MaTA: Aceh Bukan Tempat Wisata Bencana bagi Pejabat

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Lembaga Swadaya Masyarakat Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mengkritik pola kunjungan sejumlah pejabat pemerintah pusat ke Aceh pascabencana yang dinilai lebih banyak menampilkan kehadiran seremonial, sementara persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat terdampak belum terselesaikan.

Kritik tersebut disampaikan Hafijal, perwakilan MaTA, dalam orasi bersama Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana saat menggelar aksi pengibaran bendera putih di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Kamis (19/11/2026).

"Jangan sampai Aceh ini hanya menjadi tempat pejabat datang melihat bencana, berfoto, menyampaikan pernyataan, kemudian pulang. Sementara masyarakat yang menjadi korban masih harus berjuang sendiri menghadapi dampak bencana," kata Hafijal.

Dalam orasinya, Hafijal mempertanyakan tujuan pejabat yang silih berganti datang ke Aceh untuk melihat kondisi bencana.

"Jangan hanya datang melihat bencana, tetapi harus ada tindakan nyata untuk membantu masyarakat," ujar Hafijal.

Menurutnya, kunjungan pejabat jangan hanya sebatas meninjau lokasi, mengambil foto, lalu meninggalkan Aceh tanpa kejelasan tindak lanjut.

"Aceh bukan tempat wisata bencana bagi pejabat. Masyarakat membutuhkan kerja nyata, bukan sekadar kunjungan," tegasnya.

Hafijal mengatakan, masyarakat tidak hanya membutuhkan simpati, tetapi juga kepastian pemulihan rumah, infrastruktur, lingkungan, dan mata pencaharian.

"Jangan hanya menghitung berapa kali pejabat datang ke Aceh. Yang harus dilihat adalah berapa banyak persoalan masyarakat yang sudah diselesaikan," katanya.

Diketahui, Aksi pengibaran bendera putih yang berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 11.00 WIB itu mengangkat seruan "Pemerintah Gagal Pulihkan Bencana Sumatra". 

Koalisi menilai, hampir satu tahun setelah bencana ekologis melanda Aceh dan sejumlah wilayah Sumatra, berbagai persoalan masyarakat terdampak belum mendapatkan penyelesaian secara menyeluruh.

Dalam pernyataan sikap bertajuk Catatan Satu Tahun Bencana, koalisi mempertanyakan kepastian pemulihan kehidupan masyarakat, mulai dari normalisasi sungai, pembangunan hunian tetap, relokasi warga dari zona merah, hingga pemulihan lahan pertanian dan perkebunan.

Atas kondisi itu, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh.

Pertama, menetapkan bencana ekologis Aceh-Sumatra sebagai bencana nasional. Kedua, Pemerintah Aceh diminta secara terbuka menyampaikan apabila kapasitas pemerintah daerah tidak mencukupi untuk menangani pemulihan bencana.

Ketiga, Pemerintah Aceh diminta segera mengusulkan penetapan status bencana nasional kepada Pemerintah Pusat.

Keempat, mempercepat pemulihan korban, meliputi penyediaan tempat tinggal, layanan dasar, pembangunan infrastruktur, serta pemulihan mata pencaharian masyarakat.

Kelima, memulihkan hutan, daerah aliran sungai, dan kawasan hulu secara menyeluruh. Keenam, melakukan audit dan evaluasi terhadap seluruh izin tambang, baik legal maupun ilegal, serta perizinan perkebunan dan pemanfaatan kawasan hutan.

Ketujuh, menindak tegas pihak-pihak yang terbukti merusak lingkungan. Kedelapan, membuka anggaran bencana secara transparan agar masyarakat dapat mengetahui alokasi dan realisasi penggunaannya. [nh]

Share berita ini

dialeksis.com