DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Aceh, Ir. H. M Iqbal Piyeung sampaikan, pengelolaan anggaran dan kondisi ekonomi di Aceh saat ini.

Ia mengatakan, ekonomi Aceh saat ini memang telah menjadi salah satu daerah termiskin Se-Sumatera. Hal ini bertolak belakang dengan alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat. Jelasnya, pasca MoU Aceh punya otonomi khusus, Aceh diberi dana otsus begitu besar tetapi tidak ada daya ungkit ekonomi. 

Sebelum damai, MoU Helsinki disepakati bahwa Aceh ini daerah konflik. Dari sisi pengelolaan dana otsus pemerintah Aceh sampai hari ini tidak maksimal. Karena dana otsus sebenarnya sebagai stimulan untuk membangkitkan Aceh di mana seharusnya dana untuk pemberdayaan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan itu harus lebih besar tupoksinya. Tapi yang ia lihat sangat kecil, ia mengaku pernah dapat data untuk pengentasan kemiskinan 5% dan pada bagian infrastruktur malah 50%. 

Jika demikian terjadi, menurut Ketua Kadin Aceh maka ada harapan pengelola untuk ada cashback, dalam artian alokasi anggaran pasti ada sesuatu di situ, itu sangat disayangkan. Menurutnya, memang perlu infrastruktur seperti jalan kabupaten, jembatan, dan lainnya. Namun, kenapa gak digunakan dana APBN murni yang bisa didorong oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah mengalokasikan dana tersebut? sebutnya lagi dengan pertanyaan itu.

"Kalau dananya dikelola oleh orang yang tidak tulus untuk membangun Aceh, tidak jauh beda dengan sebelumnya, manfaat bagi mereka yang mengelola bukan untuk masyarakat," ucapnya dalam video kanal Youtube Jalan Ary Official, yang dikutip Dialeksis, Senin (28/11/2022). 

Ia mengajak masyarakat dan pihak terkait untuk membangun Aceh ini dengan ikhlas dan berasaskan akhlak dan moral, juga agama. Masing-masing manusia harus membenahi dirinya bukan untuk kepentingan kelompok semata.

Jika dilihat dari Sumber Daya Manusia (SDA) Aceh untuk tahun 2023 tidak perlu ditakuti akan resesi karena itu tidak akan terlalu berdampak. Resesi terjadi karena inflasi yang tidak bisa ditekankan sehingga harga-harga barang naik.  

Otomatis produksinya akan turun tetapi Aceh dengan SDA yang sangat luar biasa, maka jaga saja sektor pangannya karena penyumbang inflasi paling tinggi adalah pangan. 

Lanjutnya, ia juga memberi penjelasan terkait green investasi (investasi hijau) yang dicanangkan untuk menekankan inflasi. Jadi, ada uang yang beredar dan ada kesepakatan kerja, berarti ada juga faktor produksi yang digunakan oleh investasi seperti dalam hal pembangunan, maka akan memberikan multiplayers effect pada semua pihak.

Ia juga menyebut, green investasi hari ini seperti pembangkit listrik, itu sudah menjadi tren sekarang untuk global warming menjaga iklim bumi. Sektor pangan juga dicanangkan oleh KADIN Aceh sebagai gerakan menanam guna ketahanan pangan, kalau bisa seluruh Aceh tapi yang diproject sekarang di Aceh Timur seperti tanaman jagung. 

"Namun persoalan Aceh sekarang adalah lahan, selama ini banyak lahan pemiliknya itu di Jakarta, jadi lahan tersebut terlantarkan atau tidak dioptimalkan," ujarnya lagi,

Harapannya, terlepas dari apapun regulasi semua ada di pemerintah, ia berharap pemerintah mendukung semua program-program untuk pemberdayaan ekonomi, menjaga stabilitas ekonomi terutama untuk menghadapi resesi menjelang tahun 2023. 

"Saya berharap PJ Gubernur lebih mengoptimalkan tim ekonomi, saya melihat sangat lemah, ada SKPA nya yang lemah, ketika kita datang untuk menyelesaikan persoalan yang serius malah tidak ada jalan keluarnya," tambahnya.

"Jadi terlihat apatis, bukan solusi yang disampaikan, saya lihat pola-pola lama di SKPA harus ditinggalkan, jangan berpola pada kebijakan anggaran yang sekarang," tutupnya. [Au]