DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Aceh, Nasir Nurdin menanggapi fenomena akhir-akhir ini yang hadirnya rilis dari lembaga-lembaga baru yang ditujukan kepada banyak pihak dan instansi. 

“Berdasarkan amatan saya, setelah hebohnya soal Penjabat (Pj) Gubernur, Bupati dan Walikota banyak sekali rilis yang ditujukan ke berbagai media, termasuk media saya,” ucapnya kepada Dialeksis.com, Kamis (6/10/2022) di Banda Aceh.

Ia mengungkap, dalam sehari dirinya bisa menerima rilis hingga belasan dari berbagai macam Lembaga-lembaga yang baru terdengar. “Dan lembaga-lembaga tersebut, lembaga-lembaga baru semua yang bahkan tidak pernah terdengar kiprahnya,” ucapnya.

Dia mencontohkan, seperti di Kota Banda Aceh, banyak sekali rilis dari lembaga-lembaga yang tidak pernah didengar keberadaannya. “Sasarannya adalah menohok setiap kebijakan Pj Walikota Banda Aceh yang sekarang,” ujarnya lagi. 

Menurutnya, hal tersebut tidak wajar sama sekali, seperti ada sosok yang menunggangi dibalik itu. “Dalam sehari bisa 5 hingga belasan rilis setiap hari dengan nada yang sama, seperti ada skenario besar yang sedang dibangun,” ucapnya lagi.

Walaupun begitu, Nasir menyampaikan, bahwa tidak menutup peluang kepada setiap orang untuk kritis kepada siapapun. “Itu memang haknya setiap orang, LSM, aktivis, itu sudah menjadi haknya mereka. Namun disini anehnya, mereka ini seperti berkelompok dengan komunitas yang besar dengan nama lembaga yang berbeda,” sebutnya.

Sangat ironis lagi, kata Nasir, Pj Walikota Banda Aceh yang baru beberapa bulan menjabat namun sudah diminta untuk segera diganti atau dilengserkan. “Dalam hal ini jadi pertanyaan, bagaimana indikator mereka untuk mengukur seseorang?,” tukasnya. 

Apakah wartawan tidak boleh menerima rilis tersebut? Dia mengatakan, ya boleh-boleh saja. Namun, ia mengingatkan bahwa rilis itu bukanlah sebuah berita.

Lanjutnya, Ia menjelaskan, masih ada langkah-langkah berikutnya yang harus disempurnakan dan harus dilengkapi. “Bahkan juga mengkonfirmasi kepada ‘Sasaran tembak dalam rilis tersebut atau yang dituju’ agar menjadi sebuah berita baik. Jadi jangan hanya ‘copy-paste’, dan bisa saja mengakibatkan kekacauan,” jelasnya.

“Dan ini menjadi pertaruhankan kita di media, sampai dimana ‘Trust’ yang sudah dibangun kepada masyarakat. Bagi untuk seorang wartawan cobalah untuk menggali lebih dalam datangnya rilis tersebut dan rilis yang kita terima itu juga bukanlah suatu masalah, namun itu juga merupakan sebuah bentuk ‘Trust’ terhadap para media dan wartawan,” jelasnya.

“Namun semua ada proses yang harus dilengkapi,” tambahnya. 

Dia mengharapkan kepada teman-teman jurnalis yang ada di Aceh maupun di seluruh Indonesia agar setiap menerima rilis dapat mengkonfirmasi lebih lanjut terkait rilis tersebut.

“Biasanya setiap rilis tersebut ada dicantumkan nomor kontak, telpon lagi, ajak bertemu, konfirmasi lebih lanjut. Itu merupakan upaya juga menggali lebih dalam terkait rilis tersebut, jangan sampai kita dijadikan tumpangan mereka untuk membidik sesuatu,” pungkasnya. [ftr]