justru diperkuat, baik dari sisi pendidikan, pelaksanaan syariat Islam, maupun adat,” kata Zam Zam.

Ia juga menjelaskan pengibaran bendera Alam Pedang yang kerap dikaitkan dengan gerakan ALA. Menurutnya, pengibaran bendera tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran sejarah, terutama mengenai hubungan Kerajaan Linge dengan Kerajaan Aceh Darussalam.

“Pengibaran bendera Alam Pedang adalah tanggung jawab kami sebagai upaya membangun kesadaran sejarah Aceh dan relasi peradaban antara Kerajaan Linge dan Kerajaan Aceh Darussalam. Itu sebagai simbol persatuan dan kejayaan Aceh,” ujarnya.

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana kekeluargaan, dengan pembahasan berfokus pada perjuangan pembentukan Provinsi ALA.