DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Agraria (AMPA) menggelar aksi memperingati Hari Tani Nasional di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Simpang Lima, Banda Aceh.

Massa aksi membawa sejumlah persoalan terkait sektor pertanian dan agraria di Aceh. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan delapan tuntutan yang dinilai perlu segera mendapat perhatian pemerintah Aceh dan DPRA.

Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa Peduli Agraria, Teuku Novriafdhal, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi petani serta berbagai persoalan agraria yang masih terjadi di Aceh.

“Delapan tuntutan ini berkaitan dengan persoalan pertanian dan agraria di Aceh. Kami berharap tuntutan ini tidak hanya diterima secara administratif, tetapi benar-benar ditindaklanjuti oleh pemerintah dan DPRA,” ujar Teuku kepada media dialeksis.com, Jumat (2/10/2026).

Adapun delapan tuntutan yang disampaikan mahasiswa meliputi evaluasi dan perbaikan kebijakan pertanian Aceh, percepatan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi di sektor pertanian, serta mendorong pemerintah Aceh segera melaksanakan pemulihan sektor pertanian pascabencana.

Mahasiswa juga menuntut transparansi dan akurasi data kerusakan, perlindungan dan pemulihan sektor peternakan, transparansi serta akuntabilitas anggaran, penyelesaian konflik agraria di Aceh, serta penegasan perlindungan lingkungan dan mitigasi bencana hidrometeorologi.

Menurut Teuku, sejumlah tuntutan tersebut berkaitan langsung dengan kondisi masyarakat, khususnya petani yang terdampak berbagai persoalan di sektor pertanian dan bencana.

Selain menyampaikan tuntutan, massa aksi juga menyoroti mekanisme penerimaan perwakilan mahasiswa oleh pihak DPRA.

Teuku mengatakan pihak DPRA meminta sebanyak 37 orang perwakilan massa aksi untuk masuk ke dalam gedung. Namun, mahasiswa meminta agar proses diskusi antara perwakilan massa dan DPRA dapat disiarkan secara langsung sehingga dapat diketahui oleh seluruh peserta aksi dan masyarakat.

“DPRA meminta 37 perwakilan masuk gedung, tetapi kami meminta diskusi disiarkan langsung,” kata Teuku.

Menurut Teuku, permintaan siaran langsung tersebut tidak dapat dipenuhi dengan alasan kendala teknis.

Ia menyayangkan tidak adanya siaran langsung dalam proses dialog tersebut. Bagi mahasiswa, keterbukaan dalam penyampaian aspirasi merupakan bagian penting agar masyarakat dapat mengetahui secara langsung proses pembahasan tuntutan yang mereka sampaikan.

“Kami meminta agar pembahasan tuntutan dilakukan secara terbuka dan dapat diketahui publik. Jangan sampai apa yang kami sampaikan hanya berhenti di dalam ruangan tanpa diketahui masyarakat,” ujarnya.

Teuku menegaskan, aksi tersebut bukan semata-mata untuk menyampaikan kritik, melainkan sebagai bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya petani dan masyarakat yang berkaitan dengan konflik agraria.

Ia berharap DPRA dan Pemerintah Aceh memberikan perhatian serius terhadap tuntutan yang telah disampaikan serta memastikan adanya tindak lanjut yang jelas.

“Harapan kami, delapan tuntutan ini benar-benar ditindaklanjuti. Kami akan terus mengawal persoalan pertanian dan agraria di Aceh karena ini menyangkut kepentingan masyarakat,” kata Teuku. [nh]