DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat bersama DPRK Aceh Barat menyepakati rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Kesepakatan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna ke-IV masa sidang ke-II DPRK Aceh Barat yang berlangsung di ruang sidang utama Kantor DPRK Aceh Barat, Jumat (7/8/2026).

Bupati Aceh Barat Tarmizi SP, MM mengatakan, KUA-PPAS tidak hanya menjadi bagian dari tahapan administrasi pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga menjadi dasar arah kebijakan pembangunan daerah pada 2027.

Menurutnya, KUA-PPAS akan menentukan prioritas program, alokasi sumber daya, serta langkah strategis pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

"Pada tahun 2027 kita akan dihadapkan pada tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang, Pemda dituntut semakin cermat dalam mengelola kemampuan fiskal yang dimiliki," kata Tarmizi.

Dalam rancangan KUA-PPAS 2027 yang disepakati, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1.212.191.536.706.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp1.248.731.477.651, sedangkan pembiayaan daerah sebesar Rp36.539.940.945.

Tarmizi menegaskan, kebijakan anggaran 2027 harus disusun berdasarkan skala prioritas dengan mengedepankan efisiensi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia berharap kesepahaman antara eksekutif dan legislatif dalam pembahasan KUA-PPAS dapat menjadi landasan kuat untuk pembahasan rancangan APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2027.

"Sinergitas antara eksekutif dengan legislatif harus terus kita jaga sebagai kekuatan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat," ujarnya.

Tarmizi juga optimistis sinergitas antara pemerintah daerah, DPRK dan jajaran Forkopimda dapat membantu Aceh Barat menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan.

Ia berharap kesepakatan KUA-PPAS tersebut menjadi dasar penyusunan APBK 2027 yang lebih berkualitas sehingga dapat mempercepat terwujudnya Aceh Barat yang maju dan sejahtera. [*]