DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menyebut perkara dugaan jarimah liwath yang melibatkan mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD tidak memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Qanun Jinayat Aceh.
Ketua MPU Aceh, Faisal Ali atau yang akrab disapa Abu Sibreh, menyampaikan hal tersebut usai pertemuan terbatas dengan Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal, bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banda Aceh, Bobbi Sandri, di Kantor MPU Aceh, kawasan Lampeneurut, Aceh Besar, Senin (16/11/2026).
Abu Sibreh mengatakan, pertemuan tersebut dilakukan setelah MPU Aceh meminta Pemerintah Kota Banda Aceh menjelaskan secara terbuka proses penanganan perkara yang menjadi perhatian masyarakat tersebut.
“Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wali Kota beserta teman-teman. Beberapa hari yang lalu, kami meminta agar permasalahan ini diungkap ke publik secara terbuka dan transparan sehingga masyarakat bisa memahami,” ujar Abu Sibreh saat memberikan keterangan pers.
Ia menjelaskan, berdasarkan penyampaian Pemerintah Kota Banda Aceh, perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan karena terdapat keterbatasan dalam perangkat hukum yang berlaku.
Menurutnya, definisi jarimah liwath telah diatur secara khusus dalam qanun, sementara perkara yang terjadi dinilai tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan tersebut.
“Perangkat hukum kita sudah mendefinisikan makna liwath dengan definisi tertentu, sedangkan kasus yang terjadi ini tidak memenuhi unsur-unsur yang ada dalam qanun,” jelasnya.
Abu Sibreh menegaskan, kondisi tersebut perlu menjadi pembelajaran bagi semua pihak, terutama pemerintah dan lembaga legislatif Aceh, untuk mengevaluasi serta menyempurnakan Qanun Jinayat.
Ia berharap Pemerintah Aceh bersama DPRA dapat melakukan revisi terhadap qanun tersebut agar ketentuan hukum lebih mampu mengakomodasi persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
“Ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Kami berharap kepada Pemerintah Aceh, baik eksekutif maupun legislatif, untuk menyempurnakan Qanun Jinayat ini agar kasus-kasus seperti ini tidak kembali menimbulkan persoalan di tengah masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Abu Sibreh juga menepis anggapan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan upaya perlindungan terhadap pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.
Menurutnya, penjelasan yang disampaikan Pemerintah Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan keterbatasan atau kekosongan hukum, bukan karena adanya upaya melindungi pihak tertentu.
“Kalau misalnya kita menganggap ada usaha-usaha perlindungan, sungguh tidak diungkap dari awal. Ini murni kekosongan hukum,” ujarnya.
Ia pun mengajak seluruh pihak untuk mendorong penyempurnaan regulasi agar persoalan yang berkaitan dengan LGBT dan berbagai persoalan lainnya dapat memiliki kejelasan pengaturan dalam hukum di Aceh.
Menurut Abu Sibreh, langkah tersebut penting agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang utuh dan tidak terus muncul polemik akibat perbedaan penafsiran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. [nh]
Share berita ini