DIALEKSIS.COM | Redelong - Jembatan Enang-Enang di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, menjadi salah satu potret paling kuat tentang lambannya pemulihan infrastruktur pascabencana, sekaligus besarnya daya hidup gotong royong masyarakat Gayo.

Jembatan yang berada di kawasan Tajuk Enang-Enang, jalur nasional Bireuen–Takengon, itu rusak berat setelah banjir bandang dan longsor melanda Bener Meriah pada akhir November 2025. Balai Wilayah Sungai Sumatera I mencatat, banjir dan longsor pada Kamis, 27 November 2025, menyebabkan kerusakan berat pada jembatan nasional dan sejumlah ruas jalan utama. Arus sungai yang meluap menghanyutkan struktur jembatan, sementara material longsor menutup badan jalan hingga tidak dapat dilalui.

Kerusakan tersebut tidak hanya memutus akses kendaraan. Ia juga memutus denyut ekonomi warga. Jalur Enang-Enang selama ini menjadi akses penting penghubung Bener Meriah dengan Bireuen, sekaligus jalur distribusi hasil pertanian dari kawasan dataran tinggi Gayo menuju wilayah pesisir. Dalam situasi darurat, sejumlah kecamatan sempat terisolasi dan distribusi logistik harus dialihkan, termasuk melalui Bandara Rembele.

Pada akhir Desember 2025, Kementerian Pekerjaan Umum menyampaikan perkembangan penanganan konektivitas Aceh pascabencana. Dari 16 jembatan nasional yang ditangani, 12 di antaranya sudah kembali fungsional dengan struktur darurat. Namun Jembatan Weihni Enang-Enang masih termasuk dalam tiga jembatan yang secara struktur masih terputus, meski mobilitas warga sementara dilayani melalui jalan daerah atau jalur alternatif.

Memasuki 2026, persoalan Enang-Enang belum juga selesai. Warga masih harus menghadapi akses yang sulit, jalur alternatif yang jauh, serta risiko keselamatan di tengah kondisi jalan dan tanah yang belum stabil. Tujuh bulan setelah bencana, kerusakan ruas jalan nasional di kawasan Tajuk Enang-Enang belum mendapat penanganan permanen. Kondisi itu mendorong warga mulai bergotong royong membuka akses secara swadaya, termasuk dengan menyewa alat berat dari dana patungan masyarakat.

Kritik publik kemudian menguat. Pada 1 Juni 2026, Himpunan Pemuda, Mahasiswa, dan Pelajar Bener Meriah (HPBM) Banda Aceh mengkritik BPJN Aceh karena dinilai lamban menangani Jembatan Enang-Enang. Sekretaris Umum HPBM Banda Aceh, Rifki Hasan Gayo, menyebut warga harus berjuang sendiri membuka akses yang menjadi urat nadi kehidupan mereka. HPBM juga meminta kepastian tahapan perbaikan, target penyelesaian, serta langkah darurat agar akses masyarakat tetap aman.

Di lapangan, gerakan swadaya masyarakat terus berjalan. Tokoh masyarakat Sahrial Abadi menjadi salah satu inisiator penggalangan dana dan pengerjaan akses tersebut. Warga, perantau, dan para donatur ikut menyumbang. Gerakan itu lahir dari kebutuhan mendesak: masyarakat tidak bisa terlalu lama menunggu karena jalan tersebut dipakai untuk ke kebun, mengangkut hasil pertanian, dan membuka kembali mobilitas harian.

Pada pertengahan Juni 2026, BPJN Aceh menyatakan pembangunan permanen Jembatan Enang-Enang diprogramkan pada 2027. Plt Kepala BPJN Aceh, Zulkarnaini, mengatakan pihaknya telah bertemu dengan Bupati Bener Meriah dan masyarakat. Ia menjelaskan, pembangunan jembatan di kawasan itu membutuhkan kajian teknis khusus karena lokasi berada di antara lereng gunung dan kondisi struktur belum sepenuhnya aman.

Pernyataan itu belum sepenuhnya meredakan keresahan masyarakat. Polemik kembali muncul setelah BPJN Aceh sempat meminta aktivitas perbaikan swadaya dihentikan dengan alasan keselamatan. Diberbagai media melaporkan, peristiwa itu bermula saat rombongan BPJN Aceh mendatangi lokasi pada 22 Juni 2026 dan menyatakan kondisi tanah serta jembatan belum aman dilintasi. Reaksi warga pun menguat karena mereka menilai perbaikan swadaya justru dilakukan demi kepentingan umum.

Pada 25 Juni 2026, Zulkarnaini meluruskan bahwa BPJN Aceh tidak pernah bermaksud menutup total akses Jembatan Enang-Enang. Menurut dia, yang disampaikan pemerintah adalah imbauan agar kendaraan bertonase besar tidak melintas karena membahayakan struktur jembatan. Ia juga menyampaikan permintaan maaf di hadapan warga dan menegaskan pejalan kaki serta kendaraan tertentu masih dapat melintas dengan memperhatikan keselamatan.

Setelah melalui tarik-menarik panjang, pekerjaan swadaya masyarakat akhirnya membuahkan hasil. Pada Kamis, 2 Juli 2026, Jalan dan Jembatan Enang-Enang kembali dibuka. Pembukaan akses itu disambut haru oleh warga. Prosesi pembukaan ditandai pemotongan pita bersama tokoh ulama Aceh, Tengku Muhammad Yusuf Nasir atau Abiya Jeunib, disertai doa bersama dan lantunan selawat.

Dana swadaya yang berhasil dihimpun mencapai Rp1.081.893.000. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp526 juta digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan, sedangkan sisa sekitar Rp555 juta direncanakan untuk pembangunan dinding penahan jalan, fasilitas tempat wudhu, dan penyempurnaan kawasan. Sahrial menyatakan penggunaan dana akan diumumkan secara terbuka kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah masyarakat.

Meski akses telah terbuka, Jembatan Enang-Enang belum sepenuhnya kembali normal. Kementerian PU melalui BPJN Aceh kemudian menyelesaikan perkuatan sementara menggunakan metode shoring. Setelah perkuatan itu rampung, jembatan dibuka secara terbatas untuk pejalan kaki, sepeda motor, dan kendaraan roda empat dengan muatan maksimal lima ton pada siang hari. Kendaraan berat dan truk masih belum diperbolehkan melintas demi keselamatan pengguna jalan.

BPJN Aceh juga menyebut perencanaan pembangunan permanen akan dipercepat mulai 2026 untuk menyiapkan desain teknis, sementara pekerjaan fisik ditargetkan berjalan pada 2027 sesuai program Kementerian PU. Selama masa darurat, BPJN menyatakan tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk mengatur rekayasa lalu lintas dan memantau kondisi jembatan.

Perjalanan Jembatan Enang-Enang akhirnya menyisakan dua pesan penting. Pertama, pemulihan infrastruktur pascabencana tidak boleh berhenti pada janji dan rencana tahunan, sebab masyarakat membutuhkan akses yang aman dan segera. Kedua, gotong royong warga Gayo telah membuktikan bahwa solidaritas sosial dapat menghidupkan kembali jalan yang terlalu lama tertutup.

Namun, swadaya masyarakat seharusnya tidak menjadi alasan negara untuk mundur. Jembatan Enang-Enang tetap berada pada jalur strategis yang membutuhkan penanganan permanen, terukur, dan aman. Bagi warga Bener Meriah, jembatan itu bukan sekadar beton dan rangka baja. Ia adalah jalan menuju kebun, pasar, sekolah, layanan kesehatan, dan harapan untuk kembali hidup normal setelah bencana.